FPI adik kandung POLISI

oke saya jelaskan sedikit tentang Front Pembela Islam atau FPI adalah ormas yg paling fenomenal dan kontroversial di Indonesia. Dicaci-maki oleh rakyat tapi dibutuhkan penguasa. FPI itu bukan ormas agama. Bukan ormas Islam. FPI itu ormas biasa yang dibentuk oleh pemerintah kita sendiri dan TNI/Polri pasca reformasi. Cikal bakal FPI adalah Pam Swakarsa yg dirikan Panglima ABRI (Pangab) Jend Wiranto berserta pucuk pimpinan Polri. Tujuannya : mencegah konflik vertikal.

Konflik vertikal itu adalah konflik antara massa dengan Pemerintah. Aparat keamanan : Polri dan TNI. Konflik vertikal ini dianggap merugikan. Konflik vertikal merugikan dan merusak citra polisi dan TNI karena cenderung menimbulkan citra bhw Polri dan TNI itu musuh rakyat. Ini berbahaya. Sebab itu Wiranto cs membuat Pam Swakarsa. Massa demo mahasiswa/aktivis dihadapi oleh massa sipil juga. Pamswakarsa ini komandani aktivis mahasiswa. Tapi Pamswakarsa punya kelemahan mendasar. Mudah ditebak sebagai antek Pemerintah dan dibayar. Maka harus ditransformasi ke ormas yg lebih tepat. Maka lahirlah Front Pembela Islam. Semula mau dinamakan Front Pembela Indonesia. Kata “Islam” dipakai karena lebih “startegis”

Biaya awal pendirian FPI adalah Rp 250 juta utk sewa markas dan rekrut anggota. Biaya bulanan tidak tentu,antara 50-100 juta. Sumber dana dari TNI dan Polri. Tujuan utama pendirian FPI : garda terdepan pasukan Polisi, pembuat isu, maintain (maintenance) isu, kelola konflik, pengumpul informasi dsb. Peran FPI ini persis konsep BanPol (pembantu polisi) dan Babinsa (bintara pembina desa). Dengan kata lain,FPI menjadi “pasukan marinirnya” Polisi. FPI bergerak berdasarkan sistem komando. Atas dasar instruksi dari petinggi Polri dan TNI. Agendanya jelas dan terarah.

Diawal berdirinya FPI sempat ada “kesalahapahaman” antara anggota FPI dengan aparat polisi yang belum tahu bhw FPI itu “adik kandung” polisi. Ada cerita lucu, pimpinan FPI ditangkap polisi, bawa mobil ga ada SIM& STNK. Kemudian datang pasukan ke polres, seisi Polres ditampar. Atau cerita lucu yang terbaru : Munarman ditilang Polisi..Polisi yg menilang yang ditampar abis2an oleh Munarman. Munarmannya gak diapa-apain. Jadi FPI itu adalah Front Polisi Indonesia yang menyamar sebagai Ormas Islam. Agenda FPI adalah agenda polisi. Berdasarkan laporan CIA malah BIN juga ikut membantu

Publik pernah membaca laporan CIA, bhw BIN (Badan Intelejen Negara) membantu milyaran Rupiah setiap tahun ke FPI. FPI itu asset pemerintah untuk “berhadapan” dengan rakyat. Untuk menipu publik, pimpinan FPI dipasang sosok “ulama & tokoh agama”, kata “Islam” dipakai sbg perisai FPI dari serangan/ktritik publik. Tidak ada satu kata atau satu kalimatpun dlm tujuan pendirian FPI utk : Dakwah, syiar Islam, Amar Maruf dst…sama sekali tidak ada!! FPI hanya alat. Pemerintah tahu persis risikonya jika aparat polisi/TNI yg menyerang atau menangkap aktivitas2 elemen rakyat yg dinilai “membahayakan”. Pemerintah khawatir dengan citra Polri/TNI dan pemerintah di mata internasional. Terkait isu HAM, demokrasi dsb. FPI yg “dimajukan” kedepan. Sesekali FPI memang Offiside atau Abused of Power. Serang2 warung maksiat atau judi2 “tak berizin”. Sengaja dibiarkan supaya ada legitimasi. Anggota2 FPI yang Offside itu kadang ditangkap dan ditahan jika banyak sorotan publik, tapi langsung dilepas lagi jika sorotan publik sudah reda

Pemerintah dan FPI butuh “legitimasi” agar FPI benar2 dipercaya publik sebagai ormas agama. Bukan sebagai ormas bentukan Polri/TNI. Padahal FPI ditujukan untuk agenda dan tujuan politik praktis pemerintah. Itu sebabnya setiap aksi “pesanan”, Polisi selalu hadir dibelakang FPI. Aggota/kader-kader rendahan FPI sama sekali tidak tahu bahwa FPI itu bentukan, ditunggangi dan jalankan agenda Polisi/Pemerintah. Sentimen mereka dimainkan. Sekarang ini biaya operasional FPI itu rutin dari pemerintah dan dari setoran bandar-bandar narkoba/prostitusi yg sudah “dicuci” dan juga dari hasil pemerasan. Sesekali FPI dibolehkan jalankan “aksi sendiri” utk maintain eksistensi FPI. Tapi aksi utama FPI tetap sbg kepanjangan tangan Polri

Siapakah yang rugi? Jawabnya : Umat islam. Kata “Islam” yg melekat pada FPI memperburuk citra Islam di dalam negeri dan luar negeri. pemerintah aman. Bersih. Tuntutan pembubaran FPI kepada Pemerintah, sampai kiamat tidak akan dipenuhi Pemerintah. Karena FPI itu memang bagian dari startegi Pemerintah. FPI tetap dibutuhkan Pemerintah dalam “penyelesaian kasus-kasus tertentu” yang sensitif, abu2, rawan dan potensial timbulkan konflik horizontal. Satu-satunya cara adalah : ajukan gugatan class action ke MA utk merubah nama FPI dengan cabut kata Islam di FPI atau batalkan SK pendiriannya. Sudah lama nama Islam dirusak, dicemarkan, dimanfaatkan dan ditunggangi oleh FPI/Pemerintah. Sudah saatnya hal itu diluruskan. Umat Islam rugi besar gara-gara itu.

Adakah yang meraih keuntungan di balik FPI? Jelas ada, yang untung ya Polri dan Pemerintah, nama mereka bersih, rakyat di adu domba, nama islam tercemar. Isu2 strategis terkendali.

Bocoran Wikileaks: Mendanai FPI adalah Tradisi Polri dan BIN

Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikileaks memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan ‘attack dog’ Polri, telegram rahasia itu juga mengungkapkan bahwa mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, adalah tokoh yang telah mendanai FPI.

Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian Sutanto menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.

"Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai ‘attack dog’,” ungkap telegram rahasia yang dipublikasikan oleh Wikileaks itu.

Saat pejabat kedutaan AS menanyakan manfaat FPI memainkan peran ‘attack dog’ itu, karena sebenarnya polisi sudah cukup menakutkan bagi masyarakat, Yahya menjelaskan bahwa FPI digunakan sebagai ‘alat’ oleh polisi, agar petugas keamanan itu tidak menerima kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disebutkan juga bahwa mendanai FPI adalah sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN.

Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks juga mengatakan bahwa FPI mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.