RedaksiDecember 29, 20250

Hasnawi Ilyas

Banda Aceh, newsataloen.com — Hasnawi Ilyas, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Batee Iliek, menuding Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan balas dendam politik terhadap Aceh dan Sumatra Barat, baik atas kekalahannya dalam Pilpres 2024 maupun atas kekalahan Presiden Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden berturut-turut di dua provinsi tersebut.

Menurut Hasnawi, indikasi balas dendam politik terlihat jelas dari sikap pemerintah pusat yang enggan menetapkan banjir bandang dan longsor di Aceh sebagai bencana nasional, minimnya alokasi anggaran, serta absennya negara secara nyata saat rakyat berada dalam situasi darurat kemanusiaan.

“Perilaku pemerintah pusat yang menolak menetapkan bencana nasional bisa disimpulkan sebagai balas dendam politik,” kata Hasnawi, Minggu, 28 Desember 2025.Ia menilai Prabowo dan Jokowi kini merupakan satu kesatuan kekuasaan yang tidak terpisahkan.

Prabowo, kata dia, tidak sepenuhnya bebas mengambil keputusan karena berada dalam bayang-bayang kekuasaan Jokowi, terlebih setelah berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Prabowo kalah di Aceh dan Sumatra Barat justru karena berpasangan dengan anak Jokowi. Sebelumnya, ketika tidak berkoalisi dengan Jokowi, Prabowo menang telak di dua daerah itu,” ujarnya.

Hasnawi juga menyoroti komposisi Kabinet Prabowo yang dinilainya didominasi menteri-menteri warisan dan binaan Jokowi, termasuk pada posisi strategis seperti Kapolri, Panglima TNI, Mendagri, Menteri ESDM, hingga BNPB.

Mereka terlihat patuh kepada Prabowo, tapi loyalitas sesungguhnya ke Jokowi. Karena mereka tahu Prabowo sendiri tunduk dan patuh kepada Jokowi,” katanya.

Ia menyebut hubungan personal Prabowo dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak berpengaruh terhadap kebijakan pusat. Bahkan, menurut Hasnawi, kekecewaan juga dirasakan Muzakir Manaf karena Prabowo tidak menetapkan bencana nasional, sehingga bantuan internasional tidak dapat masuk seperti saat tsunami Aceh di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dulu, saat tsunami, SBY menang telak di Aceh. Negara hadir penuh, bantuan dunia dibuka. Tidak ada dendam politik,” ujarnya.Hasnawi juga mengkritik mandeknya implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, kegagalan pemerintah pusat menjalankan UUPA membuat persoalan bendera Aceh berlarut-larut hingga memakan korban.

“UUPA tidak dijalankan. Soal bendera saja bisa berlarut dan makan korban. Itu murni kesalahan pusat,” katanya.Pria yang akrab disapa Awi Juli itu juga mengecam pendekatan keamanan dalam penanganan bencana. Menurutnya, yang dibutuhkan rakyat adalah alat berat, bukan pasukan bersenjata.

“Saat bencana, seharusnya yang dikirim beko, bukan senjata. Mau bantu korban atau mau menunjukkan kekuasaan di Aceh?” ujarnya.Ia menegaskan aparat seharusnya ditugaskan memburu perambah hutan dan penambang ilegal, bukan menghalangi rakyat yang menyuarakan aspirasi politiknya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto. (tim)
https://www.newsataloen.com/2025/12/...m-politik.html


Sumatera Utara nggak dihitung? Padahal semua elemen udah dikerahkan termasuk puluhan ribu prajurit TNI buat ngurus bencana dari bersih-bersih, antar logistik, dan bangun jembatan darurat?

Pihak Organisasi Sayap Partai Aceh Minta Danrem Lilawangsa Dicopot, Terkait Perebutan Bendera Aceh


Hanggi Senayan Post
- Minggu, 28 Desember 2025 | 21:22 WIB

TNI menghalau massa yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh (Dok.KILAT)
TNI menghalau massa yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh (Dok.KILAT)

KILAT.COM - Aksi Kolonel Ali Imran, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa dalam menghalau massa yang mengibarkan Bendera Bukan Bintang di Lhokseumawe mendapat kecaman keras dari pihak Muda Seudang.

Pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang, pihaknya mengecam keras tindakan kekerasan dan sikap represif aparat TNI, yang diduga melakukan pemukulan terhadap warga serta intimidasi terhadap wartawan saat aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Utara dan kawasan Kandang, Kota Lhokseumawe.

Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip negara hukum, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menunjukkan kegagalan komando Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa dalam memahami dan menghormati kekhususan Aceh.

Menurut Agam Nur Muhajir, S.IP., Ketua DPP Muda Seudang menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil dan pekerja pers tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Tindakan aparat yang melakukan perebutan paksa bendera bulan bintang, merupakan pelecehan terhadap hukum Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian. Aparat seharusnya melindungi warga, bukan menjadi sumber ketakutan, apalagi dengan mengacungkan senjata,” ungkap Agam, dikutip Minggu 28 Desember 2025.

Muda Seudang menilai, Danrem Lilawangsa telah gagal memahami dan menghormati keistimewaan serta kekhususan Aceh yang dijamin secara hukum.

Aceh, kata Agam, memiliki kekhususan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang mengatur keberadaan dan penggunaan simbol daerah.

Selain itu, Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 juga mengakui hak Aceh atas simbol-simbol daerah sebagai bagian dari perjanjian damai dan otonomi khusus.

“Setiap pendekatan keamanan yang mengabaikan Qanun Aceh dan MoU Helsinki berpotensi memicu ketegangan baru serta merusak kepercayaan publik. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, tetapi soal penghormatan terhadap hukum dan perjanjian damai,” lanjutnya.

Atas kejadian tersebut, DPP Muda Seudang mendesak Panglima TNI untuk segera mencopot Danrem 011/Lilawangsa, sebagai bentuk tanggung jawab komando dan komitmen terhadap penegakan hukum serta perlindungan HAM.

Selain itu, Muda Seudang meminta dilakukannya investigasi independen dan transparan terhadap dugaan kekerasan terhadap warga dan wartawan, serta penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat.

Muda Seudang juga menyerukan agar TNI memperkuat pendidikan HAM dan pemahaman tentang kekhususan Aceh di seluruh jajaran, khususnya bagi personel yang bertugas di wilayah Aceh.

“Perdamaian Aceh harus dijaga dengan pendekatan dialog, hukum, dan penghormatan terhadap martabat warga, represifitas bukan solusi,” tutup Agam.(*)

https://www.kilat.com/nasional/84416...n-bendera-aceh

desakan sayap kanan Partai Aceh