Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menunda kembali penyelenggaraan mobil listrik Formula E di tahun 2021. Alasannya, situasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali.
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah membayar anggaran formula E dalam bentuk uang commitment fee sebesar Rp560 miliar. Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar sebesar Rp360 miliar, sementara pada APBD 2020 juga telah dibayarkan sebesar Rp200 miliar untuk pagelaran Formula E tahun 2021. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait acara tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan acara Formula E yang rencananya akan digelar di ibu kota.
"Agenda Formula E yang rencana akan diadakan di Jakarta dibatalkan sajalah, karena Pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini, acara tersebut juga tidak ada urgensi-nya sama sekali. Jadi tak perlu lah Pak Anies membuat acara Formula E ini," kata Kenneth, Minggu (24/1).
Alangkah baiknya, kata dia, commitment fee sebesar Rp560 miliar untuk Formula E ditarik kembali dan di fokuskan untuk pemulihan ekonomi warga DKI Jakarta akibat dampak Pandemi Covid-19.
"Tarik saja commitment fee untuk Formula E. Dana itu besar sekali, bisa untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19. Jangan hanya menunda acara tersebut, tetapi batalkan dan tarik semua uangnya. Seperti kita ketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah defisit anggaran," tegas Kent.
Kent pun meminta kepada Anies harus bisa menjelaskan kepada warga DKI Jakarta terkait dengan commitment fee untuk Formula E yang dananya sangat fantastis itu.
"Yang dipakai untuk membayar commitment fee itu uang rakyat, jadi satu sen pun harus ada pertanggung jawabannya ke rakyat. Pak Anies harus bisa memberikan penjelasan sedetil-detilnya kepada rakyat, agar tidak ada salah paham di kemudian hari," tegas Kent.
Oleh karena itu, Kent kembali menegaskan, Gubernur Anies Baswedan jangan keukeuh tetap menggelar acara ajang balap perwakilan sejumlah negara di Jakarta itu. "Jadi Pak Anies jangan terlalu ngotot untuk membuat acara ini, kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir," tuturnya.
Selain itu, sambung Kent, pemulihan kondisi perekonomian maupun sosial pasca pandemi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan hal itu akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan Formula E di Jakarta.
"Dampak sosial-ekonomi Covid-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tetapi mulai tahun 2023 akan baru bisa pulih perekonomian kita. Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun-tahun berikutnya. Warga pun tak akan mampu membeli tiket ajang balap itu, karena memang perekonomian sedang sulit," lanjutnya.
Menurut Kent, ajang Formula E tidak akan menyedot para turis mancanegara untuk melihat pagelaran balap Formula E tersebut, dikarenakan negara-negara luar negeri pun perekonomiannya sedang terpuruk di masa Pandemi Covid-19 ini.
"Jadi jangan berkhayal jika acara tersebut akan menyedot semua turis asing untuk menonton, dan mendapatkan profit yang besar," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menunda kembali penyelenggaraan mobil listrik Formula E di tahun 2021, dikarenakan pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.
Corporate Communications Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Melisa Sjach memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana commitment. Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menekankan bahwa biaya komitmen atau commitment fee yang Anies sempat serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp 560 miliar tidak akan hilang. Hal tersebut, lanjut Melisa, dikarenakan pihak Formula E memahami bahwa penundaan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang masuk kategori kejadian luar biasa.
https://www.google.com/amp/s/m.merde...embalikan.html
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah membayar anggaran formula E dalam bentuk uang commitment fee sebesar Rp560 miliar. Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar sebesar Rp360 miliar, sementara pada APBD 2020 juga telah dibayarkan sebesar Rp200 miliar untuk pagelaran Formula E tahun 2021. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait acara tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan acara Formula E yang rencananya akan digelar di ibu kota.
"Agenda Formula E yang rencana akan diadakan di Jakarta dibatalkan sajalah, karena Pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini, acara tersebut juga tidak ada urgensi-nya sama sekali. Jadi tak perlu lah Pak Anies membuat acara Formula E ini," kata Kenneth, Minggu (24/1).
Alangkah baiknya, kata dia, commitment fee sebesar Rp560 miliar untuk Formula E ditarik kembali dan di fokuskan untuk pemulihan ekonomi warga DKI Jakarta akibat dampak Pandemi Covid-19.
"Tarik saja commitment fee untuk Formula E. Dana itu besar sekali, bisa untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19. Jangan hanya menunda acara tersebut, tetapi batalkan dan tarik semua uangnya. Seperti kita ketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah defisit anggaran," tegas Kent.
Kent pun meminta kepada Anies harus bisa menjelaskan kepada warga DKI Jakarta terkait dengan commitment fee untuk Formula E yang dananya sangat fantastis itu.
"Yang dipakai untuk membayar commitment fee itu uang rakyat, jadi satu sen pun harus ada pertanggung jawabannya ke rakyat. Pak Anies harus bisa memberikan penjelasan sedetil-detilnya kepada rakyat, agar tidak ada salah paham di kemudian hari," tegas Kent.
Oleh karena itu, Kent kembali menegaskan, Gubernur Anies Baswedan jangan keukeuh tetap menggelar acara ajang balap perwakilan sejumlah negara di Jakarta itu. "Jadi Pak Anies jangan terlalu ngotot untuk membuat acara ini, kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir," tuturnya.
Selain itu, sambung Kent, pemulihan kondisi perekonomian maupun sosial pasca pandemi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan hal itu akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan Formula E di Jakarta.
"Dampak sosial-ekonomi Covid-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tetapi mulai tahun 2023 akan baru bisa pulih perekonomian kita. Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun-tahun berikutnya. Warga pun tak akan mampu membeli tiket ajang balap itu, karena memang perekonomian sedang sulit," lanjutnya.
Menurut Kent, ajang Formula E tidak akan menyedot para turis mancanegara untuk melihat pagelaran balap Formula E tersebut, dikarenakan negara-negara luar negeri pun perekonomiannya sedang terpuruk di masa Pandemi Covid-19 ini.
"Jadi jangan berkhayal jika acara tersebut akan menyedot semua turis asing untuk menonton, dan mendapatkan profit yang besar," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menunda kembali penyelenggaraan mobil listrik Formula E di tahun 2021, dikarenakan pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.
Corporate Communications Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Melisa Sjach memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana commitment. Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menekankan bahwa biaya komitmen atau commitment fee yang Anies sempat serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp 560 miliar tidak akan hilang. Hal tersebut, lanjut Melisa, dikarenakan pihak Formula E memahami bahwa penundaan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang masuk kategori kejadian luar biasa.
https://www.google.com/amp/s/m.merde...embalikan.html
