@JokopediaIDMelihat Upaya Jokowi Bangun Daerah Pinggiran dan Perbatasan http://detik.id/69j5CK
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengutamakan untuk 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

Dalam poin ketiga Nawa Cita yang sudah diupayakan sedemikian rupa oleh Jokowi dengan melakukan banyak hal untuk memenuhinya.

Lalu apa hasil yang bisa dilihat dalam dua tahun kinerja pemerintah soal pembangunan pinggiran dan perbatasan itu?

Dalam pembangunan perbatasan ini Jokowi sudah meninjau Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Jokowi harus memanjat pos menara tertinggi Pos Perbatasan Sei Pancang, Pulau Sebatik untuk melihat kondisinya.

Lalu Jokowi juga pernah meninjau langsung perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atambua dan mengunjungi perbatasan wilayah di Kabupaten Belu, Kupang, NTT pada 28 Desember 2015.

Sementara tahun ini, tanggal 23 Maret 2016 lalu Jokowi berkunjung ke Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jokowi memerintahkan agar dibangun perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang lebih baik dari pos negara tetangga. Termasuk memperlebar jalannya dari 5 meter jadi 20 meter. "Ini akan lebih baik dari yang lalu, lebih besar dari yang lalu dan lebih baik dari yang di sana (Malaysia). Pasti lebih baik," ucap Jokowi saat itu di Entikong

Selain membenahi pos perbatasan, Jokowi juga melakukan aksi nyata untuk memenuhi janjinya membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan, yaitu diwujudkan dengan massifnya pembangunan infrastuktur di banyak daerah.

Dari data KSP, ada peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan di tiga titik yakni Kalimantan, Papua dan NTT untuk menjadi pintu gerbang menuju Indonesia.

Total panjang proyek infrastruktur jalan itu 3.187 Km. Di Kalimantan dibangun 1.900 Km yang sudah tersambung 1.454 dan belum tersambung 446 Km. Papua total 1.111 Km, yang sudah tersambung 844 Km, yang belum tersambung 267 Km, NTT total 176 Km, yang sudah tersambung 63 Km dan belum tersambung 113 Km.

Soal infrastruktur untuk membangun daerah ini, anggarannya terus ditingkatkan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 177,9 triliun, tahun 2015 Rp 290,3 triliun, tahun 2016 Rp 317,1 triliun dan asumsi tahun 2017 Rp 346 triliun

Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah mengebut Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di dekat pos perbatasan.

PIP merupakan program pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah permukiman. Selama ini, wilayah perbatasan dianggap jadi anak tiri yang infrastrukturnya selalu diabaikan.

Berikut ini 9 kawasan permukiman perbatasan yang saat ini tengah dikebut pembangunan infrastrukturnya.

1. Permukiman Long Apari di Kabupaten Mahakam, Kalimantan Timur dengan anggaran sebesar Rp 64 miliar.
2. Permukiman Sebatik Tengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan anggaran Rp 92 miliar.
3. Permukiman Aruk Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 63 miliar.
4. Permukiman Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 66 miliar.
5. Permukiman Motamassin Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, NTT dengan anggaran Rp 82 miliar.
6. Permukiman Wini Insana Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT dengan anggaran Rp 82 miliar.
7. Permukiman Skouw Muara Tami di Kota Jayapura, Papua dengan anggaran Rp 95 miliar.
8. Permukiman Motaain di Kabupaten Belo, NTT dengan anggaran Rp 92 miliar.
9. Permukiman Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 125 miliar.

Selain permukiman, dalam dua tahun terakhir, sejumlah proyek infrastruktur lain juga tengah berjalan. Pembangunan 41 pelabuhan dan menyiapkan 47 pelabuhan non-komersial untuk mendukung jalur tol laut. Jokowi menargetkan, pada 2019, sudah dibangun seratus pelabuhan.

Kemudian dalam penerbangan, Presiden Jokowi tengah mengembangkan sembilan bandar udara. Enam di antaranya telah resmi dibuka pada 2016. Proyek infrastruktur lain yang menjadi perhatian adalah penyelesaian fasilitas perairan, seperti waduk. Tahun ini, ada 22 waduk yang sedang dibangun

merintah menggelontorkan uang yang tak sedikit dari APBN untuk menelurkan gagasan pembangunan berbasis desa. Konkretnya tiap desa dapat sekitar Rp 1 miliar tiap tahun.

Pada tahun 2015 anggaran negara untuk dana desa sebesar Rp 20,7 trilliun, lalu meningkat pada tahun 2016 sebesar 46,9 triliun. Sementara realisasi pencairan dan penyaluran dana desa sampai September 2016, dari pusat ke kabupaten/kota sudah Rp 27,8 triliun (98.73%). Dari kab/kota ke rekening desa sudah Rp 19,1 triliun ,.. detikcom GBR