Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan (Menkes). Ketua DPP PKS Gamal Albinsaid menilai Jokowi mengambil risiko lantaran Budi tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan.Gamal awalnya memaparkan negara yang memiliki menteri kesehatan bukan berlatar kesehatan seperti yang terjadi di Singapura hingga Amerika Serikat (AS). Diketahui, Gamal juga merupakan dokter.
"Bahwa banyak juga negara lain yang punya menteri kesehatan yang bukan dari background kesehatan. Contoh di Australi, Singapura, dan ada banyak negara lain termasuk Inggris, Jepang, Amerika, Belanda mereka juga dipimpin yang bukan dokter," kata Gamal dalam acara D'Rooftalk: "Membaca Strategi Jokowi Memilih Menteri", Rabu (23/12/2020).
Gamal menilai banyak tenaga kesehatan yang mempertanyakan keputusan Jokowi tersebut. Dia kemudian berbicara soal potensi tenaga kesehatan yang bisa mengisi jabatan Menkes itu.
"Cuma mungkin di masyarakat bawah itu, kali pertama juga banyak pertanyaan dari tenaga kesehatan apakah memang di antara jutaan tenaga kesehatan tidak ada yang pantas untuk menjalankan fungsi ini di Kementerian Kesehatan. Jadi persepsi dan pertanyaan dari tenaga-tenaga kesehatan di bawah," katanya.
Menurut Gamal, latar belakang pengetahuan merupakan hal penting. Dia meminta pemerintah menjelaskan alasan memilih Budi menjadi Menkes.
"Karena background pengetahuan itu menjadi penting, tetapi perspektif berikutnya saya memahami secara logika karena di beberapa negara maju mereka mulai memisahkan. Tetapi konteksnya pemerintah harus menjelaskan kenapa memilih beliau dan kenapa bukan memilih seorang tenaga kesehatan, yang itu memang memahami problem," katanya.
Gamal mengatakan Budi perlu melakukan adaptasi di Kemenkes lantaran bukan berasal tenaga kesehatan. Menurut Gamal, tugas berat Budi adalah melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan saat pendemi Corona.
"Karena ketika memilih orang yang bukan tenaga kesehatan dia perlu waktu adaptasi, lalu bagaimana bisa masuk ke dalam budaya sistem yang ada, kita sekarang punya tuntutan yang besar bagaimana beliau mampu mereformasi itu sistem pelayanan publik kita untuk menghadapi masalah pandemi," jelasnya.
Lebih lanjut, Gamal menjelaskan latar belakang pendidikan Budi. Dia menyebut Budi memiliki latar belakang pendidikan di bidang nuklir.
"Beliau kalau tidak salah lulusan nuklir ITB lalu juga pengalamannya di bidang perbankan, apakah kompetensi itu relevan dengan kebutuhan kesehatan?" ucap Gamal.
Gamal kemudian menyinggung Menteri Agama yang dirombak lantaran bukan berlatar tokoh agama. Dia menyebut keputusan Jokowi mengambil risiko lantaran memilih Budi yang bukan berasal dari tenaga kesehatan.
"Kalau kita lihat periode sebelumnya Kementerian Agama dengan sebuah logika berpikir yang sama kan dan ternyata hari ini kita saksikan hasilnya tidak cukup memuaskan. Dan Pak Jokowi saya lihat mengambil risiko ketika nanti kepemimpinan yang baru dari Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan tidak mampu menyelesaikan masalah dalam tempo singkat tentunya itu akan menjadi kritik besar bagi beliau karena telah mengambil keputusan-keputusan baru," kata dia.
Menurut Gamal, Budi memiliki tantangan agar beradaptasi dengan cepat serta meyakinkan publik dengan jabatan yang diembannya.
"Saya pikir demikian dan itu tantangan Menkes bagaimana beliau mampu beradaptasi, lalu mampu meyakinkan publik itu yang paling penting untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam tempo singkat," ujarnya.
https://news.detik.com/berita/d-5307...an-keputusan/2
Setau ane masyarakat biasa2 saja tuh.
Jangan suka klaim yg aneh2.
itu hak Presiden menentukan pembantunya.
Jadi suka2 Beliaulah...kog situ yg mewek
Biasakan berprasangka baik...
Biarkan rambut,jenggot dan kumis ente yg berwarna hitam tapi hati jangan ampe hitam.
Orang belum kerja sudah di kritik...
Lha situ dokter tapi kog masuk dunia politik.
Ente orang cerdas dan usahakan berbuat bijak melihat sesuatu.
Kecuali ente skrg belajar dungu.
Sah2 aja sih karna itu hak ente...
Quote:
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat Eka Mulyana mengatakan bahwa penunjukan menteri di Kabinet Maju RI itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Pemilihan Budi Gunadi sebagai menteri pun, kata Eka, tentunya telah melewati pertimbangan matang.
"Yang saya dengar merupakan kali pertama kalinya Kemenkes dipimpin oleh seseorang yang bukan dokter, namun kami berpendapat bahwa siapapun yang ditunjuk untuk memimpin kementerian ini adalah seseorang yang terbaik bagi Kemenkes, walau pun bukan dari latar belakang seorang tenaga medis atau dokter," ujar Eka saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).
Eka mengatakan, mantan wakil Menteri BUMN itu akan tentunya tak akan bekerja sendiri dalam memimpin Kemenkes. Tentunya, kata Eka, Budi Gunadi akan didampingi oleh 'pasukan' yang kompeten atau ahli di bidang kesehatan. "Karena Kemenkes ini sangat luas sekali cakupannya," katanya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat Eka Mulyana mengatakan bahwa penunjukan menteri di Kabinet Maju RI itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Pemilihan Budi Gunadi sebagai menteri pun, kata Eka, tentunya telah melewati pertimbangan matang.
"Yang saya dengar merupakan kali pertama kalinya Kemenkes dipimpin oleh seseorang yang bukan dokter, namun kami berpendapat bahwa siapapun yang ditunjuk untuk memimpin kementerian ini adalah seseorang yang terbaik bagi Kemenkes, walau pun bukan dari latar belakang seorang tenaga medis atau dokter," ujar Eka saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).
Eka mengatakan, mantan wakil Menteri BUMN itu akan tentunya tak akan bekerja sendiri dalam memimpin Kemenkes. Tentunya, kata Eka, Budi Gunadi akan didampingi oleh 'pasukan' yang kompeten atau ahli di bidang kesehatan. "Karena Kemenkes ini sangat luas sekali cakupannya," katanya.
Quote:“Track record beliau sebagai manager yang handal. Itu sudah terbukti di beberapa perusahaan besar multinasional. Dengan penunjukan beliau sebagai Menkes, kita optimis beliau bisa melihat secara helicopter view permasalahan yang ada di dunia kesehatan,” kata dokter Brahmana saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Rabu (23/12/2020).
Quote:Mendiang dr Kartono Muhammad yang mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sempat mengatakan calon Menteri Kesehatan tidak harus dari kalangan dokter.
"Menteri kesehatan tidak harus dokter, yang penting punya visi untuk membuat rakyat sehat. Jangan terpaku mentang-mentang Kementerian Kesehatan isinya harus dokter semua," ujar dr Kartono saat itu.
Hal senada juga disampaikan Prof Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Kala itu ia menegaskan posisi Menteri Kesehatan sifatnya adalah manajerial.
"Sederhana saja, yang penting harus sejalan dengan Jokowi," ujar Prof Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), saat dihubungi detikHealth beberapa waktu lalu.
"Tidak perlu dokter. Menteri kan sifatnya manajerial," kata Thabrany.
"Menteri kesehatan tidak harus dokter, yang penting punya visi untuk membuat rakyat sehat. Jangan terpaku mentang-mentang Kementerian Kesehatan isinya harus dokter semua," ujar dr Kartono saat itu.
Hal senada juga disampaikan Prof Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Kala itu ia menegaskan posisi Menteri Kesehatan sifatnya adalah manajerial.
"Sederhana saja, yang penting harus sejalan dengan Jokowi," ujar Prof Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), saat dihubungi detikHealth beberapa waktu lalu.
"Tidak perlu dokter. Menteri kan sifatnya manajerial," kata Thabrany.
