Penulis Suara Papua -18 Feb 2026, 8:53 WP76 0

Sejumlah murid SD YPPGI Milawak saat bermain bola di halaman sekolah tampak pos militer bertulisan “SALAWAKU” di gerbang pintu. Gedung tersebut terletak di komplek sekolah. (Dok. Komnas TPNPB)
loading...
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menuding aparat militer Indonesia tak patuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI) lantaran sejumlah sekolah di kabupaten Puncak, Papua Tengah, dijadikan sebagai pos militer sejak beberapa waktu lalu.

Tudingan itu dikemukakan TPNPB dalam siaran persnya, Rabu (18/2/2026), menyusul laporan lapangan bahwa sekolah dan gereja telah dijadikan sebagai markas militer.

SD YPPGI Milawak dijadikan sebagai pos militer Indonesia selama konflik bersenjata antara TPNPB dengan aparat militer Indonesia terjadi di kabupaten Puncak, dilaporkan PIS TPNPB dari Puncak Ilaga kepada manajemen markas pusat komando nasional TPNPB.

“Sejumlah ruang sekolah dan kantor guru SD YPPGI Milawak dibendung oleh pasir yang diisikan dalam karung untuk membendung serangan atau penembakan dari TPNPB, sementara halaman sekolah dijadikan sebagai lapangan upacara militer dan aparat juga mengajar sebagai guru di sana sambil menenteng senjata di dalam ruang kelas,” tulis Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, dalam siaran pers.

Kata Sebby, PIS TPNPB juga melampirkan bukti foto digital terkait aktivitas aparat militer Indonesia di SD YPPGI Milawak untuk diketahui semua pihak agar tidak menyudutkan TPNPB selama melakukan pembakaran sekolah-sekolah selama operasi dari TPNPB.

“Setelah satu pucuk senjata laras panjang milik militer Indonesia dirampas oleh anggota TPNPB sejak Januari lalu, warga sipil terus masih menjadi sasaran interogasi dan teror oleh aparat militer Indonesia di distrik Beoga,” bebernya.

TPNPB juga menyinggung kasus kekerasan seksual terhadap seorang ibu rumah tangga.


“Ada 12 anggota militer Indonesia yang melakukan aksi kekerasan seksual terhadap seorang ibu rumah tangga masih dalam pengawasan aparat. Warga sipil di sana terus diintimidasi jika melaporkan kejadian tersebut ke media agar diketahui publik.”

Menyikapi hal tersebut, TPNPB mengimbau kepada seluruh lembaga kemanusiaan, pihak gereja, tokoh agama dan komunitas internasional bahwa pembakaran sekolah-sekolah dan fasilitas sipil di Papua oleh TPNPB karena ada bukti aparat militer Indonesia menduduki sekolah-sekolah dan fasilitas sipil lainnya untuk dijadikan pos militer.

Begitupun dengan pesawat dan helikopter sipil yang masuk di daerah konflik bersenjata telah didapati bukti pendropan pasukan dan logistik militer terus dilakukan tanpa menghormati HHI di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Pembakaran sekolah-sekolah dan fasilitas sipil lainnya di Papua itu karena ulahnya aparat militer Indonesia yang menduduki fasilitas sipil.”

Lanjut ditulisnya, “Dan juga Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB saat ini harus menjunjung tinggi hukum humaniter internasional di atas Tanah Papua selama melakukan operasi dan kontak senjata melawan pasukan TPNPB di 36 komando daerah pertahanan di seluruh Papua. Kembalikan seluruh fasilitas sipil dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan bagi warga sipil di wilayah konflik bersenjata.” []

https://suarapapua.com/2026/02/18/sd...alkan-pelajar/

Dalil kenapa KKB terus membakar sekolah