Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 dan lanjutannya.

"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04).

Sebelumnya, di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut menegaskan pemerintah “baru bisa meminta maaf” kepada korban peristiwa 1965, “jika ditemukan mass grave atau kuburan massalnya”.

Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan itu, penemuan kuburan massal, penting, untuk meluruskan sejarah terkait dugaan pembantaian terhadap orang yang disebut sebagai simpatisan PKI usai peristiwa 1965.

"Sebab selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," lanjut Luhut

Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang kerap meminta pemerintah untuk meminta maaf atas persitiwa 1965, untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya kuburan massal yang dimaksud.

Jika ada, Purnawirawan Jenderal TNI itu juga mengaku tidak segan mendatangi lokasi kuburan tersebut. "Ya sudah silakan kapan dia tunjukin, kamu sampaikan dari Menko Polhukam, kapan saya pergi dengan dia," kata Luhut.

Pernyataan Luhut cukup mengagetkan, karena keberadaan kuburan masal korban 1965 sudah diungkap berbagai kelompok.

Salah satunya di Pati, Jawa Tengah. Salah seorang warga yang didatangi BBC Indonesia, September 2015 lalu, menunjukkan lokasi kuburan massal 25 orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, PKI - atau orang-orang yang cuma dikait-kaitkan.

Warga bernama Radimin tersebut mengaku dipaksa menyaksikan pembantaian yang terjadi di hutan Jeglong, milik Perhutani, Desa Mantup, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu.

Beberapa waktu lalu, seorang eksil yang tinggal di Swedia, Tom Iljas diusir ketika sedang berada di sebuah tempat yang diyakini sebagai kuburan masal, yang di dalamnya terdapat jasad ayah kandungnya.

Film-film dokumenter karya Joshua Opphenheimer, The Act of Killing (Jagal) dan The Look of Silence (Senyap), juga telah memperlihatkan berbagai testimoni algojo yang melakukan pembantaian terhadap orang yang dituduh simpatisan PKI usai peristiwa September 1965.

Pekan lalu pemerintah menggelar Simposium tragedi 1965, yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965.

"Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara," kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saat membacakan refleksi hasil simposium.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_...lflow_facebook

Original Posted By toruwijaya►kasih satu video

Original Posted By apazol.alganax►

Original Posted By inreallifeasu►Teman g dari sumatera utara pernah bilang di dekat kota dia di pematang siantar ada lokasi penjagalan kaya sapi di aana. Coba pak luhut jalan2 ke perkebunan karet dekat serbelawan sumatera utara. Ga usah ramai2 pak. Bapak berdiri sendiri saja malam2. Coba lihat siapa yang samperin.

Coba juga jalan2 ke perkuburuan tionghoa yang sudah eksis lama. Biasanya ada kuburan massal besar yang ga ada nama di sana. Coba saja pak. Di coba. Kalau berani

Original Posted By inreallifeasu►

Yang lu bilang mungkin memang benar. Jelas ada oknum dari PKI yang membunuh ustad dan kyai. Tapi penjagalan para anggota PKI itu terlalu massif. Penjagalan dan pembunuhan begitu gampang, tanpa ada pengadilan. Apakah yakin yang terbunuh itu semuanya terlibat dalam pembunuhan kuai dan ustad ?

Di saat itu, begitu mudah untuk menuduh orang PKI, bahkan rakyat yang tidak terlibat dan tahu menahu juga banyak yang di binasakan dan di bunuh.

Jangan lupa, pada saat itu, entah darimana asalnya sudah ada daftar2 orang yang harus di bunuh ( isunya dari agen asing yang berkepentingan memberangus indonesia yang sedang menuju kekirian ).

Permintaan maaf berarti mengakui perbuatan leluhurnya salah dalam membunuh. Akan banyak yang terguncang, karena selama ini mereka hidup dalam rasa kebanggan sebagai anak cucu pahlawan pembinasa PKI ( atau yang di yakini seperti itu ).

Tidak ada salahnya membuka lembaran sejarah kelam, tidak usah juga meminta maaf ke korbannya. Semua hanya untuk membuka fakta sejarah kelam negara kita.
Memaksakan meminta maaf sama mustahilnya meminta pemerintahan jepang untuk mengakui kekejaman mereka terdahulu, meminta maaf secara resmi ke korban leluhur mereka dan meludahi kuil Yasukuni mereka.

G dukung penyelidikan kuburan massal seperti yang di isukan oleh luhut. Biar jelas tanpa ada fitnahan lagi.

Original Posted By gruyere►Klo dibilang yg mengorganisir pembantaian ini tentara ya mmg bnr.rakyat nggak akan berani turun tangan membantai sekian banyak org tanpa backing aparat.ortu ane salah satu saksi hidupnya,saat itu dia masih SMA.lg pulang kampung ke rmh kakek ane eh diajak 'berburu' anggota PKI,yg ngajak ya tentara,maksa pulak

Original Posted By awanmendung►

Kalau mau ente bisa ketemu Tante ane yg rumahnya dibongkar tentara septik tank di obrak barik untuk mencari kepala kyai yg isunya ditanam disono. Atau kalau mau tahu lapangan bola depan pesantren asidik jember itu sisa tanah keluarga ane yg dirampar oknum tentara dgn ancaman di PKI-kan. Sertifikat diserahkan, giriknya di umpetin. Berbekal girik keluarga menggugat yg menyerahkan tanah ke tentara. Oleh tentara tanah diberikan ke Pemda. Maka yg digugat saudara yg mengasih tanah dan pemda. Dan saudara yg mengasih tanah yg meminta untuk digugat karena cara mengajukan perkara tanah seperti itu.

30 tahun berikutnya baru menang. Tanah kembali minus lapangan bola yg di serahkan ke pemda. Kalau di kampung banyak orang yg diangkut karena menerima cangkul/kaos juga diangkut. Kantor babe dulu dijadiin tempat menahan mereka (kejaksaan banyuwangi)

Kontras Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Korban 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mempersilahkan pemerintah memeriksa temuan pihaknya terkait kuburan massal korban peristiwa 1965.

Hal itu disampaikan Haris menyikapi pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang meminta bukti kuburan massal korban peristiwa 1965. Haris menceritakan, pada tahun 2007, Kontras pernah melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi kuburan massal korban pembantaian tahun 1965. Dari hasil investigasi tersebut, Kontras menemukan ada 16 lokasi yang bisa diidentifikasi sebagai lokasi kuburan massal, tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kami temukan ada 16 lokasi yang terverifikasi. Kami baru update datanya tahun lalu," ujar Haris saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).
Selain melakukan verifikasi, Kontras juga mengumpulkan keterangan dan kesaksian perihal peristiwa eksekusi yang terjadi dari warga sekitar. Namun, Haris enggan menyebutkan detail lokasi tersebut dengan alasan keamanan data."Sebenarnya Kontras mendapatkan informasi lokasi yang lebih banyak lagi. Tapi saat itu kami terkendala jumlah sumber daya manusia dan biaya," kata Haris.

Lebih jauh, Haris menuturkan pengalamannya saat melakukan investigasi satu lokasi kuburan massal. Saat itu, dia mendapatkan cerita dari warga sekitar bagaimana aparat melakukan eksekusi terhadap tahanannya. Setiap malam, kata dia, tahanan dibawa ke tempat itu menggunakan truk yang hanya dikawal oleh beberapa tentara bersenjata. Sampai di lokasi, 4 sampai 5 tahanan disuruh turun dan menggali sebuah lubang. Setelah itu, seorang tentara akan menyuruhnya berdiri dan kemudian mengeksekusi tahanan tersebut. (baca: YPKP 1965: Tulang 21 Jenazah Ditemukan di Wonosobo) Setelah itu, lanjut Haris, tahanan berikutnya akan disuruh turun, menutup lubang yang telah berisi mayat tahanan sebelumnya. Selesai dari situ, mereka disuruh menggali lubang untuk dirinya sendiri."Begitu seterusnya. Orang-orang itu disuruh menggali kuburannya sendiri. Kami memperkirakan satu lokasi terdapat 10 orang sampai 40 orang yang dieksekusi," kata Haris.

Haris mempersilahkan apabila Pemerintah berkeinginan memeriksa mengenai kebenaran lokasi tersebut. Menurut dia, tanda-tanda atau bukti telah terjadi pembantaian di lokasi tersebut masih bisa ditemukan sampai saat ini.

Pemerintah cari kuburan massal

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Luhut untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965. Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca-tahun 1965. "Presiden tadi memberi tahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut seusai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).

"Selama ini, berpuluh-puluh tahun, kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal, sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," lanjut dia.

Luhut mengatakan bahwa negara tidak tertutup kemungkinan akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965. Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G-30-S 1965. Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal. Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data ataupun bukti sah yang bisa menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal. Data yang ada hanya menunjukkan fakta mengenai peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.

"Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan massal. Kepada siapa pemerintah akan minta maaf? Yang jelas, sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada," kata Luhut.

http://nasional.kompas.com/read/2016...al.Korban.1965