Ketua Umum Front Pembela Islam Muchsin Alatas menilai larangan sepeda motor melintas Jalan MH Thamrin sampai Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tidak adil. Sebab pemotor selama ini juga membayar pajak. Dari uang pajak mereka pula, ujar Muchsin, jalan-jalan protokol di Jakarta dibangun dan diperbaiki.

Oleh sebab itu, menurut FPI, tidak adil jika jalan yang dibangun dari uang pajak pemotor tak boleh dilintasi oleh mereka sendiri. "Aturan larangan ini tidak bisa diterima dan melanggar prinsip keadilan," kata Muchsin pada hari pertama aturan tersebut diterapkan, Rabu (17/12).

Apalagi, ujar Muchsin, sepeda motor banyak dipakai oleh orang-orang kalangan menengah ke bawah untuk mencari nafkah. Contohnya kurir dan tukang ojek. "Masa kurir harus jalan kaki," kata dia.

Sepeda motor di Jakarta, menurut Muchsin, jumlahnya mencapai jutaan. Maka jumlah orang yang bakal kesulitan dengan adanya kebijakan yang digagas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama itu terhitung banyak.

Jika motor tak boleh melintasi jalan-jalan protokol utama Jakarta, Muchsin mengusulkan agar sepeda motor dibebaskan dari pajak. Sebab percuma pengguna motor bayar pajak jika tidak boleh lewat di jalan-jalan.

Muchsin juga tidak menerima alasan jika kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurai kemacetan ibu kota. Ia menilai kemacetan terjadi lantaran kota sudah terlalu padat dan penat. Maka solusinya bukan dengan membatasi motor, tapi dengan memisahkan kota pemerintahan dengan kota bisnis. Dengan demikian tidak semua aktivitas terpusat di Jakarta.

Dia sepakat dengan ide pemindahan sentra pemerintahan ke wilayah lain seperti Jonggol. "Jadi Jakarta hanya kota bisnis," ujar Muchsin. Ini seperti yang dilakukan Malaysia dengan memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Tanpa ada kebijakan terintegrasi seperti ini, ujar Muchsin, jangan bermimpi ibu kota akan terbebas dari kemacetan.

Mulai hari ini, sepeda motor dilarang melintasi Jalan MH Thamrin sampai Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Program ini digagas Ahok untuk mengurai kemacetan dan kenekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan dalam tiga tahun terakhir, tercatat 2.593 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dari jumlah itu, korban tewas akibat kecelakaan sepeda motor mencapai 1.944 orang.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana memberlakukan larangan bagi motor di jalan-jalan protokol lainnya di Jakarta, tak hanya Thamrin sampai Medan Merdeka Barat.

Untuk menyukseskan aturan lalu-lintas baru ini, sejak jauh hari petugas memasang rambu larangan melintas untuk motor di Bundaran Hotel Indonesia. Beberapa jalur alternatif juga sudah disiapkan. Misalnya pengendara dari HI yang akan menuju Harmoni diminta melalui Jalan Agus Salim (Sabang), dan Jalan Kebon Sirih melalui Gambir.

Selain itu, 12 kantong parkir juga disediakan di gedung-gedung yang ada di sekitar dua ruas jalan ini, yakni Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Wisma Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan IRTI Monas. Tarif parkir disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pengelola parkir.


SUMBER

Original Posted By yuyudbrawn►kenapa meweknya ke Ahok.
FPI kan punya gubernur sendiri.
Harusnya jg punya kebijakan tandingan dong...!!!