- Beranda
- Berita dan Politik
Yahukimo Dalam Ancaman Serius Militer dan Investasi, FMYI Ancam Lumpuhkan Dekai
...
TS
mabdulkarim
Yahukimo Dalam Ancaman Serius Militer dan Investasi, FMYI Ancam Lumpuhkan Dekai
Yahukimo Dalam Ancaman Serius Militer dan Investasi, FMYI Ancam Lumpuhkan Dekai

Penulis Reiner Brabar -9 Jan 2026, 12:36 WP41 0
Mahasiswa Yahukimo di provinsi Papua Barat Daya. (Reiner Brabar - Suara Papua)
SORONG, SUARAPAPUA.com — Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia (FMYI) kota studi Sorong provinsi Papua Barat Daya mendesak gubernur Papua Pegunungan dan bupati Yahukimo untuk menarik pasukan militer dan menghentikan segala upaya perampasan sumber daya alam (SDA).
Desakan tersebut disampaikan FMYI usai kegiatan seminar dan konsolidasi terbuka ke-1 tahun 2026 yang diadakan Selasa (6/1/2026) di asrama Yahukimo, kota Sorong, dengan tema “Rakyat Yahukimo dibawah ancaman militerisme dan investasi.”
Yally Dapla, penanggungjawab FMYI kota studi Sorong mengatakan, seminar terbuka ini sebagai langkah strategis untuk menyatukan pandangan mahasiswa Yahukimo terkait kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat kabupaten Yahukimo saat ini.
Menurutnya, kehadiran TNI-Polri dalam skala besar di tengah masyarakat sipil bukan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan dan membuat masyarakat semakin khawatir. Kata Yally, masyarakat lebih membutuhkan pendidikan dan kesehatan.
Ia menyebutkan pendropan militer di kabupaten Yahukimo dilakukan melalui jalur laut, sungai dan udara.
“Masyarakat Yahukimo membutuhkan tenaga kesehatan, pendidikan, dan juga peningkatan ekonomi, bukan militer,” ujar Yally.
Kata Yally, data bukan sekedar angka biasa, melainkan jumlah penduduk rakyat Yahukimo yang menyelamatkan diri dari ancaman militer.
Aktivis mahasiswa itu menilai pendropan militer di seluruh Tanah Papua, khusus kabupaten Yahukimo bukan untuk mengayomi rakyat kecil, tetapi untuk mengamankan SDA.
“Kita orang Papua alami penderitaan kolektif dari masa lalu hingga kini. Wajah militerisme di Papua terlihat jelas dengan operasi militer,” ujarnya.
“Kita tidak akan lari dari kenyataan. Tetapi tetap melakukan konsolidasi intensif, seluruh organisasi gerakan untuk melawan dan menyuarakan. Sampai militer di Yahukimo harus ditarik kembali,” tambah Yally.
Musa Payage, anggota FMYI mengatakan industri ekstraktif yang masif di seluruh Papua menjadi faktor utama mengancam eksistensi masyarakat adat.
“Investasi di Tanah Papua tidak ada menjamin kesejahteraan orang Papua. Dalam fakta menunjukkan angka kemiskinan di Tanah Papua sangat tinggi,” ujarnya.
Musa menjelaskan pemerintah telah menargetkan distrik Obio, Suru-suru, Ninia, Korupun dan distrik Soba sebagai wilayah eksplorasi minyak bumi, nikel, batu bara dan kelapa sawit.
Menurutnya, penderopan militer dengan skala besar yang terjadi saat ini bertujuan untuk mengamankan wilayah yang telah dipetakan sebelum perusahaan masuk.
“Hari ini konflik bersenjata masih terus berjalan karena sumber daya alam. Negara hanya menginginkan kekayaan di Tanah Papua saja,” ujar Musa.
Payage berharap melalui kegiatan seminar dan konsolidasi ini mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di Papua Barat Daya dapat memahami situasi yang terjadi di Tanah Papua dan terlebih khusus di Yahukimo.
Di kesempatan yang sama, Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia provinsi Papua Barat Daya mendesak gubernur Papua Pegunungan, MRP, bupati Yahukimo dan DPR untuk segera menarik pasukan organik dan non-organik serta menghentikan segala pembahasan dan upaya eksplorasi SDA di wilayah kabupaten Yahukimo.
FMYI juga menegaskan saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi besar-besaran dan akan ke Yahukimo untuk melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. []
https://suarapapua.com/2026/01/09/ya...mpuhkan-dekai/
Desakan penarikan TNI

Penulis Reiner Brabar -9 Jan 2026, 12:36 WP41 0
Mahasiswa Yahukimo di provinsi Papua Barat Daya. (Reiner Brabar - Suara Papua)
SORONG, SUARAPAPUA.com — Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia (FMYI) kota studi Sorong provinsi Papua Barat Daya mendesak gubernur Papua Pegunungan dan bupati Yahukimo untuk menarik pasukan militer dan menghentikan segala upaya perampasan sumber daya alam (SDA).
Desakan tersebut disampaikan FMYI usai kegiatan seminar dan konsolidasi terbuka ke-1 tahun 2026 yang diadakan Selasa (6/1/2026) di asrama Yahukimo, kota Sorong, dengan tema “Rakyat Yahukimo dibawah ancaman militerisme dan investasi.”
Yally Dapla, penanggungjawab FMYI kota studi Sorong mengatakan, seminar terbuka ini sebagai langkah strategis untuk menyatukan pandangan mahasiswa Yahukimo terkait kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat kabupaten Yahukimo saat ini.
Menurutnya, kehadiran TNI-Polri dalam skala besar di tengah masyarakat sipil bukan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan dan membuat masyarakat semakin khawatir. Kata Yally, masyarakat lebih membutuhkan pendidikan dan kesehatan.
Ia menyebutkan pendropan militer di kabupaten Yahukimo dilakukan melalui jalur laut, sungai dan udara.
“Masyarakat Yahukimo membutuhkan tenaga kesehatan, pendidikan, dan juga peningkatan ekonomi, bukan militer,” ujar Yally.
Kata Yally, data bukan sekedar angka biasa, melainkan jumlah penduduk rakyat Yahukimo yang menyelamatkan diri dari ancaman militer.
Aktivis mahasiswa itu menilai pendropan militer di seluruh Tanah Papua, khusus kabupaten Yahukimo bukan untuk mengayomi rakyat kecil, tetapi untuk mengamankan SDA.
“Kita orang Papua alami penderitaan kolektif dari masa lalu hingga kini. Wajah militerisme di Papua terlihat jelas dengan operasi militer,” ujarnya.
“Kita tidak akan lari dari kenyataan. Tetapi tetap melakukan konsolidasi intensif, seluruh organisasi gerakan untuk melawan dan menyuarakan. Sampai militer di Yahukimo harus ditarik kembali,” tambah Yally.
Musa Payage, anggota FMYI mengatakan industri ekstraktif yang masif di seluruh Papua menjadi faktor utama mengancam eksistensi masyarakat adat.
“Investasi di Tanah Papua tidak ada menjamin kesejahteraan orang Papua. Dalam fakta menunjukkan angka kemiskinan di Tanah Papua sangat tinggi,” ujarnya.
Musa menjelaskan pemerintah telah menargetkan distrik Obio, Suru-suru, Ninia, Korupun dan distrik Soba sebagai wilayah eksplorasi minyak bumi, nikel, batu bara dan kelapa sawit.
Menurutnya, penderopan militer dengan skala besar yang terjadi saat ini bertujuan untuk mengamankan wilayah yang telah dipetakan sebelum perusahaan masuk.
“Hari ini konflik bersenjata masih terus berjalan karena sumber daya alam. Negara hanya menginginkan kekayaan di Tanah Papua saja,” ujar Musa.
Payage berharap melalui kegiatan seminar dan konsolidasi ini mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di Papua Barat Daya dapat memahami situasi yang terjadi di Tanah Papua dan terlebih khusus di Yahukimo.
Di kesempatan yang sama, Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia provinsi Papua Barat Daya mendesak gubernur Papua Pegunungan, MRP, bupati Yahukimo dan DPR untuk segera menarik pasukan organik dan non-organik serta menghentikan segala pembahasan dan upaya eksplorasi SDA di wilayah kabupaten Yahukimo.
FMYI juga menegaskan saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi besar-besaran dan akan ke Yahukimo untuk melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. []
https://suarapapua.com/2026/01/09/ya...mpuhkan-dekai/
Desakan penarikan TNI
0
71
0
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
694.9KThread•58.8KAnggota
Komentar yang asik ya