Original Posted By selldomba►
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menegaskan bahwa stok beras Bulog saat ini lebih dari cukup. Sampai Kamis (13/9) kemarin, stok cadangan sudah mencapai 2,3 juta ton, yang tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.
Menurut Budi, mengingat menjelang akhir 2018 masih ada panen yang akan diserap Bulog, maka terbuka kemungkinan stok beras bakal mencapai tiga juta ton. Bila kondisinya demikian, menurutnya, Indonesia justru bisa mengekspor beras. ”Bila sampai akhir 2018 ini beras Bulog bisa mencapai tiga juta ton, maka kita malah ekspor beras. Jadi kita tidak lagi bicara impor.
Saat ini Perum Bulog telah menggelontorkan 344 ribu ton beras melalui operasi pasar di berbagai wilayah Indonesia secara berkala,’’terang Budi Waseso saat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur, Jumat (14/9) siang.
Menurut dia, untuk menyimpan beras itu, Bulog sampai harus menyewa gudang milik TNI AU. Saat ini ada 500 ribu ton beras Perum Bulog yang disimpan di gudang TNI AU.
”Kalau ada impor beras lagi, padahal kondisinya sudah surplus, mau taruh di mana? Apa di kantor Menteri Perdagangan nyimpannya,” kata mantan Kepala BNN tersebut.
Kebijakan Bulog itu bertentangan dengan keinginan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang menyebut tanpa impor beras, kondisi Indonesia dapat mengalami kekacauan. Impor dinilai penting karena Indonesia terancam defisit beras. Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu, stok beras di Tanah Air turun tajam. Stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus. Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras rastra bagi masyarakat kurang mampu. ”Ada dua pilihan. Kalau impor pasti dibully. Tapi kalau tidak impor, siapa pun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi,” ujar Enggar di Jakarta.
Ia menekankan Indonesia hampir selalu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Apalagi, saat ini, lahan pertanian terus tergerus. ”Hanya di zaman Orba (Orde Baru), itu pun satu periode tertentu kita tidak impor beras. Di luar itu, kita selalu impor beras,” tegas dia.
Enggar mencontohkan, pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk impor sebanyak 2,5 juta ton. Impor dilakukan guna meredam gejolak politik menjelang Pilpres jika harga beras terus naik. Kemudian pada 2015 hingga 2015, Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga memutuskan mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton. Baik SBY maupun Thomas Lembong, menurut dia, melakukan impor beras secara G to G (government to government) sehingga mendapat harga lebih murah. ”Langkah yang diambil mereka benar. Saya tidak berani, saya pilih tender terbuka yang transparan, meski harga lebih mahal. Tender terbuka semua bisa melihat, termasuk KPK,” ungkap dia.
Ia menekankan setiap keputusan impor tak dilakukan sendiri, melainkan melalu rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. Rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Dirut Bulog, dan Deputi Menteri BUMN. Enggar sepanjang tahun ini telah mengeluarkan izin impor dua juta ton beras. Izin impor diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali serta 1 juta ton. Sebaliknya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan empat langkah strategis untuk menjaga pasokan dari dalam negeri dan menstabilan harga beras. ”Untuk stabilkan harga, pertama, memasifkan operasi pasar oleh Bulog di seluruh Indonesia. Kedua, menurunkan harga operasi pasar dari Rp 8.750 menjadi Rp 8.200 - Rp 8.500. Ketiga, memotong rantai pasok beras melalui langkah Bulog mengirim langsung ke pasar. Keempat, operasi pasar langsung dilakukan di kampung dan wilayahwilayah terpencil,” kata dia.
Sementara untuk menjaga stabilitas pasokan, Amran mengembangkan berbagai teknologi yang memungkinkan petani tetap produktif di musim kemarau. Menurut dia, paradigma lama menyebutkan pada musim kemarau produksi berkurang. ”Sekarang sudah ada paradigma baru bahwa dengan teknologi baru, kita bisa meningkatkan tanam di musim kemarau hingga dua kali lipat. Sebelumnya hanya 500 ribu hektare, sekarang bisa meningkat menjadi satu juta hektare. Kementan juga bersinergi dengan kementerian lain untuk membangun infrastruktur pengairan.
Bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementan memfasilitasi pembangunan embung, irigasi, dan sumur. Juga kami bagikan ribuan pompa air,” jelas dia.
Kondisi stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, menurut Direktur Utama PTFood Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, sudah lebih dari cukup, yaitu 47 ribu ton. Beras tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. ìStok beras kami lebih dari cukup, yaitu 47 ribu ton. Tidak ada beras impor. Beras itu semua dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, PIBC juga mulai mengambil beras dari Sulawesi Selatan yang saat ini kondisinya panen,î kata Arief.
Menurut dia, beras sebanyak 47 ribu ton tersebut lebih dari cukup. Stok dinyatakan aman di PIBC adalah di kisaran 25 ribu hingga 35 ribu ton. Persoalan pangan, salah satunya impor beras yang terjadi saat ini, bermula dari tidak ditindaklanjutinya amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 yaitu pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan pangan ini berada langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan. ‘’Seharusnya badan pangan nasional sudah terbentuk Oktober 2015. Namun sampai saat ini badan pangan nasional belum terealisasi,’’ kata Viva Yoga Mauladi, anggota MPR dari Fraksi PAN, dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jakarta, Jumat (14/9).
Viva menjelaskan, dari segi regulasi untuk mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya sudah lengkap. Namun persoalannya adalah pada pelaksanaan dari regulasi itu yaitu peraturan di bawah UU yang sering terjadi kontradiksi. ‘’Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari UU. Kebijakan di bawah UU itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power. Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu,’’ kata Viva Yoga yang juga wakil ketua Komisi IV DPR ini.
Dia memberi contoh kebijakan impor beras. Kementan menyebutkan produksi beras surplus. Namun Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor. Dua kementerian itu mengajukan kebijakan yang berbeda. ”‘Kalau badan pangan nasional ini ada, saya sangat optimis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,’’ù katanya.
Viva menyebutkan, anggaran Kementan saat ini rata-rata hanya 1% dari APBN. Dengan anggaran sebesar itu, Viva Yoga tidak yakin ketahanan pangan akan terwujud. ‘’Untuk menuju ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, Kementan yang bertanggung jawab di bidang pangan hanya mendapat anggaran 1% dari APBN. Apakah bisa dengan anggaran sebesar itu?’’ù tanyanya. (F4,J13,cnn-31)