Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai langkah Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang enggan mengungkap identitas 12 perusahaan yang diduga merusak lingkungan di Sumatera, sebagai tindakan yang mengundang kecurigaan publik.

Pada awal Desember 2025, Raja Juli menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan RI akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa nama perusahaan tidak bisa diumumkan tanpa persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto.

Bambang Widjojanto, yang juga pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW), menilai pernyataan itu menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara perusahaan perusak lingkungan dengan kekuasaan.

"Ketika Raja Juli menolak membuka identitas 12 perusahaan itu, ini sengaja disembunyikan karena orang-orang ini mungkin dekat dengan kekuasaan," ujar Bambang dalam kanal YouTube pribadinya, Bambang Widjojanto Official, Rabu (24/12/2025).

Dia menambahkan, pernyataan Raja Juli yang harus meminta izin Presiden justru menimbulkan kecurigaan publik, apakah ada lahan Presiden Prabowo yang terlibat dalam kasus ini.

Bambang juga menyoroti sikap Menteri Kehutanan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi, terutama terkait bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang telah menelan lebih dari 1.000 korban.

"Kita sudah di era keterbukaan, korban lebih dari 1.000, tapi dia masih bermain-main soal transparansi. Itu apa nggak pakai otak?" ujar Bambang Widjojanto.

Transparansi informasi dinilai sangat penting dalam pencegahan dan penanganan bencana, termasuk melalui media sosial, kesadaran publik, dan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), agar penanganan bencana lebih proaktif dan akuntabel.

Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan RI telah mendeteksi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.

Dia berjanji akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut sesuai hukum yang berlaku.

"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Penegakan hukum akan segera dilakukan," ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli menambahkan, Kemenhut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri untuk menyelidiki kerusakan lingkungan di Sumatera, termasuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir.

Namun, ia menegaskan nama perusahaan belum bisa dibuka karena harus mendapat izin Presiden.

Selain itu, Kemenhut sebelumnya telah mencabut 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 526.114 hektare pada Februari 2025.

Pasca-banjir bandang, Kemenhut berencana mencabut tambahan 20 PBPH seluas sekitar 750.000 hektare, termasuk di tiga provinsi terdampak, serta melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan produksi dan hutan alam.

Data BNPB Korban Bencana Banjir Sumatra: 1.112 Orang Meninggal, 176 Masih Hilang, Aceh Terbanyak

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, memberikan update terbaru terkait korban bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga Selasa (23/12/2025), jumlah korban meninggal dunia bertambah enam orang, sehingga total mencapai 1.112 jiwa.

Sementara itu, korban hilang bertambah satu orang, menjadi 176 jiwa, yang masih terus dilakukan pencarian oleh Tim SAR Gabungan di ketiga provinsi tersebut.

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat dalam operasi pemulihan menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa sore.

Jumlah pengungsi akibat bencana ini tercatat 498.447 jiwa.


Mereka tersebar di titik pengungsian, rumah kerabat, atau sudah kembali ke rumah masing-masing.

Pemerintah memastikan semua kebutuhan pangan dan non-pangan para pengungsi tetap terpenuhi.

Selain korban jiwa, BNPB mencatat kerusakan signifikan pada infrastruktur.

Sebanyak 158.096 rumah rusak, lebih dari 300 ribu orang masih mengungsi, dan bencana ini berdampak di 52 kabupaten/kota.

Fasilitas yang terdampak meliputi 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, serta 734 jembatan.

https://aceh.tribunnews.com/news/100...marah?page=all

Atur aja situ kan penguasaha.. Haha