Saya meyakini bahwa setiap kesalahan yang manusia perbuat pada akhirnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Entah melalui konsekuensi hukum, tekanan sosial, rasa bersalah, atau mekanisme sebab–akibat yang dalam tradisi Timur dikenal sebagai hukum karma dalam ajaran Buddhism. Tidak ada tindakan yang benar-benar bebas dari dampak. Dalam pengertian ini, kehidupan memiliki mekanisme koreksinya sendiri.



Namun persoalan tidak berhenti pada kesalahan. Persoalan justru muncul ketika manusia lain mengambil alih peran sebagai hakim yang paling berhak.

Di ruang-ruang sosial hari ini, terutama di era media digital, kita menyaksikan fenomena penghakiman yang begitu cepat dan masif. Seseorang melakukan kesalahan, dan dalam hitungan jam ia telah “diadili” oleh publik. Vonis dijatuhkan bukan melalui proses pembuktian, melainkan melalui opini yang diproduksi secara kolektif. Tidak jarang, sanksi sosial lebih keras daripada sanksi hukum itu sendiri.

Dalam negara hukum, kewenangan menghukum tidak berada di tangan individu, melainkan pada institusi yang sah. Pemikir politik seperti Thomas Hobbes pernah menegaskan pentingnya otoritas untuk mencegah kekacauan akibat balas dendam personal. Tanpa batas itu, masyarakat akan jatuh pada situasi di mana setiap orang merasa berhak menjadi penentu kebenaran.

Yang mengkhawatirkan, penghakiman sosial sering kali tidak lahir dari dorongan memperbaiki, melainkan dari kebutuhan untuk merasa lebih benar. Kesalahan orang lain menjadi panggung untuk mempertontonkan superioritas moral. Kita menyaksikan kritik yang berubah menjadi cercaan, nasihat yang menjelma penghinaan, bahkan empati yang hilang sama sekali.

Tentu, ini bukan pembelaan terhadap kesalahan. Kesalahan tetaplah kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan. Namun pertanggungjawaban tidak identik dengan persekusi sosial. Ada perbedaan mendasar antara menegakkan nilai dan melampiaskan ego.

Di titik inilah refleksi menjadi penting. Apakah kita benar-benar ingin memperbaiki keadaan, atau sekadar ingin terlihat paling benar? Apakah kita sedang membela keadilan, atau sedang menikmati posisi sebagai algojo moral?

Sejarah pemikiran etika, mulai dari gagasan kewajiban moral yang dibahas oleh Immanuel Kant hingga refleksi modern tentang tanggung jawab personal, selalu menempatkan manusia sebagai makhluk yang rasional sekaligus rentan. Artinya, setiap orang berpotensi salah. Kesadaran akan kerentanan itu seharusnya melahirkan kebijaksanaan, bukan arogansi.

Kesalahan memang akan kembali kepada pelakunya. Tetapi cara kita merespons kesalahan orang lain akan kembali kepada kita sebagai cermin kemanusiaan. Jika respons itu dipenuhi kebencian, maka kebencian pula yang akan membentuk wajah sosial kita. Jika respons itu disertai ketegasan sekaligus empati, maka di situlah peradaban bertumbuh.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sebagai pribadi, saya lebih cenderung memakai narasi 'Mari Menyelam lebih dalam.'

Menyelam lebih dalam berarti berani mengakui bahwa kita semua sedang berproses. Tidak ada manusia yang sepenuhnya selesai. Dalam ruang yang penuh ketidaksempurnaan itulah, keadilan dan belas kasih seharusnya berjalan beriringan. Sebab, masyarakat yang gemar menghakimi tanpa batas bukanlah masyarakat yang kuat, melainkan masyarakat yang rapuh oleh ilusi kebenarannya sendiri.



@hugomaran