Tayang: Jumat, 6 Februari 2026 23:31 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Paul Manahara Tambunan


zoom-inlihat fotoKonflik Bersenjata di Kabupaten Puncak, Warga Sipil Dilaporkan Mengungsi ke Hutan
Astra Motor Papua/Istimewa
Operasi Militer di Kembru Disebut Picu Pengungsian Massal, Internet Diputus Saat Serangan Bom
A-
A+

TRIBUN-PAPUA.COM, ILAGA — Eskalasi konflik bersenjata dilaporkan kembali meningkat di wilayah pegunungan Papua.

Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melaporkan adanya operasi militer yang berdampak pada pemukiman warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, sejak akhir Januari lalu.

Kondisi ini memicu gelombang pengungsian massal ke wilayah hutan dan distrik sekitar.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/2/2026), menyebnut rangkaian serangan yang melibatkan operasi darat dan udara terjadi di Distrik Kembru sejak Sabtu (31/1/2026).

Wilayah ini diklaim sebagai jalur logistik dan zona aman bagi warga sipil yang sebelumnya sudah mengungsi dari konflik di wilayah Pogoma.

• 2 Markas Utama OPM Kodap XVI/Yahukimo Dikuasai TNI, Baku Tembak Sempat Terjadi

“Distrik Kembru merupakan jalur utama dan wilayah aman bagi pengungsi untuk mengakses kebutuhan pangan ke Bina dan Sinak. Namun justru wilayah ini yang diserang,” demikian pernyataan KOMNAS TPNPB.

Laporan tersebut merinci sejumlah kampung yang terdampak, di antaranya Kampung Nilome, Kembru, Makuma, Tenoti, hingga Aguit.

Selain dampak fisik, akses komunikasi di wilayah tersebut juga dilaporkan sempat terputus pada akhir pekan lalu, yang menyulitkan pemantauan situasi kemanusiaan secara langsung.

Konflik ini dilaporkan telah memperluas sebaran pengungsi hingga ke Kabupaten Puncak Jaya.

Warga dari berbagai kampung kini dikabarkan melarikan diri ke Distrik Sinak dan Distrik Yambi, sementara sebagian lainnya memilih masuk ke dalam hutan demi menghindari zona kontak tembak.

“Pengeboman menggunakan drone di pemukiman warga dan lokasi pengungsian memaksa masyarakat kembali mengungsi, bahkan meninggalkan wilayah yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tempat perlindungan,” tulis KOMNAS TPNPB.

Pusat Informasi Sosial (PIS) TPNPB menyoroti kondisi kelompok rentan yang ikut dalam arus pengungsian.

Di tengah medan pegunungan yang sulit, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lansia dilaporkan harus berjalan kaki puluhan kilometer.

“Lansia dan ibu hamil turut mengungsi bersama warga lainnya, membawa peralatan dapur seadanya untuk bertahan hidup di tengah hutan,” lanjut laporan tersebut.


Karena keterbatasan logistik dan situasi keamanan, beberapa warga yang dalam kondisi sakit dilaporkan terpaksa ditinggalkan di lokasi pengungsian sementara.

Desakan Perlindungan Hak Asasi


Menyikapi situasi tersebut, pihak TPNPB mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer di wilayah-wilayah pemukiman sipil.

Mereka menekankan agar prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dihormati, di mana warga sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik bersenjata.

“Kami menilai Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB seharusnya menjamin perlindungan dan hak asasi manusia bagi para pengungsi di Papua, bukan justru meningkatkan operasi militer di wilayah pengungsian,” kata KOMNAS TPNPB.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait detail operasi militer atau laporan pengeboman drone yang disebutkan oleh pihak TPNPB di Distrik Kembru.

Upaya verifikasi independen di lapangan masih sulit dilakukan mengingat keterbatasan akses keamanan dan hambatan komunikasi di wilayah pegunungan tengah Papua. (*)



https://papua.tribunnews.com/news/12...utan?page=all.
masalah pengungsi Papua