REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, menegaskan menolak hasil rekapitulasi yang sedang dilakukan oleh KPU, Selasa (22/7) siang. Penolakan tersebut dinilai memiliki konsekuensi hukum terhadap calon presiden nomor urut 1 tersebut.

Berdasarkan UU Pilpres nomor 42 tahun 2008 pasal 246 ayat 1 tertera bahwa:

Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara itu para pemimpin parpol pengusung Prabowo juga terancam dipenjara apabila terbukti menarik calonnya tersebut dari Pilpres 2014 mengingat dalam UU Pilpres nomor 42 tahun 2008 pasal 246 ayat 2 menyatakan bahwa:

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Original Posted By silverpolly►wowo oon.. gak ngerti uu pemilu