PROTES di Biak Papua: Massa Tolak Bandara Antariksa dan Militer, Suarakan Perlindungan Tanah Adat

Tayang: Kamis, 5 Februari 2026 09:42 WIT
Editor: Paul Manahara Tambunan


zoom-inlihat fotoPROTES di Biak Papua: Massa Tolak Bandara Antariksa dan Militer, Suarakan Perlindungan Tanah Adat
Tribun-Papua.com/Istimewa
TOLAK MILITERISME - Massa pendemo saat melakukan longmarch menuju Kantor DPRD Biak, Papua pada Rabu siang.
A-
A+


TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Ratusan warga yang terdiri dari elemen masyarakat adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Biak Numfor, Papua, Rabu (4/2/2026).

Massa menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Bandara Antariksa serta pembangunan markas TNI di wilayah tersebut yang dinilai mengancam keberadaan tanah adat.

Massa memulai aksi dengan melakukan long march menuju gedung parlemen daerah sembari membawa pamflet dan alat peraga aksi.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menyatakan bahwa rencana pembangunan fasilitas militer dan proyek antariksa di atas tanah adat dilakukan tanpa melalui prosedur persetujuan masyarakat adat yang sah.

Koordinator aksi, Pendeta John Baransano, menegaskan sebagian lahan milik warga diduga telah diklaim secara sepihak untuk kepentingan proyek tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

"Kami masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke menolak dengan tegas Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan batalyon yang mendatangkan aparat militer di atas Tanah Papua," ujar John saat membacakan pernyataan sikap di halaman Kantor DPRD Biak.

Ia menekankan bahwa wilayah dari Sorong hingga Merauke merupakan ruang hidup masyarakat adat yang tidak boleh dianggap sebagai lahan kosong oleh negara.

Secara spesifik, massa meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi rencana pembangunan Bandara Antariksa Warbon serta menolak kehadiran Batalyon 858 TP Makmakerbo dan Batalyon 859 Supiori.


"Kami menolak pengambilan tanah adat secara sepihak atas nama negara untuk pembangunan batalyon TNI di atas tanah adat Biak," tegasnya lagi.

Selain isu lahan di Biak, massa juga menuntut pemerintah pusat untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah Papua.

Mereka mendesak pemerintah untuk lebih mengedepankan pendekatan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik ulayat dalam setiap kebijakan pembangunan.

Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Papua agar tidak meminggirkan hak-hak dasar masyarakat adat.

"Kami juga meminta pemerintah agar menghargai dan menghormati seluruh masyarakat pemilik tanah di seluruh Wilayah Tanah Papua," tandas Pendeta John. (*)
https://papua.tribunnews.com/news/12...an-tanah-adat.
rakyat menolak kehadiran TNI baru dan bandara luar angkasa

Kalau semisalnya dihormati hak tanah adat seperti sistem sewa tanah apakah mereka tetap nolak bandara luar angkasa dan lainnyadengan alasan lain?