- Beranda
- Berita dan Politik
Prabowo, Jokowi, Anies Baswedan, Bisa Batal Nyapres gara-gara Peryaratan Konstitusi?
...
TS
yantique
Prabowo, Jokowi, Anies Baswedan, Bisa Batal Nyapres gara-gara Peryaratan Konstitusi?
Ini Syarat Menjadi Capres dan Cawapres
30 April 2014 23:43 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan pihaknya tidak memiliki kriteria atau syarat khusus untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun, ada dua persyaratan yang berbeda antara lain persyaratan pencalonan presiden dengan persyaratan calon presiden.
Untuk persyaratan calon presiden, dia mengatakan hal tersebut sudah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2003 yang di implikasin ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2014 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Tidak ada kriteria atau syarat tertentu yang ditetapkan KPU, yang terpenting harus sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam UU," ujar komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2014).
Sedangkan untuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, harus di usung oleh partai politik yang memiliki perolehan suara 20 persen atau yang mendapatkan 25 persen kursi di parlemen. "yang bisa mencalonkan mereka yang mempunyai suara 20 persen atau 25 persen kursi di parlemen dan diusulkan oleh satu parpol maupun gabungan, dengan di tanda tangani ketua umum partai dan sekjen partai," jelasnya.
Kesiapan KPU menghadapi pilpres, saat ini KPU dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), yang nanti akan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilpres. Penyempurnaan DPS ini mendasarkan pada data DPT pemilu legislatif. Dia mengatakan pihaknya akan terus menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemilih yang belum terdaftar di pemilu legislatif lalu, dimana sesuai peraturan syarat pemilih pilpres harus berusia 17 tahun di hari H atau sudah menikah.
"Lagi update data pemilih mendasar pada DPT pileg dan laporan dari Kemendagri, selain itu DPT pileg di gabungkan dengan DPK pileg dan tambahan dari kemendagri," kata dia.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia :
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya sendiri.
3) Tidak pernah menghianati negara.
4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7) Tidak memilik tanggungan utang secara persoarangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11) Terdaftar sebagai pemilih.
12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
13) Memiliki daftar riwayat hidup.
14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
16) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
18) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
20) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
11) Terdaftar sebagai pemilih.
12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
13) Memiliki daftar riwayat hidup.
14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
16) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
18) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
20) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...s-dan-cawapres
Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Menurut Konstitusi
[/size][/B]Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan sebagai berikut.
Rumusan perubahan:
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Rumusan naskah asli:
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.
Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan peranan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam penyelenggaraan negara (sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia) sehingga diperlukan adanya persyaratan yang ketat.
http://www.mpr.go.id/pages/produk-mp...sli-uud-1945-1
Jokowi, keindonesiaan-asliannya dipertanyakan?
Terkait Ayahnya Tionghoa, Jokowi Harus Jujur
Sabtu, 03 May 2014 10:17
Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi harus jujur terkait ayahnya yang beretnis Tionghoa agar masyarakat Indonesia mengetahui secara benar.
Pakar kemaritiman Indonesia Y Paonganan mempublikasikan foto mirip Jokowi saat menikah di akun Twitter-nya @ypaonganan. Dalam keterangan foto tertulis “Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Mihardjo)”, saat menikah.
Menurut peraih doktor dari IPB ini, membongkar ayah Jokowi bukan anti pluralis tetapi ingin kader PDIP itu jujur. "Saya tidak anti pluralisme, tapi kenapa @ jokowi_do2 harus berbohong dengan ngarang-ngarang cerita," tulis @ ypaonganan. Bahkan @ ypaonganan memastikan foto yang diupload itu valid.
@ypaonganan mencoba membandingkan antara Jokowi dengan tokoh-tokoh yang tidak menyembunyikan asal-usulnya. “Saya salut dgn Kweek Kian Gie, Ahok, Marie Pangestu yg tdk pernah sembunyikan identitasnya, si Jokowi berbohong..?” tulis @ypaonganan.
sumber: http://www.petikan.com/tweet-tokoh/8...i-harus-jujur-
Ridwan Saidi : PDIP Rugi Jadikan Jokowi Capres
Sabtu, 30-11-2013 14:44
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Jokowi sebagai capres akan menurunkan suara PDIP sendiri.
Demikian diungkapkan oleh budayawan, Ridwan Saidi dalam diskusi Nasib Parpol Nasionalis dan Parpol Agamis di Pemilu 2014 di Jakarta, Sabtu (30/11).
"Maaf bagi pendukung PDIP dan Jokowi. PDIP boleh bangga usung Jokowi tapi akan sengsarakan PDIP sendiri," kata Ridwan Saidi.
Ditambahkannya, kesengsaraan bagi PDIP itu dikarenakan beberapa faktor. "Karena Jokowi itu adalah keturunan Cina. Bapaknya adalah seorang chinese. Dari plat mobilnya aja B 1123 HO. 11 dan 23 dalam bahasa Cina adalah melambang hewan. HO adalah nama cina," kata dia.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), kata Ridwan juga akan mengalami penurunan.
"PAN akan jatuh karena Hatta tak populer. PBB masih bisa karena miliki kesempatan karena masa keras dan fanatik," kata Ridwan.
http://www.aktual.co/politik/145037r...-jokowi-capres
Prabowo diberitakan pernah miliki warganegara rangkap, atas maunya sendiri atau bukan maunya sendiri?
PDIP: Prabowo Dua Warga Negara
Kamis, 03-04-2014 11:40
Eva Kusuma Sundari (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan biar rakyat menilai konsep ekonomi berbasis kerakyatan yang dijual Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan oleh politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, saat berbincang dengan Aktual.co, Kamis (3/4).
"Partai (PDIP) tak mau menanggapi omongan atau konsep para capres tertentu. Biar rakyat yang menilai," jelasnya.
Eva juga menilai, bahwa Prabowo akan kesulitan melaksanakan konsep ekonomi kerakyatan versinya. Karena Prabowo masih belum memiliki ideologi yang jelas.
Dikatakannya lagi, rasa nasionalisme Prabowo juga patut dipertanyakan. Eva juga mencontohkan, Prabowo ini memiliki dua warga negara yakni Yordania dan Indonesia setelah 'dipecat' sebagai Jenderal TNI.
"Kalau kita buka, dia (Prabowo) memang orang yang cacat nasionalisme. Tapi kita enggan membukanya dan kembali lagi ke masyarakat Indonesia dengan cerdas menilainya," tutupnya.
http://www.aktual.co/politik/114550p...kyatan-prabowo
Warga Negara Ganda Prabowo Diduga Demi Bisnis
Selasa, 16 Juni 2009 - 10:26 wib
JAKARTA - Isu kewarganegaraan ganda cawapres Prabowo Subianto semakin mencuat. Disinyalir kepemilikan warga negara asing oleh Prabowo demi kelancaran usaha bisnisnya di luar negeri.
Memang pada prinsipnya Indonesia menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Tapi tidak berarti seseorang dilarang untuk memiliki kewarganegaraan ganda.
"Dalam kaitan dengan Prabowo, saya kira itu lebih pada kebutuhan bisnis," ungkap dosen hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi kepada okezone di Jakarta, Selasa (16/6/2009).
Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Imparsial Rachland Nashidik dalam sebuah acara di Metro TV mengungkapkan, Prabowo Subianto selain tercatat sebagai WNI juga memiliki kewarganegaraan Yordania.
Isu tersebut diduga dilontarkan terkait dengan kunjungan Prabowo, yang memiliki hubungan baik dengan Raja Yordania Abdullah, ke Yordania pada tahun 1998. Berdasarkan hubungan dekat itu pula Prabowo pernah ditawari menjadi warga negara Yordania, tapi ditolak.
Selain itu, pada 1999 Prabowo juga pernah diminta untuk menjadi tim penasihat di militer Yordania, namun hal itu pun ditolak. Atas tudingan ini, tim sukses Mega-Pro membantah tegas dan mengangapnya sebagai isu lama yang sengaja dihembuskan kembali untuk membunuh karakter Prabowo.
http://pemilu.okezone.com/read/2009/...ga-demi-bisnis
Senin, 15/06/2009 18:41 WIB
Tim Pilpres Mega-Prabowo 2009:
Isu Kewarganegaraan Yordania Prabowo Black Campaign
Jakarta - Tim Kampanye Mega-Prabowo dibuat gerah dengan isu kewarganegaraan Yordania Prabowo. Mereka dengan tegas membantah isu tersebut. Mereka menilai isu itu bagian dari black campaign.
"Memang Pak Prabowo pernah ditawari menjadi warga negara Yordania. Tapi, Pak Prabowo menolak karena dia sebagai darah Indonesia, anak Indonesia. Permintaan itu ditolak," kata Sekretaris Umum Tim Kampanye Mega Prabowo, Fadli Zon, dalam jumpa pers di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca, Jakarta, Senin (15/6/2009).
Menurut Fadli, Prabowo memang pernah tinggal di Yordania pada 1998-2000. Hal itu dilakukan untuk menghindari berbagai isu yang berkembang saat itu. "Kebetulan beliau dekat dengan Raja Yordania," papar Fadli.
Selain itu Prabowo juga pernah ditawari menjadi penasihat militer Yordania. Namun lagi-lagi Prabowo menolak.
Fadli menyebut isu kewarganegaraan Yordania Prabowo ini merupakan fitnah yang sengaja dihembuskan untuk memperburuk citra cawapres Mega tersebut. Dia curiga ada orang tertentu yang mendalangi semua ini.
"Ini bagian dari negatif campaign, bahkan black campaign. Ini adalah fitnah. Ini isu musiman, yang ibarat kipas angin, dibelakangnya ada mesin yang menggerakkan," tuding Fadli tanpa menyebut jelas siapa 'mesin' yang menggerakkan tersebut.
Menanggapi isu ini, Tim Kampanye Mega-Prabowo mengaku tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang turut berperan menghembuskan isu ini.
"Tim akan mengkaji untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau untuk mengklarifikasi, jelas kita akan klarifikasi terus. Tim akan mempelajari. Kalau itu perlu.
Kami melakukan klarifikasi, agar isu itu tidak berlarut-larut," tegas Fadli.
http://news.detik.com/read/2009/06/1...gn?nd992203605
'Prabowo WN Yordania Isu Daur Ulang'
Senin, 15 Juni 2009 | 16:28 WIB
inilah..com, Jakarta - Kubu Mega-Prabowo membantah isu yang dilontarkan Direktur Imparsial Rachland Nashidik yang menyebut Prabowo punya 2 kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan Yordania dianggap isu daur ulang yang dipesan oleh oknum lawan.
"Ini adalah black campaign. Ini adalah isu daur ulang. Isu lama yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Isu Pak Prabowo warga negara Yordania itu tidak benar dan tidak mendasar," kata anggota Tim Pemenangan Mega-Prabowo, Fadli Zon, dalam jumpa pers di Media Center, Jakarta, Senin (15/6).
Dituturkan Fadli, pada tahun 1998 hingga 2000, Prabowo memang berada di Yordania untuk mengindari fitnah di dalam negeri. Di Yordanialah Prabowo mengawali karier sebagai businesman.
"Pak Prabowo hijrah ke Yordania itu juga berbisnis saja. Raja Abdullah dekat dengan dia, sampai menjemput Pak Prabowo dengan pesawat khusus. Di sana tidak ada aktivitas memberi training ketentaraan, tapi berbisnis," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli mengatakan, dulu Prabowo memang sempat ditawari menjadi warga negara Yordania oleh Raja Abdullah, namun Prabowo menolaknya. Sama halnya ketika Prabowo ditawari menjadi Ketua Dewan Penasihat Militer di Yordania.
"Semuanya ditolak. Karena hati dan pikiran beliau adalah untuk Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Rachland itu fitnah, untuk menyudutkan saja," cetusnya.
Saat ini, lanjut Fadli, tim advokasi Mega-Prabowo sedang mengkaji isu tersebut, apakah perlu dibawa ke jalur hukum atau tidak. Ia tak mau menuduh siapa yang melakukan black campaign itu.
"Tim advokasi di antaranya ada Pak Gayus Lumbuun yang sedang mengakaji ini. Karena isu-isu ini menyudutkan, padahal sudah diklarifikasi sejak tahun 1999," tandasnya.
Dalam acara talkshow Wimar Witoelar di Metro TV Minggu 14 Juni malam, Rachland menyebutkan bahwa Prabowo punya 2 kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Yordania. Ia juga mengatakan Prabowo sempat memberikan pelatihan militer di Yordania.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/115963/prabowo-wn-yordania-isu-daur-ulang#.U2XPUKglmSo[/url]
-----------------------------
UUD 1945 yang dipakaii saat ini, termasuk tentang persyaratan Presiden/Wapres RI, adalah UUD 1945 yang sudah di amandemen. Sementara kalau UUD 1945 yang belum di amandemen (asli), tegas menyatakan bahwa syarat menjadi Presiden/Wapres RI itu harus "Indonesia Asli". Jadi kalau yang dipakai UUD 1945 amandemen, tak menjadi masalah, meski non-Indonesia asli, non-muslim, dan non-konvensi lainnya. Tapi bagaimana kalau Presiden yang masih berkuasa saat ini, SBY, mengambil langkah menerbitkan "Dekrit Presiden" seperti ketika Soekarno pernah menerbitkannya pada tanggal 5 juli 1959 dengan memerintahkan kembali kepada UUD 1945 yang asli? Bisa saja, bukan?
Masalah Presiden RI harus "Indonesia Asli" itu, kalau mengikuti risalah rapat-rapat pembuatan UUD 1945 (lihat tulisan Bur Rasuanto, sastrawan, dibawah ini), sungguh itu sebuah rumusan yang pada awalnya sangat liyat pembahasannya diantara para 'founding father' NKRI saat itu. Bahkan naskah aslinya yang ditawarkan Soekarno, persyaratan menjadi Presiden RI itu selain harus "Indonesia Asli" adalah juga "beragama Islam". Tapi Mohamad Hatta, seorang tokoh Islam reformis saat itu, menggantinya, cukup syaratnya "Indonesia Asli" saja
30 April 2014 23:43 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan pihaknya tidak memiliki kriteria atau syarat khusus untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun, ada dua persyaratan yang berbeda antara lain persyaratan pencalonan presiden dengan persyaratan calon presiden.
Untuk persyaratan calon presiden, dia mengatakan hal tersebut sudah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2003 yang di implikasin ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2014 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Tidak ada kriteria atau syarat tertentu yang ditetapkan KPU, yang terpenting harus sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam UU," ujar komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2014).
Sedangkan untuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, harus di usung oleh partai politik yang memiliki perolehan suara 20 persen atau yang mendapatkan 25 persen kursi di parlemen. "yang bisa mencalonkan mereka yang mempunyai suara 20 persen atau 25 persen kursi di parlemen dan diusulkan oleh satu parpol maupun gabungan, dengan di tanda tangani ketua umum partai dan sekjen partai," jelasnya.
Kesiapan KPU menghadapi pilpres, saat ini KPU dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), yang nanti akan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilpres. Penyempurnaan DPS ini mendasarkan pada data DPT pemilu legislatif. Dia mengatakan pihaknya akan terus menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemilih yang belum terdaftar di pemilu legislatif lalu, dimana sesuai peraturan syarat pemilih pilpres harus berusia 17 tahun di hari H atau sudah menikah.
"Lagi update data pemilih mendasar pada DPT pileg dan laporan dari Kemendagri, selain itu DPT pileg di gabungkan dengan DPK pileg dan tambahan dari kemendagri," kata dia.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia :
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya sendiri.
3) Tidak pernah menghianati negara.
4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7) Tidak memilik tanggungan utang secara persoarangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11) Terdaftar sebagai pemilih.
12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
13) Memiliki daftar riwayat hidup.
14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
16) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
18) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
20) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
11) Terdaftar sebagai pemilih.
12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
13) Memiliki daftar riwayat hidup.
14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
16) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
18) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
20) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...s-dan-cawapres
Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Menurut Konstitusi
[/size][/B]Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan sebagai berikut.
Rumusan perubahan:
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Rumusan naskah asli:
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.
Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan peranan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam penyelenggaraan negara (sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia) sehingga diperlukan adanya persyaratan yang ketat.
http://www.mpr.go.id/pages/produk-mp...sli-uud-1945-1
Jokowi, keindonesiaan-asliannya dipertanyakan?
Quote:
Terkait Ayahnya Tionghoa, Jokowi Harus Jujur
Sabtu, 03 May 2014 10:17
Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi harus jujur terkait ayahnya yang beretnis Tionghoa agar masyarakat Indonesia mengetahui secara benar.
Pakar kemaritiman Indonesia Y Paonganan mempublikasikan foto mirip Jokowi saat menikah di akun Twitter-nya @ypaonganan. Dalam keterangan foto tertulis “Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Mihardjo)”, saat menikah.
Menurut peraih doktor dari IPB ini, membongkar ayah Jokowi bukan anti pluralis tetapi ingin kader PDIP itu jujur. "Saya tidak anti pluralisme, tapi kenapa @ jokowi_do2 harus berbohong dengan ngarang-ngarang cerita," tulis @ ypaonganan. Bahkan @ ypaonganan memastikan foto yang diupload itu valid.
@ypaonganan mencoba membandingkan antara Jokowi dengan tokoh-tokoh yang tidak menyembunyikan asal-usulnya. “Saya salut dgn Kweek Kian Gie, Ahok, Marie Pangestu yg tdk pernah sembunyikan identitasnya, si Jokowi berbohong..?” tulis @ypaonganan.
sumber: http://www.petikan.com/tweet-tokoh/8...i-harus-jujur-
Ridwan Saidi : PDIP Rugi Jadikan Jokowi Capres
Sabtu, 30-11-2013 14:44
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Jokowi sebagai capres akan menurunkan suara PDIP sendiri.
Demikian diungkapkan oleh budayawan, Ridwan Saidi dalam diskusi Nasib Parpol Nasionalis dan Parpol Agamis di Pemilu 2014 di Jakarta, Sabtu (30/11).
"Maaf bagi pendukung PDIP dan Jokowi. PDIP boleh bangga usung Jokowi tapi akan sengsarakan PDIP sendiri," kata Ridwan Saidi.
Ditambahkannya, kesengsaraan bagi PDIP itu dikarenakan beberapa faktor. "Karena Jokowi itu adalah keturunan Cina. Bapaknya adalah seorang chinese. Dari plat mobilnya aja B 1123 HO. 11 dan 23 dalam bahasa Cina adalah melambang hewan. HO adalah nama cina," kata dia.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), kata Ridwan juga akan mengalami penurunan.
"PAN akan jatuh karena Hatta tak populer. PBB masih bisa karena miliki kesempatan karena masa keras dan fanatik," kata Ridwan.
http://www.aktual.co/politik/145037r...-jokowi-capres
Prabowo diberitakan pernah miliki warganegara rangkap, atas maunya sendiri atau bukan maunya sendiri?
Quote:
PDIP: Prabowo Dua Warga Negara
Kamis, 03-04-2014 11:40
Eva Kusuma Sundari (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan biar rakyat menilai konsep ekonomi berbasis kerakyatan yang dijual Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan oleh politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, saat berbincang dengan Aktual.co, Kamis (3/4).
"Partai (PDIP) tak mau menanggapi omongan atau konsep para capres tertentu. Biar rakyat yang menilai," jelasnya.
Eva juga menilai, bahwa Prabowo akan kesulitan melaksanakan konsep ekonomi kerakyatan versinya. Karena Prabowo masih belum memiliki ideologi yang jelas.
Dikatakannya lagi, rasa nasionalisme Prabowo juga patut dipertanyakan. Eva juga mencontohkan, Prabowo ini memiliki dua warga negara yakni Yordania dan Indonesia setelah 'dipecat' sebagai Jenderal TNI.
"Kalau kita buka, dia (Prabowo) memang orang yang cacat nasionalisme. Tapi kita enggan membukanya dan kembali lagi ke masyarakat Indonesia dengan cerdas menilainya," tutupnya.
http://www.aktual.co/politik/114550p...kyatan-prabowo
Warga Negara Ganda Prabowo Diduga Demi Bisnis
Selasa, 16 Juni 2009 - 10:26 wib
JAKARTA - Isu kewarganegaraan ganda cawapres Prabowo Subianto semakin mencuat. Disinyalir kepemilikan warga negara asing oleh Prabowo demi kelancaran usaha bisnisnya di luar negeri.
Memang pada prinsipnya Indonesia menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Tapi tidak berarti seseorang dilarang untuk memiliki kewarganegaraan ganda.
"Dalam kaitan dengan Prabowo, saya kira itu lebih pada kebutuhan bisnis," ungkap dosen hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi kepada okezone di Jakarta, Selasa (16/6/2009).
Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Imparsial Rachland Nashidik dalam sebuah acara di Metro TV mengungkapkan, Prabowo Subianto selain tercatat sebagai WNI juga memiliki kewarganegaraan Yordania.
Isu tersebut diduga dilontarkan terkait dengan kunjungan Prabowo, yang memiliki hubungan baik dengan Raja Yordania Abdullah, ke Yordania pada tahun 1998. Berdasarkan hubungan dekat itu pula Prabowo pernah ditawari menjadi warga negara Yordania, tapi ditolak.
Selain itu, pada 1999 Prabowo juga pernah diminta untuk menjadi tim penasihat di militer Yordania, namun hal itu pun ditolak. Atas tudingan ini, tim sukses Mega-Pro membantah tegas dan mengangapnya sebagai isu lama yang sengaja dihembuskan kembali untuk membunuh karakter Prabowo.
http://pemilu.okezone.com/read/2009/...ga-demi-bisnis
Senin, 15/06/2009 18:41 WIB
Tim Pilpres Mega-Prabowo 2009:
Isu Kewarganegaraan Yordania Prabowo Black Campaign
Jakarta - Tim Kampanye Mega-Prabowo dibuat gerah dengan isu kewarganegaraan Yordania Prabowo. Mereka dengan tegas membantah isu tersebut. Mereka menilai isu itu bagian dari black campaign.
"Memang Pak Prabowo pernah ditawari menjadi warga negara Yordania. Tapi, Pak Prabowo menolak karena dia sebagai darah Indonesia, anak Indonesia. Permintaan itu ditolak," kata Sekretaris Umum Tim Kampanye Mega Prabowo, Fadli Zon, dalam jumpa pers di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca, Jakarta, Senin (15/6/2009).
Menurut Fadli, Prabowo memang pernah tinggal di Yordania pada 1998-2000. Hal itu dilakukan untuk menghindari berbagai isu yang berkembang saat itu. "Kebetulan beliau dekat dengan Raja Yordania," papar Fadli.
Selain itu Prabowo juga pernah ditawari menjadi penasihat militer Yordania. Namun lagi-lagi Prabowo menolak.
Fadli menyebut isu kewarganegaraan Yordania Prabowo ini merupakan fitnah yang sengaja dihembuskan untuk memperburuk citra cawapres Mega tersebut. Dia curiga ada orang tertentu yang mendalangi semua ini.
"Ini bagian dari negatif campaign, bahkan black campaign. Ini adalah fitnah. Ini isu musiman, yang ibarat kipas angin, dibelakangnya ada mesin yang menggerakkan," tuding Fadli tanpa menyebut jelas siapa 'mesin' yang menggerakkan tersebut.
Menanggapi isu ini, Tim Kampanye Mega-Prabowo mengaku tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang turut berperan menghembuskan isu ini.
"Tim akan mengkaji untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau untuk mengklarifikasi, jelas kita akan klarifikasi terus. Tim akan mempelajari. Kalau itu perlu.
Kami melakukan klarifikasi, agar isu itu tidak berlarut-larut," tegas Fadli.
http://news.detik.com/read/2009/06/1...gn?nd992203605
'Prabowo WN Yordania Isu Daur Ulang'
Senin, 15 Juni 2009 | 16:28 WIB
inilah..com, Jakarta - Kubu Mega-Prabowo membantah isu yang dilontarkan Direktur Imparsial Rachland Nashidik yang menyebut Prabowo punya 2 kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan Yordania dianggap isu daur ulang yang dipesan oleh oknum lawan.
"Ini adalah black campaign. Ini adalah isu daur ulang. Isu lama yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Isu Pak Prabowo warga negara Yordania itu tidak benar dan tidak mendasar," kata anggota Tim Pemenangan Mega-Prabowo, Fadli Zon, dalam jumpa pers di Media Center, Jakarta, Senin (15/6).
Dituturkan Fadli, pada tahun 1998 hingga 2000, Prabowo memang berada di Yordania untuk mengindari fitnah di dalam negeri. Di Yordanialah Prabowo mengawali karier sebagai businesman.
"Pak Prabowo hijrah ke Yordania itu juga berbisnis saja. Raja Abdullah dekat dengan dia, sampai menjemput Pak Prabowo dengan pesawat khusus. Di sana tidak ada aktivitas memberi training ketentaraan, tapi berbisnis," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli mengatakan, dulu Prabowo memang sempat ditawari menjadi warga negara Yordania oleh Raja Abdullah, namun Prabowo menolaknya. Sama halnya ketika Prabowo ditawari menjadi Ketua Dewan Penasihat Militer di Yordania.
"Semuanya ditolak. Karena hati dan pikiran beliau adalah untuk Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Rachland itu fitnah, untuk menyudutkan saja," cetusnya.
Saat ini, lanjut Fadli, tim advokasi Mega-Prabowo sedang mengkaji isu tersebut, apakah perlu dibawa ke jalur hukum atau tidak. Ia tak mau menuduh siapa yang melakukan black campaign itu.
"Tim advokasi di antaranya ada Pak Gayus Lumbuun yang sedang mengakaji ini. Karena isu-isu ini menyudutkan, padahal sudah diklarifikasi sejak tahun 1999," tandasnya.
Dalam acara talkshow Wimar Witoelar di Metro TV Minggu 14 Juni malam, Rachland menyebutkan bahwa Prabowo punya 2 kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Yordania. Ia juga mengatakan Prabowo sempat memberikan pelatihan militer di Yordania.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/115963/prabowo-wn-yordania-isu-daur-ulang#.U2XPUKglmSo[/url]
Quote:
Original Posted By arb4in►
Hati-hati, gan!
Anis Baswedan itu WNI keturunan Arab ... yang menurut UUD 1945 asli, dilarang tuh selain WNI asli yang nyapres!
Hati-hati, gan!
Anis Baswedan itu WNI keturunan Arab ... yang menurut UUD 1945 asli, dilarang tuh selain WNI asli yang nyapres!
-----------------------------
UUD 1945 yang dipakaii saat ini, termasuk tentang persyaratan Presiden/Wapres RI, adalah UUD 1945 yang sudah di amandemen. Sementara kalau UUD 1945 yang belum di amandemen (asli), tegas menyatakan bahwa syarat menjadi Presiden/Wapres RI itu harus "Indonesia Asli". Jadi kalau yang dipakai UUD 1945 amandemen, tak menjadi masalah, meski non-Indonesia asli, non-muslim, dan non-konvensi lainnya. Tapi bagaimana kalau Presiden yang masih berkuasa saat ini, SBY, mengambil langkah menerbitkan "Dekrit Presiden" seperti ketika Soekarno pernah menerbitkannya pada tanggal 5 juli 1959 dengan memerintahkan kembali kepada UUD 1945 yang asli? Bisa saja, bukan?
Masalah Presiden RI harus "Indonesia Asli" itu, kalau mengikuti risalah rapat-rapat pembuatan UUD 1945 (lihat tulisan Bur Rasuanto, sastrawan, dibawah ini), sungguh itu sebuah rumusan yang pada awalnya sangat liyat pembahasannya diantara para 'founding father' NKRI saat itu. Bahkan naskah aslinya yang ditawarkan Soekarno, persyaratan menjadi Presiden RI itu selain harus "Indonesia Asli" adalah juga "beragama Islam". Tapi Mohamad Hatta, seorang tokoh Islam reformis saat itu, menggantinya, cukup syaratnya "Indonesia Asli" saja
Diubah oleh yantique 04-05-2014 06:34
0
7K
54
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.1KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru