Baru-baru ini, saya terlibat dalam sebuah eksperimen pikiran yang cukup mengganggu. Saya mencoba menantang logika seorang "politisi senior"—sebuah personifikasi dari realpolitik yang dingin, jujur, dan tanpa basa-basi—tentang kondisi demokrasi kita hari ini.

Kegelisahan saya bermula dari sebuah analogi sederhana yang mungkin juga Anda rasakan. Pernahkah Anda merasa bahwa setiap kali Pemilu tiba, kita seperti diberi "tiket liburan gratis" oleh Ayah (negara/sistem), namun pilihan destinasinya sungguh tidak masuk akal? Kita tidak ditawari ke Swiss, Jepang, atau negara maju yang nyaman. Sebaliknya, kita disuruh memilih: mau ke Somalia, Zimbabwe, atau Rwanda?
Dalam benak saya, saya bertanya: "Oke, ini gratis. Tapi kenapa pilihannya harus negara-negara yang bermasalah? Kenapa kita dipaksa memilih 'the lesser of two (or three) evils'?"

Jawaban yang saya dapatkan dari sang politisi imajiner itu bukan penenang hati, melainkan tamparan keras di wajah.

Ilusi Penumpang Gratis
Dia mengingatkan saya pada satu fakta pahit: dalam politik, tidak ada makan siang gratis. Ketika kita merasa mendapat "hak pilih gratis", sesungguhnya kita bukanlah tamu istimewa. Kita hanya penumpang pengembira untuk memenuhi kursi pesawat agar terlihat ramai.

Siapa yang membayar tiketnya? Para oligarki dan pemilik modal partai.
Karena mereka yang membayar bahan bakarnya, mereka pula yang menentukan tujuannya. Mereka tidak akan membiayai perjalanan ke "Swiss" (baca: kandidat yang idealis, bersih, dan sempurna) karena di sana bisnis mereka tidak aman. Mereka butuh destinasi di mana aturan bisa ditekuk dan kesepakatan bawah meja bisa dibuat. Maka, tersajilah menu Somalia atau Zimbabwe itu di kertas suara kita. Kandidat yang "terlalu bersih" sudah mati duluan di babak penyisihan karena tidak punya modal atau terlalu berbahaya bagi status quo.

Jadi, tugas kita di bilik suara, menurut logika brutal ini, hanyalah pragmatisme murni: Mana dari pilihan buruk tersebut yang paling kecil kemungkinannya membakar rumah kita?
Hukum Permintaan dan Penawaran Moral
Namun, bagian paling menohok dari diskusi itu bukanlah soal elit yang jahat. Itu terlalu klise. Bagian paling menyakitkan adalah ketika saya bertanya: "Apakah pemimpin yang buruk adalah cerminan masyarakatnya?"
Jawabannya adalah "Ya" yang mutlak.

Kita sering berteriak lantang menuntut pemimpin yang jujur, bersih, dan anti-korupsi. Kita merindukan sosok Ratu Adil. Tapi sang politisi senior itu menunjuk hidung kita balik.

Dia bilang, politisi hanyalah pedagang. Mereka menyuplai apa yang pasar minta. Dan apa yang diminta pasar (rakyat) saat masa kampanye? Apakah kita bertanya soal visi ekonomi makro atau strategi geopolitik? Tidak. Pertanyaan yang paling sering muncul di akar rumput adalah: "Wani piro?" (Berani bayar berapa?), "Mana bansosnya?", "Ada sarung nggak?".

Kita menjual suara kita seharga seratus atau dua ratus ribu rupiah. Lalu, ketika mereka menjabat dan mencuri miliaran untuk mengembalikan modal itu, kita marah? Itu adalah kemunafikan massal.

Korupsi Grosir vs. Korupsi Eceran
Lebih dalam lagi, mari kita lihat keseharian kita. Berapa banyak dari kita yang menyogok agar urusan SIM cepat beres? Berapa banyak yang minta "damai" saat ditilang? Berapa banyak yang menyerobot antrean atau memalsukan data demi bantuan pemerintah?

Itu semua adalah korupsi level "eceran". Sementara politisi di Senayan atau Istana melakukan korupsi level "grosir". Bedanya hanya pada jumlah nol di belakang angkanya, tapi mentalitasnya sama.

Kita marah melihat pejabat korup, padahal mereka lahir dari rahim masyarakat yang juga transaksional. Jika rahimnya kotor, jangan berharap lahir bayi yang suci. Jika kita menyukai tontonan politik yang penuh drama, joget-joget, dan minim substansi, maka itulah yang akan disajikan oleh para politisi. Karena bagi mereka, kita bukan warga negara yang harus dicerdaskan, melainkan konsumen yang harus dipuaskan seleranya.

Kesimpulan yang Pahit
Diskusi itu berakhir dengan saya terdiam. Saya menyadari bahwa mengeluh soal "pilihan yang buruk" itu mudah. Menyalahkan elit, oligarki, atau partai politik itu gampang dan menyenangkan.

Tapi mengakui bahwa wajah politik Indonesia yang bopeng adalah pantulan dari wajah kita sendiri di cermin? Itu butuh keberanian luar biasa.

Mungkin benar, kita tidak bisa serta merta mengubah menu destinasi liburan dari Somalia menjadi Swiss dalam semalam. Tapi setidaknya, kita bisa mulai dengan berhenti menjadi penumpang yang meminta "uang saku" di depan pintu pesawat.
Jika kita ingin pemimpin yang tidak bisa dibeli, kita harus menjadi pemilih yang tidak bisa dibeli. Sesederhana, dan sesulit itu.