Kamis, 6 Desember 2012 20:05 WIB
PEMKAB KLATEN ANCAM SOLO: Giliran Walikota Solo Ancam Bupati Klaten
Ancaman Bupati Klaten, Sunarna yang akan menghentikan pasokan air Cokro ke PDAM Solo, membuat Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), bereaksi keras.
Rudy menyebutkan pernyataan Sunarna tersebut bisa dimejahijaukan. Rudy mengatakan sikap Sunarna tersebut sudah melanggar sumpah-janji jabatan yang harus melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 33.
“Kalau Bupati Klaten itu sampai bicara masalah air, itu sudah melanggar janji jabatan yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kalau benar-benar ditutup, ya itu bisa dimejahijaukan,” tegas Rudy saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna RAPBD 2013 di Graha Paripurna DPRD Solo, Kamis (6/12/2012).
Rudy menjelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 menyebutkan bumi, air dan sebagainya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Air itu sumber kehidupan bangsa Indonesia. Perkara ada urusan administrasi itu bisa dibicarakan. Kalau mau menutup itu enggak boleh. Itu sudah melanggar UUD 1945,” katanya.
Terkait tanggungan administrasi antara Pemkab Klaten dan PDAM Solo, Rudy mengutarakan hal itu masih bisa dibicarakan.
“Persoalan membayar itu antara PDAM dan Pemkab Klaten itu masih bisa dibicarakan. Lha wong masih dalam satu bingkai NKRI kok air diributkan,” ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Klaten, Sunarna, mengancam akan menghentikan pasokan air dari Mata Air Cokro kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo jika tetap menolak membayar kontribusi kepada Pemkab Klaten.
Peringatan tersebut disampaikan Sunarna menyusul mandeknya setoran kontribusi selama 12 bulan sepanjang 2012 senilai Rp4,1 miliar dari PDAM Solo. Mandeknya setoran kontribusi tersebut mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Klaten sepanjang 2012 tidak maksimal. Hal itu berdampak tidak maksimalnya pembangunan daerah.
Kalau tetap tak mau bayar, ada kemungkinan untuk menutup pipa yang menyalurkan air ke wilayah Solo. Air dari Mata Air Cokro lebih baik kami salurkan untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian di Klaten,” ancam Sunarna kepada Solopos.com, Rabu (5/12/2012).
Jika ancaman penutupan pasokan air dari Mata Air Cokro jadi dilakukan, maka Kota Solo terancam mengalami krisis air bersih. Pasalnya hampir 50% kebutuhan air dari PDAM Solo ditopang dari Mata Air Cokro.
sumber
“Semua kan Bisa Dibicarakan…”
Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, mengutarakan ancaman Bupati Klaten menutup aliran air dari Cokro ke PDAM Solo tak seharusnya disampaikan. Hal itu bisa dibicarakan melalui forum kepala daerah.
“Jangan terlalu emosi seperti itu. Ya segala persoalan itu bisa dibicarakan. Ada forum kepala daerah, bisa dibicarakan melalui itu. Pernyataan bupati terlalu emosional,” ungkapnya, Kamis (6/12/2012).
Ditambahkannya, persoalan tersebut bukan berarti PDAM tidak mau membayar tunggakan. “Bukan berarti PDAM tidak mau bayar. Sebenarnya permasalahan ini tinggal sedikit saja penawaran jadi,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Klaten, Sunarna, mengancam akan menghentikan pasokan air dari Mata Air Cokro kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo jika tetap menolak membayar kontribusi kepada Pemkab Klaten.
Peringatan tersebut disampaikan Sunarna menyusul mandeknya setoran kontribusi selama 12 bulan sepanjang 2012 senilai Rp4,1 miliar dari PDAM Solo. Mandeknya setoran kontribusi tersebut mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Klaten sepanjang 2012 tidak maksimal. Hal itu berdampak tidak maksimalnya pembangunan daerah.
Kalau tetap tak mau bayar, ada kemungkinan untuk menutup pipa yang menyalurkan air ke wilayah Solo. Air dari Mata Air Cokro lebih baik kami salurkan untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian di Klaten,” ancam Sunarna kepada Solopos.com, Rabu (5/12/2012).
Jika ancaman penutupan pasokan air dari Mata Air Cokro jadi dilakukan, maka Kota Solo terancam mengalami krisis air bersih. Pasalnya hampir 50% kebutuhan air dari PDAM Solo ditopang dari Mata Air Cokro.
sumber
