.
Sistem pertahanan rudal darat ke udara PAC-3 dipasang di Pulau Ishigaki, Prefektur Okinawa, Jepang. Sumber
Perkembangan terakhir dalam satu setengah minggu yang lalu, Tiongkok semakin menunjukkan ototnya kepada Taiwan. Pada Tgl 1, 2 dan 4 Oktober 2021, Negara Tirai Bambu itu mengerahkan berturut-turut 38, 39 dan 56 pesawat tempurnya dalam berbagai jenis, termasuk pembom nuklir, ke zona pertahanan udara Taiwan.
Tiga hari itu adalah rekor berturut-turut jumlah pesawat tempur RRT 'menghiasi' ruang udara Taiwan. Ditambah lagi dengan sejumlah latihan militer intensif selama Juli - September 2021 yang mensimulasikan penyerangan intensif dan tiba-tiba (blitzkrieg) ke Taiwan.
Perkembangan terakhir tsb sangat serius bagi Taiwan dan Jepang sendiri. Jepang semakin menghitung dan mempersiapkan kekuatan militernya hari demi hari untuk melindungi Taiwan dan Jepang.
Sedikitnya satu dari dua negara itu masih hidup di masa lalu atau 'belum move on' dengan mengungkiit-ungkit masa lalu untuk dijadikan pembenaran.
Dimulai dari Perang Kerajaan Qing - Jepang I (1894 - 1895) di mana Kerajaan Qing kalah dan berakhir dengan Perjanjian Damai Shimonoseki pada April 1895. Perang dan Perjanjian tersebut ditambah dengan Perang Opium I (1839 - 1842) dan Perang Opium II (1856 - 1860) menandai kemunduran besar Dinasti Qing sebagai negara terkuat di kawasan Asia Timur yang memicu nasionalisme orang-orang Tiongkok dan sentimen besar terhadap Jepang. Faktanya, kemunduran wibawa Qing itulah yang membuat Partai Komunisme Tiongkok - yang berkuasa di Tiongkok hingga sekarang - bisa berkembang pesat dan selanjutnya menggulingkan Kuomintang, saingannya.
Perang Kerajaan Qing - Jepang II (1931 - 1945) atau lebih luasnya sebagai Penjajahan Jepang atas Kerajaan Qing hingga Jepang takluk pada Perang Dunia II.
Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking adalah perisitiwa yang paling diingat dari penjajahan Jepang tsb. Pembantaian berlangsung selama enam minggu, mulai dari 13 Desember 1937, hari pertama Jepang menguasai Nanking, ibukota Kerajaan Qing. Jepang membantai 200 - 300 Ribu jiwa - tentara Tiongkok yang menyerah dan sipil -, merudapaksa perempuan sebanyak-banyaknya dan merampas harta benda rakyat. Peristiwa antikemanusiaan yang sangat mengerikan telah ditorehkan oleh Jepang di abad modern ini melalui Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking1937. Selain Tiongkok, Korea juga mengalami hal yang sama pada masa perang itu.
Dibandingkan dengan Jerman, sikap para pemimpin dan rakyat Jepang selama ini tidak memberikan kesan rasa bersalah atau permintaan maaf yang kuat atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan selama PD II, khususnya kepada Tiongkok dan Korea.
Klaim atas Kepulauan Senkaku
Walaupun perang telah berakhir, hubungan kedua negara masih terganjal, terutama karena klaim atas Kepulauan Senkaku. Masing-masing dari kedua negara memiliki alasan sejarah untuk mengklaim kepulauan tersebut, khususnya TIongkok yang memiliki catatan sejarah mulai abad ke-15. Tetapi, Tiongkok tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka pernah mendiaminya, kecuali sebatas klaim di atas kertas atau peta kuno yang lebih menempatkan kepulauan tersebut sebagai alat navigasi berlayar. Demikian juga dengan Perjanjian Shimonoseki yang tidak menyebutkan sama sekali mengenai pulau-pulau di timur laut Taiwan itu.
Kepulauan Senkaku (bagian yang diberi lingkar merah) diperebutkan oleh Tiongkok dan Taiwan dari tangan Jepang. Sumber
Bersamaan dengan kalahnya Kerajaan Qing pada 1895, Jepang melakukan survai di Kepulauan Senkaku. Mereka tidak menemukan bekas-bekas kehidupan manusia di sana dan mulai menempatinya. Sebelum 1971, Tiongkok maupun Taiwan tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku. Selama 76 tahun, Jepang berdaulat atas pulau-pulau karang tersebut tanpa ada keberatan dari negara manapun.
Perubahan sikap kedua negara dipicu oleh laporan hasil survai pada 1969 oleh satu lembaga PBB, Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE). Laporan itu menyebutkan potensi kandungan minyak dan gas yang besar di perairan sekitar Senkaku.
Pada 1971, Taiwan untuk pertama kalinya mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tsb setelah ECAFE mengumumkan temuannya tadi. Beberapa bulan kemudian, menyusul Tiongkok melakukan hal yang sama. Dari sinilah dimulai babak baru pertikaian antara Tiongkok dengan Jepang.
Pertikaian semakin memanas dengan naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan pada 2012 yang mengubah aura politik Tiongkok, dari asertif menjadi ofensif/agresif terhadap tetangga-tetangganya - khususnya Jepang dan Taiwan.
Slogan tsb berkembang pada 1915 atau beberapa tahun sebelumnya yang menandai kebangkitan nasionalime Tiongkok dan menentang skema politik negara-negara Barat dan Jepang di masa itu yang mempecundangi Kerajaan Qing dan selanjutnya Republik Tiongkok (RoC).
Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) saat ini mendefinisikan Abad Penghinaan tsb dimulai dari Perang Opium I (1939) hingga Mao Tse-tung - pemimpin PKT - berhasil meraih kekuasaan pada 1949 setelah menggulingkan Chiang Kai-shek, Presiden Tiongkok dari partai nasionalis, Kuomintang.
Slogan tersebut menjadi legitimasi sosialisme-komunisme ala PKT sebagai ideologi terbaik menggantikan ideologi sebelumnya dan mengingatkan rakyatnya bahwa kebangkitan besar Tiongkok terjadi setelah PKT memerintah dari sejak 1949.
Xi, lewat slogan "Abad Penghinaan" itu, menyiratkan tuduhan kepada negara-negara Barat dan Jepang sebagai penyebab Tiongkok terlambat maju selama 170 tahun. Suatu hal yang sangat memalukan karena dipecundangi oleh negara-negara 'kecil'.
Pidato-pidato kontroversial semacam itu adalah propaganda yang menyuburkan nasionalisme berlebihan pada orang-orang Tiongkok saat ini dan memperkeruh persoalan negara tersebut dengan tetangga-tetangganya, khususnya Jepang.
Sengketa atas Kepulauan Senkaku-pun yang semula dimotivasi kuat oleh kekayaan alam di sana diperkuat atau diperkeruh dengan rasa nasionalisme berlebihan atau atas dasar 'balas dendam'. Tidak heran jika Pasukan Milisi Laut Tiongkok (People’s Armed Forces Maritime Militia / PAFMM) dengan kedoknya sebagai nelayan kerap kali melakukan insiden di perairan laut negara-negara tetangganya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok di bawah pimpinan Xi berubah, dari semula menjalankan "Politik Panda" menjelma menjadi politik ofensif/agresif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bilateral atau multilateralnya.
Pada November 2013, Tiongkok menerapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ) pada sebagian besar ruang udara di Laut Tiongkok Timur, termasuk di Kepulauan Senkaku. Penerapan ADIZ Tiongkok tersebut tentu saja beririsan dengan ADIZ Jepang dan semakin meningkatkan ketegangan antarkedua negara.
Buku Putih Pertahanan Jepang per Juli 2021 kembali menegaskan kekhawatiran Negara Samurai Biru itu atas kegiatan penjaga pantai (coastal guards) Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku.
Buku Putih Pertahanan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan semakin gencarnya latihan-latihan militer Tiongkok, khususnya dalam dua tahun terakhir, hingga tidak canggung menyebut sedikitnya satu dari sejumlah latihan militernya sebagai "skenario Taiwan".
Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, adalah orang penting di balik buku putih tersebut bersama partainya, Liberal Democratic Party (LDP). Untuk menegaskan kebijakan agresif melindungi Taiwan tersebut, Abe mengatakan, "Apa yang terjadi di Hong Kong, tidak akan terjadi di Taiwan". Untuk menegaskan kebijakan agresif melindungi Taiwan tersebut, Abe mengatakan, "Apa yang terjadi di Hong Kong, seharusnya tidak terjadi di Taiwan". Kebijakan pertahanan Jepang tsb dan pernyataan Abe ini menjadi dukungan moral bagi orang-orang Taiwan agar tidak mudah jatuh menghadapi perang psikologi yang dilancarkan oleh RRT.
Tiongkok-pun bereaksi terhadap perubahan sikap Jepang yang terbuka mencampuri urusan negara lain tersebut (RRT menganggap Taiwan sebagai provinsi yang nakal)..Tiongkok mengancam akan menyerang Jepang dengan gaya bahasa yang sangat keras, literal dan vulgar. Untuk pertama kalinya ada satu negara yang menyatakan secara terbuka akan membom nuklir negara lain. Tiongkok mengancam akan membom nuklir Jepang.
Ancaman itu disampaikan lewat satu video oleh satu akun di situs Xigua - yang dikelola oleh orang-orang PKT -, selanjutnya dihapus. Video tsb ditampilkan kembali di situs Baoji, milik Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Shaanxii. Itu terjadi pada minggu ke-3 Bulan Juli.
Artikel 9 pada Konstitusi Jepang hampir secara lugas melarang kekuatan militer Jepang digunakan untuk tindakan agresif, namum upaya jungkir-balik memaknai ulang artikel tersebut akhirnya berhasil dan meloloskan Undang-undang 'agresif' tadi.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar orang Jepang masih trauma dengan penderitaan yang mereka alami akibat kekalahan Jepang pada PD II, khususnya akibat pengeboman nuklir di Horishima dan Nagasaki. Mereka takut jika Undang-undang 'agresif' tersebut akan menjerumuskan mereka sekali lagi ke dalam kekelaman. Mreka masih percaya bahwa menyerahkan urusan pertahanan kepada AS sudah cukup dan semua akan baik-baik saja.
Undang-undang tsb menandai perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang, khususnya terhadap konflik militer di negara lain, yang sebelumnya bersikap pasif menjadi ofensif/agresif dari sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Ancaman militer oleh Tiongkok pada Taiwan adalah sasaran yang paling jelas bagi Undang-undang tsb.
Seperti ketika menyikapi Buku Putih Pertahanan Jepang tadi, Tiongkok-pun menyikapi Undang-undang 'agresif' ini dengan bahasa yang keras dan vulgar. Tiongkok menuduh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sebagai "raja perang (warlord)" yang mengancam kedamaian di kawasan Asia Timur dengan mengabaikan Konstitusi Jepang yang menganut azas pertahanan murni. Seakan-akan Tiongkok membicarakan dirinya sendiri.
Bersambung ke bawah ....
Jepang semakin keras merespon perang psikologi yang dilancarkan oleh Tiongkok (RRT) di kawasan Laut TIongkok Timur atau Asia Timur selama berpuluh tahun hingga dalam seminggu terakhir ini. Tidak ditujukan hanya kepada Taiwan, tapi juga kepada Jepang.
Pada Juli 2021, Tiongkok mengancam akan merudal nuklir Negeri Sakura itu sejak Pemerintah Jepang menunjukkan dukungannya secara terbuka kepada Taiwan. Jepang akan mengerahkan kekuatan militernya untuk menghalau serangan RRT kepada Taiwan jika negara itu diserang oleh RRT. Mulai Juli 2021 hingga seterusnya, Jepang terus memperkuat basis militernya sepanjang rantai pulau mulai dari Kepulauan Ryukyu hingga Pulau Yonaguni di timur Taiwan.
Jepang melihat negaranya akan menjadi sasaran berikutnya jika RRT berhasil menguasai Taiwan. Mempertahankan Taiwan sama saja dengan mempertahankan Jepang.
Sistem pertahanan rudal darat ke udara PAC-3 dipasang di Pulau Ishigaki, Prefektur Okinawa, Jepang. Sumber
Perkembangan terakhir dalam satu setengah minggu yang lalu, Tiongkok semakin menunjukkan ototnya kepada Taiwan. Pada Tgl 1, 2 dan 4 Oktober 2021, Negara Tirai Bambu itu mengerahkan berturut-turut 38, 39 dan 56 pesawat tempurnya dalam berbagai jenis, termasuk pembom nuklir, ke zona pertahanan udara Taiwan.
Tiga hari itu adalah rekor berturut-turut jumlah pesawat tempur RRT 'menghiasi' ruang udara Taiwan. Ditambah lagi dengan sejumlah latihan militer intensif selama Juli - September 2021 yang mensimulasikan penyerangan intensif dan tiba-tiba (blitzkrieg) ke Taiwan.
Perkembangan terakhir tsb sangat serius bagi Taiwan dan Jepang sendiri. Jepang semakin menghitung dan mempersiapkan kekuatan militernya hari demi hari untuk melindungi Taiwan dan Jepang.
Mengapa Tiongkok begitu 'bernafsu' ingin menghancur-leburkan Jepang?
"Jepang ingin melindungi Taiwan" tampaknya bukanlah alasan utama. Negara bertetangga biasa berselisih, demikian juga yang terjadi pada RRT dan Jepang. Namun, perselisihan kedua negara itu diperkeruh oleh perjalanan sejarah modern yang sangat kelam dan propaganda.
Sedikitnya satu dari dua negara itu masih hidup di masa lalu atau 'belum move on' dengan mengungkiit-ungkit masa lalu untuk dijadikan pembenaran.
Dimulai dari Perang Kerajaan Qing - Jepang I (1894 - 1895) di mana Kerajaan Qing kalah dan berakhir dengan Perjanjian Damai Shimonoseki pada April 1895. Perang dan Perjanjian tersebut ditambah dengan Perang Opium I (1839 - 1842) dan Perang Opium II (1856 - 1860) menandai kemunduran besar Dinasti Qing sebagai negara terkuat di kawasan Asia Timur yang memicu nasionalisme orang-orang Tiongkok dan sentimen besar terhadap Jepang. Faktanya, kemunduran wibawa Qing itulah yang membuat Partai Komunisme Tiongkok - yang berkuasa di Tiongkok hingga sekarang - bisa berkembang pesat dan selanjutnya menggulingkan Kuomintang, saingannya.
Perang Kerajaan Qing - Jepang II (1931 - 1945) atau lebih luasnya sebagai Penjajahan Jepang atas Kerajaan Qing hingga Jepang takluk pada Perang Dunia II.
Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking adalah perisitiwa yang paling diingat dari penjajahan Jepang tsb. Pembantaian berlangsung selama enam minggu, mulai dari 13 Desember 1937, hari pertama Jepang menguasai Nanking, ibukota Kerajaan Qing. Jepang membantai 200 - 300 Ribu jiwa - tentara Tiongkok yang menyerah dan sipil -, merudapaksa perempuan sebanyak-banyaknya dan merampas harta benda rakyat. Peristiwa antikemanusiaan yang sangat mengerikan telah ditorehkan oleh Jepang di abad modern ini melalui Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking1937. Selain Tiongkok, Korea juga mengalami hal yang sama pada masa perang itu.
Dibandingkan dengan Jerman, sikap para pemimpin dan rakyat Jepang selama ini tidak memberikan kesan rasa bersalah atau permintaan maaf yang kuat atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan selama PD II, khususnya kepada Tiongkok dan Korea.
Klaim atas Kepulauan Senkaku
Walaupun perang telah berakhir, hubungan kedua negara masih terganjal, terutama karena klaim atas Kepulauan Senkaku. Masing-masing dari kedua negara memiliki alasan sejarah untuk mengklaim kepulauan tersebut, khususnya TIongkok yang memiliki catatan sejarah mulai abad ke-15. Tetapi, Tiongkok tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka pernah mendiaminya, kecuali sebatas klaim di atas kertas atau peta kuno yang lebih menempatkan kepulauan tersebut sebagai alat navigasi berlayar. Demikian juga dengan Perjanjian Shimonoseki yang tidak menyebutkan sama sekali mengenai pulau-pulau di timur laut Taiwan itu.
Kepulauan Senkaku (bagian yang diberi lingkar merah) diperebutkan oleh Tiongkok dan Taiwan dari tangan Jepang. Sumber
Bersamaan dengan kalahnya Kerajaan Qing pada 1895, Jepang melakukan survai di Kepulauan Senkaku. Mereka tidak menemukan bekas-bekas kehidupan manusia di sana dan mulai menempatinya. Sebelum 1971, Tiongkok maupun Taiwan tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku. Selama 76 tahun, Jepang berdaulat atas pulau-pulau karang tersebut tanpa ada keberatan dari negara manapun.
Perubahan sikap kedua negara dipicu oleh laporan hasil survai pada 1969 oleh satu lembaga PBB, Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE). Laporan itu menyebutkan potensi kandungan minyak dan gas yang besar di perairan sekitar Senkaku.
Pada 1971, Taiwan untuk pertama kalinya mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tsb setelah ECAFE mengumumkan temuannya tadi. Beberapa bulan kemudian, menyusul Tiongkok melakukan hal yang sama. Dari sinilah dimulai babak baru pertikaian antara Tiongkok dengan Jepang.
Pertikaian semakin memanas dengan naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan pada 2012 yang mengubah aura politik Tiongkok, dari asertif menjadi ofensif/agresif terhadap tetangga-tetangganya - khususnya Jepang dan Taiwan.
"Abad Penghinaan (Century of Humiliation)"
Xi Jinping - Pemimpin Tiongkok karismatik - kembali menggelorakan slogan "Abad Penghinaan (Century of Humiliation)" dalam beberapa pidatonya, setidaknya mulai 2017.
Slogan tsb berkembang pada 1915 atau beberapa tahun sebelumnya yang menandai kebangkitan nasionalime Tiongkok dan menentang skema politik negara-negara Barat dan Jepang di masa itu yang mempecundangi Kerajaan Qing dan selanjutnya Republik Tiongkok (RoC).
Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) saat ini mendefinisikan Abad Penghinaan tsb dimulai dari Perang Opium I (1939) hingga Mao Tse-tung - pemimpin PKT - berhasil meraih kekuasaan pada 1949 setelah menggulingkan Chiang Kai-shek, Presiden Tiongkok dari partai nasionalis, Kuomintang.
Slogan tersebut menjadi legitimasi sosialisme-komunisme ala PKT sebagai ideologi terbaik menggantikan ideologi sebelumnya dan mengingatkan rakyatnya bahwa kebangkitan besar Tiongkok terjadi setelah PKT memerintah dari sejak 1949.
Quote:"Tiongkok terus berjuang untuk mimpinya mewujudkan pembaruan nasional yang besar selama lebih dari 170 tahun"
(kutipan dari pidato Xi Jinping pada Kongres Rakyat Nasional 2018)
“Setelah Perang Opium, Tiongkok berulang kali dikalahkan oleh negara-negara kecil dan berpopulasi lebih sedikit,”
“Kowloon dan New Territories (Hong-Kong) dipaksa untuk dilepas dari Tiongkok pada masa itu (dan) sejarah Tiongkok penuh dengan penghinaan dan penderitaan rakyat”
(kutipan dari pidato Xi Jinping pada Peringatan 20 Tahun Hong-Kong Kembali kepada Tiongkok)
(kutipan dari pidato Xi Jinping pada Kongres Rakyat Nasional 2018)
“Setelah Perang Opium, Tiongkok berulang kali dikalahkan oleh negara-negara kecil dan berpopulasi lebih sedikit,”
“Kowloon dan New Territories (Hong-Kong) dipaksa untuk dilepas dari Tiongkok pada masa itu (dan) sejarah Tiongkok penuh dengan penghinaan dan penderitaan rakyat”
(kutipan dari pidato Xi Jinping pada Peringatan 20 Tahun Hong-Kong Kembali kepada Tiongkok)
Xi, lewat slogan "Abad Penghinaan" itu, menyiratkan tuduhan kepada negara-negara Barat dan Jepang sebagai penyebab Tiongkok terlambat maju selama 170 tahun. Suatu hal yang sangat memalukan karena dipecundangi oleh negara-negara 'kecil'.
Pidato-pidato kontroversial semacam itu adalah propaganda yang menyuburkan nasionalisme berlebihan pada orang-orang Tiongkok saat ini dan memperkeruh persoalan negara tersebut dengan tetangga-tetangganya, khususnya Jepang.
Sengketa atas Kepulauan Senkaku-pun yang semula dimotivasi kuat oleh kekayaan alam di sana diperkuat atau diperkeruh dengan rasa nasionalisme berlebihan atau atas dasar 'balas dendam'. Tidak heran jika Pasukan Milisi Laut Tiongkok (People’s Armed Forces Maritime Militia / PAFMM) dengan kedoknya sebagai nelayan kerap kali melakukan insiden di perairan laut negara-negara tetangganya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok di bawah pimpinan Xi berubah, dari semula menjalankan "Politik Panda" menjelma menjadi politik ofensif/agresif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bilateral atau multilateralnya.
Pasang-surut hubungan Tiongkok - Jepang terkait klaim Kepulauan Senkaku
Sedikitnya dari 2010 hingga sekarang, terutama pada 2012 - 2013, Tiongkok melakukan puluhan atau mungkin ratusan kali iinsiden yang menimbulkan ketegangan politik, - bahkan militer - antara Tiongkok dan Jepang terkait dengan klaim masing-masing negara atas Kepulauan Senkaku.
Quote:Pada 2010, satu ketegangan politik serius terjadi ketika Jepang menahan seorang kapten kapal ikan Tiongkok karena kapalnya bertabrakan dengan satu kapal penjaga pantai Jepang. Si kapten kapal ikan itu akhirnya dilepas kembali ke negaranya setelah Beijing menunda sejumlah pembicaraan dan perdagangan antarkedua negara.
Pada Agustus 2012, Jepang menahan 14 aktivis Tiongkok yang menancapkan satu Bendera Tiongkok di kepulauan itu, lalu membebaskan mereka dua hari kemudian. Di bulan yang sama, sedikitnya dua orang Tiongkok mencabut Bendera Jepang dari satu mobil yang sedang melintas di jalan membawa Dubes Jepang untuk Tiongkok, Uichiro Niwa, menuju kantor kedutaan Jepang di Beijing.
Pada awal September 2012, dilaporkan bahwa Pemerintah Jepang telah membeli tiga pulau di Kepulauan Senkaku dari Keluarga Kurihara senilai 2.05 Milyar Yen. Itu dilakukan secara dugaan untuk kepentingan penambangan sumber daya alam di kawasan itu. Tindakan tersebut memicu kemarahan besar di Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok bersumpah akan menempuh langkah-langkah untuk melindungi kedaulatannya, termasuk membawa persoalan Kepulauan Senkaku ke pengadilan internasional. Tindakan Jepang tersebut juga ditentang oleh Taiwan, kedua Korea dan Russia.
Pada bulan itu juga, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal militernya ke perairan Kepulauan Senkaku. Taiwan juga melakukan hal yang sama.
Protespun merebak di seantero Tiongkok atas tindakan Jepang itu dan Pemerintah Tiongkok pun menunjukkan foto-foto kemarahan rakyatnya kepada dunia. Sedikitnya selama lima hari berturut-turut, protes anti-Jepang di jalanan secara besar-besaran berlangsung. Kemarahan warga memuncak dengan menghancurkan mobil-mobil buatan Jepang hingga merusak dan merampas restoran-restoran dan pusat-pusat perbelanjaan milik Jepang, seperti Jusco dan Heiwado. Mereka meneriakkan slogan-slogan, “Tamparkan sanksi ekonomi kepada Jepang".
Itu adalah protes terbesar dari sejak hubungan kedua negara dipulihkan pada 1972.
Pada Agustus 2012, Jepang menahan 14 aktivis Tiongkok yang menancapkan satu Bendera Tiongkok di kepulauan itu, lalu membebaskan mereka dua hari kemudian. Di bulan yang sama, sedikitnya dua orang Tiongkok mencabut Bendera Jepang dari satu mobil yang sedang melintas di jalan membawa Dubes Jepang untuk Tiongkok, Uichiro Niwa, menuju kantor kedutaan Jepang di Beijing.
Pada awal September 2012, dilaporkan bahwa Pemerintah Jepang telah membeli tiga pulau di Kepulauan Senkaku dari Keluarga Kurihara senilai 2.05 Milyar Yen. Itu dilakukan secara dugaan untuk kepentingan penambangan sumber daya alam di kawasan itu. Tindakan tersebut memicu kemarahan besar di Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok bersumpah akan menempuh langkah-langkah untuk melindungi kedaulatannya, termasuk membawa persoalan Kepulauan Senkaku ke pengadilan internasional. Tindakan Jepang tersebut juga ditentang oleh Taiwan, kedua Korea dan Russia.
Pada bulan itu juga, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal militernya ke perairan Kepulauan Senkaku. Taiwan juga melakukan hal yang sama.
Protespun merebak di seantero Tiongkok atas tindakan Jepang itu dan Pemerintah Tiongkok pun menunjukkan foto-foto kemarahan rakyatnya kepada dunia. Sedikitnya selama lima hari berturut-turut, protes anti-Jepang di jalanan secara besar-besaran berlangsung. Kemarahan warga memuncak dengan menghancurkan mobil-mobil buatan Jepang hingga merusak dan merampas restoran-restoran dan pusat-pusat perbelanjaan milik Jepang, seperti Jusco dan Heiwado. Mereka meneriakkan slogan-slogan, “Tamparkan sanksi ekonomi kepada Jepang".
Itu adalah protes terbesar dari sejak hubungan kedua negara dipulihkan pada 1972.
Pada November 2013, Tiongkok menerapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ) pada sebagian besar ruang udara di Laut Tiongkok Timur, termasuk di Kepulauan Senkaku. Penerapan ADIZ Tiongkok tersebut tentu saja beririsan dengan ADIZ Jepang dan semakin meningkatkan ketegangan antarkedua negara.
Buku Putih Pertahanan Jepang per Juli 2021 kembali menegaskan kekhawatiran Negara Samurai Biru itu atas kegiatan penjaga pantai (coastal guards) Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku.
Semakin keras dan kasar Tiongkok melancarkan perang psikologinya, semakin keras Jepang menanggapinya
Untuk pertama kalinya Buku Putih Pertahanan Jepang, yang dikeluarkan pada 13 Juli 2021, merujuk pada keamanan Taiwan sebagai pertimbangan penting bagi keamanan dan pertahanan negara tersebut. Itu hampir berarti bahwa Jepang telah menempatkan ancaman agresi Tiongkok pada Taiwan sebagai ancaman agresi pada Jepang sendiri.
Quote:Berikut kutipanpenting di dalam dokumen tersebut.
"Penstabilan keadaan yang mengelilingi Taiwan sangat penting bagi keamanan Jepang dan stabilitas dunia"
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sunguh memperhatikan perkembangan keadaan dengan tingkat kewaspadaan akan krisis (sense of crisis) yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.”
"Penstabilan keadaan yang mengelilingi Taiwan sangat penting bagi keamanan Jepang dan stabilitas dunia"
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sunguh memperhatikan perkembangan keadaan dengan tingkat kewaspadaan akan krisis (sense of crisis) yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.”
Buku Putih Pertahanan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan semakin gencarnya latihan-latihan militer Tiongkok, khususnya dalam dua tahun terakhir, hingga tidak canggung menyebut sedikitnya satu dari sejumlah latihan militernya sebagai "skenario Taiwan".
Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, adalah orang penting di balik buku putih tersebut bersama partainya, Liberal Democratic Party (LDP). Untuk menegaskan kebijakan agresif melindungi Taiwan tersebut, Abe mengatakan, "Apa yang terjadi di Hong Kong, tidak akan terjadi di Taiwan". Untuk menegaskan kebijakan agresif melindungi Taiwan tersebut, Abe mengatakan, "Apa yang terjadi di Hong Kong, seharusnya tidak terjadi di Taiwan". Kebijakan pertahanan Jepang tsb dan pernyataan Abe ini menjadi dukungan moral bagi orang-orang Taiwan agar tidak mudah jatuh menghadapi perang psikologi yang dilancarkan oleh RRT.
Tiongkok-pun bereaksi terhadap perubahan sikap Jepang yang terbuka mencampuri urusan negara lain tersebut (RRT menganggap Taiwan sebagai provinsi yang nakal)..Tiongkok mengancam akan menyerang Jepang dengan gaya bahasa yang sangat keras, literal dan vulgar. Untuk pertama kalinya ada satu negara yang menyatakan secara terbuka akan membom nuklir negara lain. Tiongkok mengancam akan membom nuklir Jepang.
Ancaman itu disampaikan lewat satu video oleh satu akun di situs Xigua - yang dikelola oleh orang-orang PKT -, selanjutnya dihapus. Video tsb ditampilkan kembali di situs Baoji, milik Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Shaanxii. Itu terjadi pada minggu ke-3 Bulan Juli.
Dari militer pasif menjadi ofensif/agresif
Sikap politik agresif bercorak militer tersebut sudah diberi payung hukumnya oleh Parlemen Jepang sejak enam tahun yang lalu. Pada September 2015, setelah melewati 'drama' yang panjang dan melelahkan, Parlemen Jepang meloloskan satu Undang-undangyang memperbolehkan kekuatan militernya untuk ambil bagian dalam kegiatan pertahanan bersama negara lain, membantu sekutu, bahkan sekalipun Jepang tidak terancam secara langsung. Shinzo Abe adalah Perdana Menteri Jepang pada masa itu.
Artikel 9 pada Konstitusi Jepang hampir secara lugas melarang kekuatan militer Jepang digunakan untuk tindakan agresif, namum upaya jungkir-balik memaknai ulang artikel tersebut akhirnya berhasil dan meloloskan Undang-undang 'agresif' tadi.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar orang Jepang masih trauma dengan penderitaan yang mereka alami akibat kekalahan Jepang pada PD II, khususnya akibat pengeboman nuklir di Horishima dan Nagasaki. Mereka takut jika Undang-undang 'agresif' tersebut akan menjerumuskan mereka sekali lagi ke dalam kekelaman. Mreka masih percaya bahwa menyerahkan urusan pertahanan kepada AS sudah cukup dan semua akan baik-baik saja.
Undang-undang tsb menandai perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang, khususnya terhadap konflik militer di negara lain, yang sebelumnya bersikap pasif menjadi ofensif/agresif dari sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Ancaman militer oleh Tiongkok pada Taiwan adalah sasaran yang paling jelas bagi Undang-undang tsb.
Seperti ketika menyikapi Buku Putih Pertahanan Jepang tadi, Tiongkok-pun menyikapi Undang-undang 'agresif' ini dengan bahasa yang keras dan vulgar. Tiongkok menuduh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sebagai "raja perang (warlord)" yang mengancam kedamaian di kawasan Asia Timur dengan mengabaikan Konstitusi Jepang yang menganut azas pertahanan murni. Seakan-akan Tiongkok membicarakan dirinya sendiri.
Bersambung ke bawah ....
