Penulis: Hasbaini

Di Kabupaten Aceh Selatan, bendera putih terlihat berkibar sejak Jumat (12/12/2025). Pantauan di lapangan menunjukkan bendera dipasang di sepanjang trotoar Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara.
Krusial.com Hadir di WhatsApp Channel Follow
Krusial.com — Sejumlah warga di berbagai daerah terdampak bencana di Aceh mulai mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan raya. Aksi ini dimaknai sebagai simbol keadaan darurat sekaligus seruan terbuka kepada dunia internasional untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan.

Di Kabupaten Aceh Selatan, bendera putih terlihat berkibar sejak Jumat (12/12/2025). Pantauan di lapangan menunjukkan bendera dipasang di sepanjang trotoar Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara. Kain putih diikat pada batang kayu dan ditancapkan di tepi jalan sebagai tanda keputusasaan warga menghadapi kondisi yang kian sulit.

Warga menyebut pengibaran bendera putih merupakan bentuk permohonan bantuan internasional guna menangani bencana yang melanda Tanah Rencong. Langkah ini diambil setelah mereka menilai penanganan yang ada belum menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat di lapangan.

Fenomena serupa juga terlihat di sejumlah daerah lain. Bendera putih dilaporkan terpasang di beberapa titik ruas jalan Banda Aceh–Medan, meliputi wilayah Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Bireuen. Di beberapa lokasi, bendera dipasang di sisi kiri dan kanan jalan, termasuk di atas jembatan-jembatan penghubung antarwilayah.

Warga menilai respons pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkesan lamban. Kondisi di lapangan menunjukkan masih minimnya respon teknis dan distribusi bantuan yang memadai bagi korban terdampak.

Menurut warga, penanganan bencana sejauh ini belum memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, baik dari sisi logistik, layanan kesehatan, maupun pemulihan akses transportasi. Situasi ini dinilai janggal dan mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah dalam mengambil langkah cepat, terukur, dan strategis.

Sementara itu, sejumlah wilayah di kawasan Aceh Tengah dilaporkan masih terisolir. Akses darat belum sepenuhnya dapat dilalui akibat kerusakan infrastruktur, sementara jalur alternatif memerlukan biaya tinggi yang sulit dijangkau masyarakat setempat.

Pengibaran bendera putih ini menjadi simbol peringatan keras bahwa krisis kemanusiaan di Aceh membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata, tidak hanya dari pemerintah nasional, tetapi juga dari komunitas internasional.***

https://www.krusial.com/aceh-kibarka...internasional/

Desakan dunia internasional membantu Aceh


23 Daerah Hancur! Pemerintah Pusat Dinilai Abai, Aceh Dibiarkan Bertarung Sendiri

Wakil Ketua Komisi I, Rusyidi ingin Aceh memisahka diri dari Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap Dok. akun X @salam4jari

POJOKSATU.ID - Banjir bandang yang melanda 23 wilayah Aceh kini berubah menjadi krisis kemanusiaan yang kian memprihatinkan.

Bukan hanya karena derasnya air yang menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga akibat lambannya respons pemerintah pusat yang dinilai gagal membaca skala bencana.

Anggota DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Komisi I, Rusyidi Muktar, secara terbuka melontarkan kritik tajam atas situasi ini.

Menurutnya, sedikitnya 23 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir bandang.

Dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses jalan terputus, dan roda ekonomi berhenti total.

Di tengah penderitaan masyarakat, Rusyidi menyoroti satu hal krusial yang hingga kini tak kunjung diputuskan pemerintah pusat, yakni penetapan status bencana nasional.

Ketiadaan status tersebut dinilai menjadi biang keladi tersendatnya bantuan berskala besar, termasuk bantuan internasional yang sejatinya siap masuk.

Ironisnya, sekitar 500 ton logistik bantuan dari perantau Aceh di Malaysia dilaporkan tertahan dan tak bisa disalurkan.
Hanya karena prosedur administratif yang belum dibuka oleh pemerintah pusat.

Kondisi ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan luas di tengah masyarakat Aceh.

Di lapangan, warga masih bertahan di pengungsian seadanya, kekurangan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, sementara bantuan justru menumpuk di luar negeri.

"Keadaan ini sebagai bukti nyata ketidaksigapan negara dalam menghadapi bencana besar" ujar Rusyidi, tulis akun Instagram @bushcoo, dikutip pada 13 Desember 2025.


Baginya, alasan birokrasi tidak bisa dijadikan pembenaran ketika rakyat sedang berjuang menyelamatkan hidup.

Lebih jauh, Rusyidi mengingatkan bahwa penanganan bencana di Aceh seharusnya tidak dilakukan setengah hati.

Skala kerusakan yang luas, korban yang terus bertambah, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi menuntut langkah luar biasa, bukan prosedur biasa.

Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan soal gengsi politik.

Melainkan pintu masuk untuk mempercepat bantuan, membuka kerja sama internasional, dan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan terukur.

Kritik ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat yang dinilai terlalu lambat merespons penderitaan Aceh.

Di saat masyarakat berharap negara hadir penuh, yang terjadi justru tarik-ulur kebijakan.

Rusyidi menekankan bahwa pihaknya tidak mencari konflik, namun menuntut empati dan tindakan nyata.

Ia mengingatkan, setiap hari keterlambatan berarti bertambahnya penderitaan warga yang kehilangan segalanya.

Kini, sorotan publik tertuju ke Jakarta. Akankah pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dan membuka jalur bantuan internasional.

Atau justru membiarkan Aceh terus berjuang sendirian di tengah lumpur dan puing-puing kehancuran.

Bagi warga Aceh, jawaban atas pertanyaan itu bukan sekadar keputusan politik, melainkan soal hidup dan mati.

Itulah update informasi terkait lambannya kepekaan pemerintah pusat terhadap para korban bencana banjir dan longsor di Aceh.***

https://www.pojoksatu.id/nasional/10...sendiri?page=3

Desakan Aceh merdeka oleh anggota DPRD


18 Hari Pascabencana, 82 Desa di Aceh Tengah Masih Terisolir

CNN Indonesia
Minggu, 14 Des 2025 07:20 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Ilustrasi. Sebanyak 82 desa dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, masih terisolir akibat banjir. (Arsip Istimewa)
Banda Aceh, CNN Indonesia -- Sebanyak 82 desa dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, masih terisolir akibat banjir dan longsor yang menerjang kawasan itu pada 25 November 2025, sehingga akses darat belum terbuka.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan hanya beberapa desa saja yang sudah bisa diakses roda dua meskipun lumpur masih tebal. Sementara mobil masih belum bisa lewat.

"Ada 82 desa lagi yang memang belum bisa diakses menggunakan kendaraan roda empat," kata Mustafa Kamal kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/12).

Daerah yang masih sulit diakses lewat darat yaitu 20 Desa di Kecamatan Bintang, sembilan desa di Kecamatan Ketol , 17 desa di Kecamatan Celala, tiga desa di Kute Panang, tiga desa di Kecamatan Silihnara, 11 desa di Kecamatan Rusip Antara, dan 19 desa di Kecamatan Linge.

Kawasan yang masih terisolir tersebut ditempati 54.975 warga yang kini berharap agar bantuan logistik bisa didistribusikan lewat udara secara merata.

Mustafa mengaku hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk mendistribusikan logistik ke daerah tersebut, kecuali didrop menggunakan transportasi udara.

"Kesulitannya saat ini beras diangkut via udara. Ada yang sama sekali belum bisa diakses kecuali drop logistik pakai heli," katanya.

Data dari posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh pada Sabtu (13/12) mencatat, korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 23 orang dan 4 jiwa dinyatakan masih hilang.

Kemudian jumlah pengungsi saat ini mencapai 12.154 orang yang tersebar di 94 titik. Kemudian kerusakan infrastruktur jalan sebanyak 92 titik dan 72 jembatan.

(dra/end)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...sih-terisolir.
Kondisi lapangan Aceh