JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menanggapi wacana kepala daerah ditunjuk DPRD atau peniadaan pilkada langsung yang digulirkan partai koalisi pengusung Presiden RI Prabowo Subianto.

Kholid mengaku, PKS hendak mengkaji terlebih dahulu sebelum mengemukakan sikap mengenai pilkada.

Menurutnya, wacana yang dilontarkan Partai Gerindra tersebut mesti disikapi dengan kepala dingin.

Meskipun demikian, Muhammad Kholid menilai kepala daerah yang ditunjuk tanpa pemilihan langsung tetap demokratis.

Sehingga, menurutnya, peniadaan pilkada langsung tidak menyalahi prinsip demokrasi.

"Pertama pemilihan langsung itu konstitusional dan demokratis dan secara konstitusi juga disebutkan bahwa pemilihan lewat DPRD juga disebutkan demokratis juga," kata Kholid dilaporkan tim liputan KompasTV, Selasa (13/1/2026).


Mengenai sikap partai, Kholid menyebut PKS masih menjaring aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai.

Selain itu, Kholid menyatakan PKS akan melakukan kajian akademis mengenai wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.

PKS disebutnya akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade.

"Kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin secara jernih, secara akademik," kata Kholid.

"Secara rasional apa 20 tahun perjalanan ini kita harus lakukan evaluasi secara bijak, secara ilmiah, sehingga kita tidak ramai sekedar di media, tapi kita dudukkan secara akademik, secara ilmiah. Sehingga apa pun nanti keputusannya itu adalah hasil sebuah kajian dan konsensus yang sudah matang," imbuhnya menegaskan.


https://www.kompas.tv/amp/nasional/6...uga-demokratis

Hukum kebalikan masih berlaku gak ya