Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.

Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional. “Akibatnya bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sederhanakan Perizinan di Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Presiden.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.

“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini,” tegasnya sekaligus mengakhiri arahan. Sapu Bersih Pungutan Liar