Surabaya - Pembangunan box culvert, sistem drainase, hingga infrastruktur jalan banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana anggarannya? Pemkot Surabaya mengaku sangat hemat.

Itulah jawaban Walikota Surabaya Tri Rismaharinisaat Lokakarya Regional dan Nasional mengenai Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) Bappenas.

"Ini uang kami sendiri lho," kata Risma di hadapan Wagub Jatim Gus Ipul dan beberapa pejabat pemerintah daerah se-Jatim di Hotel Santika Jemursari, Senin (2/12/2013).

Risma membocorkan bagaimana cara Pemkot Surabaya membiayai sendiri segala rencana pembangunan. Yakni dengan cara menghemat uang.

"Caranya ya satu, Surabaya harus hemat," tukas alumni ITS ini.

Salah satunya yakni menyederhanakan sistem, termasuk mengurangi jumlah kelurahan di Surabaya. Dulu saat Risma belum menjabat ada 163 kelurahan, kini total kelurahan mengecil hingga 160 kelurahan. "Nanti akan kami buat 154 kelurahan saja," tutur Risma.

Kemudian, kata dia, lokasi pembangunan pasar, sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) dan rumah susun adalah mengoptimalkan area milik SKPD Pemkot Surabaya. Contohnya pasar buku bekas di Jalan Semarang, rusun dan pasar ikan kini menempati gedung bekas kantor PU.

"Kalau nggak hemat, (anggaran) habis untuk gaji pegawai," kata Risma.

Upaya hemat ini, dikatakan Risma, juga ditopang oleh sistem e-procurement Pemkot Surabaya. Proses elektronik ini meliputi e-Budgeting, e-Project, e-Delivery, e-Controlling dan e-Performance yang terkontrol secara online.

"Sistem ini terkonek seluruhnya secara online," pungkas Risma.