JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap politik Partai Demokrat terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan. Partai berlambang bintang mercy itu kini mendukung opsi pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Skema yang satu dekade lalu justru digagalkan oleh Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dukungan itu disampaikan Demokrat seiring dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka kembali wacana perubahan sistem pilkada, termasuk kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat berada pada barisan yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi wacana tersebut. Posisi Demokrat, kata Herman, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara, untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026). “Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” sambungnya.

Menurut Herman, pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius. Dia menilai, mekanisme tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta memperkuat kualitas kepemimpinan. “Menurut dia, mekanisme tersebut dinilai berpotensi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” demikian penjelasan Herman. Meski demikian, Herman menekankan bahwa perubahan sistem pilkada tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melibatkan masyarakat luas. “Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis,” kata Herman.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/202...digagalkan-sby. 

dulu 2014 waktu voting mengenai pilkada si demokrat walk out, ninggalin PDIP, akhirnya Pilkada Lansung Kalah, si beye sok jadi pahlawan ngeluarin perppu membatalkan pilkada lewat DPRD… gerombolan parpol ini memang tidak ingin dari dulu pilkada langsung, mereka gak senang lihat orang2 biasa bisa jadi pemimpin kyk mulyonok, ahok, risma dll, bisa kalah pamor mereka dalam ajang pilpres....

orba jilid 2 balik lagi…, pemimpin daeranya dari elit politik apa yang akan diharapkan….