Jakarta -

Para pendukung mantan presiden Bolivia, Evo Morales menyerbu barak militer di provinsi Chapare, Bolivia tengah dan menyandera sekitar 20 tentara. Insiden ini menandai peningkatan dramatis dalam pertikaian massa pro-Morales dengan pemerintah negara tersebut.

Situasi penyanderaan ini terjadi di tengah aksi para pendukung Morales yang memblokir jalan-jalan untuk mencegah penangkapannya atas apa yang disebutnya sebagai tuduhan pemerkosaan yang dibuat-buat, yang bertujuan untuk menggagalkan upayanya untuk bangkit kembali ke kancah politik.

Morales, 65 tahun, menjabat dari tahun 2006 hingga 2019, ketika ia mengundurkan diri di tengah kekhawatiran setelah pemilu yang diwarnai kecurangan.


Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (2/11/2024), Angkatan bersenjata Bolivia mengatakan pada hari Jumat (1/11) dalam sebuah pernyataan, bahwa "kelompok bersenjata ilegal" telah "menculik para personel militer" dan menyita senjata serta amunisi di Chapare.

Seorang sumber militer mengatakan kepada AFP, dengan syarat anonim bahwa "sekitar 20" tentara disandera.

Dalam sebuah video yang disiarkan oleh media Bolivia, 16 tentara terlihat dikelilingi oleh para pengunjuk rasa yang mengangkat tongkat runcing tinggi-tinggi.

"Resimen Cacique Maraza telah diambil alih oleh aktivis Tipnis. Mereka telah memutus aliran air, listrik, dan menyandera kami," kata seorang pria berseragam dalam video tersebut.

Sementara itu, Morales mengatakan kepada wartawan di Chapare bahwa ia akan melakukan mogok makan "sampai pemerintah datang ke meja perundingan.

Namun kemudian, ia meminta para pendukungnya untuk mempertimbangkan penangguhan sementara blokade jalan untuk "menghindari pertumpahan darah."

Meskipun dilarang mencalonkan diri lagi, Morales ingin menantang Presiden Luis Arce, mantan sekutunya yang berubah menjadi rivalnya, untuk pencalonan partai sayap kiri MAS dalam pemilihan umum negara itu pada bulan Agustus 2025 mendatang.

Sebelumnya pada hari Rabu lalu, Arce menuntut penghentian "segera" blokade jalan. Dia mengatakan pemerintah akan "menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan rakyat Bolivia", jika para pengunjuk rasa tidak mematuhinya.

sumber