Menurut YLBHI, pengerahan aparat bersenjata tidak menjawab akar persoalan bencana Sumatera.
29 Desember 2025 | 18.13 WIB

Bagikan


Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 22 November 2025. YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHAP menyampaikan sikap dan peringatan darurat, mendesak Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu penundaan keberlakuan KUHAP. Tempo/Martin Yogi Pardamean
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengkritik pendekatan militeristik yang dinilai mendominasi penanganan bencana Sumatera. Menurut YLBHI, pengerahan aparat bersenjata tidak menjawab akar persoalan bencana, yakni kegagalan mitigasi, perencanaan, dan perlindungan lingkungan.

Ketua YLBHI M. Isnur mengatakan penanganan bencana semestinya berfokus pada pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan pemulihan berbasis sipil. Namun yang terjadi, kata dia, justru penggunaan pendekatan keamanan melalui pembentukan satuan tugas dan pengerahan tentara. “Pemulihan dilakukan dengan cara militeristik, bukan dengan memperbaiki mitigasi, pencegahan, perencanaan, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini,” ujar Isnur dalam iskusi daring bertajuk Kejahatan Kemanusiaan, Bencana Sumatera/Aceh dan Penyelamatan Hak Konstitusional Warga Negara pada Senin, 29 Desember 2025.

Ia menilai dominasi aparat muncul sejak negara gagal menjalankan kewajiban pada tahap pra-bencana. Ia menyebut pengabaian tata ruang, pembiaran pembukaan hutan, kerusakan daerah aliran sungai, serta tidak ditindaklanjutinya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai akar persoalan banjir bandang di tiga provinsi tersebut.

Menurut Isnur, alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah justru mengedepankan pendekatan komando pada fase tanggap darurat. Akibatnya, proses penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lambat dan tidak terkoordinasi, terutama di wilayah-wilayah terisolasi.

Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional dan memandang laporan relawan serta warga di media sosial sebagai gangguan. Padahal, kata Isnur, dalam regulasi penanggulangan bencana justru menempatkan partisipasi publik dan bantuan internasional sebagai bagian sah dari penanganan bencana. “Menolak bantuan dan mencurigai relawan adalah kesalahan fatal,” ujarnya.

Pendekatan keamanan, lanjut Isnur, berimbas pada penyempitan ruang sipil di lokasi bencana. Kritik dan ekspresi kekecewaan warga kerap ditanggapi secara represif. “Ketika masyarakat bersuara, itu dianggap sebagai ancaman atau bibit pemberontakan. Bencana ekologis akhirnya bergeser menjadi krisis demokrasi,” katanya.

Isnur menyebut kondisi tersebut memperlihatkan tiga masalah utama dalam penanganan bencana: inkompetensi, sikap anti-sains, dan arogansi kekuasaan. Ketiganya, menurut dia, membuat masa tanggap darurat berlarut hingga lebih dari sebulan tanpa arah pemulihan yang jelas.

Di tengah situasi itu, Isnur mengapresiasi peran masyarakat sipil yang justru menjadi penopang utama penanganan bencana. Kantor-kantor lembaga bantuan hukum, kata dia, berubah fungsi menjadi dapur umum dan pusat penggalangan bantuan. “Masyarakat sipil bergerak karena negara tidak hadir secara memadai,” ujarnya.

YLBHI menegaskan penanganan bencana harus dikembalikan pada prinsip sipil dan berbasis ilmu pengetahuan, dengan prioritas pada mitigasi lingkungan, pemulihan korban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa perubahan pendekatan, Isnur memperingatkan, pola penanganan yang keliru ini berpotensi menjadi standar baru dalam setiap bencana di Indonesia.

Dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera pada Jumat, 19 Desember 2025 lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah sejak awal membantu penanganan bencana banjir Sumatera di akhir November 2025.

"Sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya, untuk mempercepat bagaimana caranya ini segera pulih. Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara punya pengaruh dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak," kata dia dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025.

Teddy meminta kelompok yang menyebut pemerintah lamban bekerja dalam menangani bencana untuk bijak berbicara. Ia juga meminta kelompok itu tidak memperumit keadaan. Dia meminta kelompok itu tidak mengiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja menangani bencana. "Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja," kata dia.

https://www.tempo.co/politik/kritik-...matera-2103014



PDIP soal Bendera GAM: Protes Penanganan Bencana Lambat

Pengibaran bendera GAM adalah bentuk protes masyarakat akan lambatnya penanganan bencana di sana.
29 Desember 2025 | 17.16 WIB



Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setelah melepas para relawan di Sekolah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, 29 Desember 2025. Tempo/Dian Rahma
SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa bendera merah putih merupakan satu-satunya bendera nasional yang diakui di Indonesia. Hasto mengatakan itu saat menanggapi pengibaran bendera bulan bintang yang diidentifikasi sebagai lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Utara.

Menurut dia, pengibaran bendera itu adalah bentuk protes masyarakat akan lambatnya penanganan bencana di sana. Sehingga ia meminta semua pihak melihat peristiwa itu sebagai bentuk ekspresi yang berisi desakan tertentu.

"Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” kata Hasto di Sekolah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.

Hasto mengingatkan ke semua pihak agar tidak menarik peristiwa tersebut ke ranah politik kekuasaan. Dia mendorong supaya peristiwa ini dilihat dengan kacamata sebagai sinyal urgensi percepatan bantuan bagi rakyat yang sedang menderita.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengimbau agar isu ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Menurut dia, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antar lintas golongan, bukan malah menjadi panggung perdebatan politik kekuasaan.

“Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini,” kata Hasto.

Kemudian, dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan. Prioritas utama yang dianggap harus dikedepankan adalah rehabilitasi fasilitas sosial serta pembangunan kembali perumahan rakyat yang hancur akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Hal yang diperlukan saat ini adalah kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,” ucap Hasto.

Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) berkomitmen dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia mengingatkan bahwa penderitaan yang dirasakan masyarakat di Sumatera juga menjadi duka nasional.

Pada Kamis, 25 Desember 2025, sejumlah warga di Aceh Utara menyampaikan pendapat di muka umum terkait dengan penanganan bencana Sumatera. Mereka yang terdiri dari para pemuda melakukan konvoi untuk menyuarakan kekecewaan atas penanganan bencana oleh pemerintah pusat.

Mereka membawa atribut bendera bulan bintang khas GAM. Mereka terlibat bentrok dengan aparat gabungan TNI–Polri yang berusaha membubarkan kegiatan demontrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh personel TNI terhadap mereka. Koalisi menilai keterlibatan militer dalam pengamanan demonstrasi menyalahi Undang-Undang TNI hingga UUD 1945.

Menurut koalisi, persoalan bendera GAM itu semestinya diselesaikan dengan cara dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian. “Tindakan represif TNI kepada masyarakat Aceh justru membuka trauma lama 32 tahun konflik bersenjata di Aceh,” tutur Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani ketika diminta konfirmasi pada Sabtu, 27 Desember 2025.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Donny Pramono membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa dalam kejadian itu, prajurit TNI memukul penyintas banjir bandang Aceh.

Donny menjelaskan peristiwa itu terjadi dalam kegiatan penertiban gabungan TNI–Polri pada 25 hingga 26 Desember 2025 di ruas jalan lintas Banda Aceh–Medan, wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.

Menurut Donny, kegiatan penyisiran atau sweeping bertujuan mencegah konvoi massal yang membawa dan mengibarkan bendera bulan bintang, yakni bendera GAM. Ia mengklaim pengibaran bendera itu secara hukum dilarang karena berkaitan dengan simbol separatisme dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Gesekan yang terjadi merupakan kondisi spontan akibat provokasi di lapangan, bukan tindakan yang direncanakan atau ditujukan untuk menyakiti warga,” kata Donny ketika dihubungi pada Jumat, 26 Desember 2025.

https://www.tempo.co/politik/pdip-so...lambat-2102999


Panglima TNI Tambah 37.910 Personel ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatra


Redaksi
19:56 WIB, 29 Desember 2025



Ilustrasi. Foto: Dok. AJNN
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengerahkan 37.910 personel untuk bantu rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Pengerahan tersebut mencakup tambahan 15 batalion, terdiri atas lima batalion zeni dan 10 batalion teritorial pembangunan.

“(Pelibatan personel TNI) itu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap), pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya,” kata Agus, dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Selain pekerjaan fisik, TNI juga menjalankan misi kemanusiaan, mulai dari penyediaan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, hingga layanan pemulihan trauma bagi warga terdampak. Hingga kini, TNI telah mengoperasikan 25 dapur lapangan, membangun 124 sumur bor yang sudah dimanfaatkan masyarakat, mendirikan 42 pos kesehatan, serta membangun 186 unit MCK.

Untuk memulihkan konektivitas, TNI memasang jembatan bailey di sejumlah titik yang sebelumnya terputus. Jembatan seperti Teupin Mane, Teupin Redep, Jumpa, Matang Bangka, Kuta Blang, Hamparan Perak, hingga Anggoli Sibangun kini telah difungsikan. Total 32 jembatan bailey sudah terbangun dan digunakan masyarakat.

Di samping itu, TNI juga membangun 40 jembatan armco. Sebagian telah rampung dan mulai dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas warga serta distribusi bantuan.

Operasi kemanusiaan tersebut didukung 89 unit alutsista, terdiri atas pesawat udara, helikopter, dan kapal perang Republik Indonesia (KRI). Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat, termasuk lewat airdrop.


“KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga nakes, dan membantu K/L lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya,” paparnya.***

https://www.ajnn.net/news/panglima-t...tra/index.html




Panglima GAM Sagoe Meh Ijoe Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir Di Darul Aman
https://www.kpksigap.com/wp-content/...7005089487.jpg
Posted on December 29, 2025 by kaperwil Aceh

Acèh timur,Idi cut – Panglima GAM Meh Ijoe, Syarkawi alias Tuan Tanah (dikenal sebagai Panglima Idi Cut), menyerahkan bantuan paket sembako kepada puluhan masyarakat miskin yang terdampak banjir di Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Syarkawi di kediamannya, Desa Seuneubok Baro, pada Hari Senin Tanggal 29 tahun 2025



Bantuan yang disalurkan meliputi bahan pokok (sembako), kain sarung, serta perlengkapan makanan lainnya. Aksi sosial ini menyasar warga dari beberapa desa di wilayah Darul Aman yang hingga kini masih merasakan dampak dari bencana banjir.

Apresiasi dari Masyarakat

Safrizal, salah satu warga penerima manfaat, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut. Ia mengaku bantuan ini sangat meringankan beban keluarga di tengah kondisi sulit akibat bencana.

“Kami sangat berterima kasih kepada Panglima GAM Sagoe Meh Ijoe yang telah memberikan sembako, kain sarung, dan bekal makanan lainnya. Semoga kebaikan Panglima mendapatkan balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa,” ujar Safrizal.


Di sela-sela pembagian bantuan, Syarkawi menyampaikan keprihatinannya atas skala bencana yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera.

Ia mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah konkret terkait penanganan bencana ini.


“Sudah satu bulan lebih bencana alam ini terjadi hingga merusak puluhan ribu rumah masyarakat. Harta benda hilang dan lapangan kerja lumpuh.


Kami berharap Pemerintah Pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk Aceh dan Sumatera,” tegas Syarkawi.

Ia juga menambahkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan luar biasa atau bantuan internasiona, dikhawatirkan pemulihan ekonomi masyarakat Aceh akan memakan waktu yang sangat lama.



Dalam kesempatan tersebut, Syarkawi juga mengapresiasi dukungan dari unsur pimpinan daerah yang turut mendukung terlaksananya kegiatan sosial ini.

“Kami berterima kasih kepada Bupati Iskandar alfalaki.H. Faisal, serta Camat Darul Aman yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan sehingga penyaluran bantuan ini berjalan lancar,” tutupnya,pada kesempatan itu.(Fakri/Tim)

https://www.kpksigap.com/panglima-ga...-darul-aman-2/


Kecaman pendekatan TNI dalam penanganan bencana Aceh dan desakan penetapan bencana nasional