Abi Sarwanto ,CNN Indonesia
Rabu, 06/09/2017 02:51 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menepis anggapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menilai ada upaya dari kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah melalui isu krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

"Menurut saya, isu ini kan memang isu yang nyata. Kalau misalnya ada kritik kepada pemerintah dianggap lamban atau tak merepresentasikan, saya ikut mengkritik kok," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9).

Fadli menjelaskan, kritik yang dilayangkan merupakan bentuk reaksi atas respons pemerintah karena dinilai lamban dan tidak menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN, dan negara Muslim terbesar di dunia.

Sebelumnya, Tito menyatakan penilaian menyerang pemerintah melalui isu Rohingya berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter.

Kelompok tertentu di Indonesia memanfaatkan isu Rohingya untuk membangun sentimen antipati umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi.

"Dari hasil penelitian [software Opinion Analysist] isu ini lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' menyerang pemerintah, dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Tito mengatakan, cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.

Sementara itu, Fadli menegaskan kritik terhadap pemerintah itu sebagai hal wajar dan jadi bahan evaluasi diri.

Harusnya kritik dijadikan introspeksi dan masukan agar bisa merespons lebih cepat dan sesuai dengan semangat politk luar negeri kita yang bebas dan aktif tapi lebih proaktif," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan, di masa lalu, Indonesia pernah menjadi mediator konflik di Mindanao Selatan, Filipina.

Bahkan, kata dia, Indonesia juga mendatangkan tentara untuk joint opperation dalam rangka upaya mediasi pihak Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pihak pemerintah Filipina.

"Sekarang imbauan, kemudian mengklaim membantu membuat sekolah atau rumah sakit padahal itu kerjaan dari civil society [masyarakat sipil]," katanya.

Terkait bantuan, serta penangan konflik kemanusiaan di Rakhine, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) meminta tidak perlu diadu-adukan dengan pihak tertentu.

Dalam rilis yang diterbitkan 5 September 2017, AKIM menyatakan terdiri dari 11 lembaga kemanusiaan di Indonesia yakni Muhammadiyah Disaster Management Centre, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim-Nadhlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMII), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Lazis Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, dan Social Trust Fund-UIN Jakarta.

Dalam kegiatannya, AKIM menegaskan berkolaborasi dengan pemerintah RI—dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dan elemen masyarakat Indonesia.

‘AKIM mengajak semua pihak merespon dengan tepat dan menahan diri terhadap upaya provokatif untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil, serta melakukan usaha dan strategi yang dapat mempercepat terwujudnya rekonsiliasi antara komunitas Rohingya dan Rakhine,’ demikian salah satu dari enam butir pernyataan resmi AKIM yang ditandatangani Ketua Pelaksana, M. Ali Yusuf.

Tak hanya itu, pada penutupnya, AKIM meminta masyarakat Indonesia mendorong kemanusiaan tanpa batas, membantu dengan menebar cinta bukan menebar kebencian. (kid)