Sekitar hampir dua bulan yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan perang terhadap judi online (judol) yang merebak di masyarakat.

“Kita siap perang, sikat tanpa kompromi. Kita bersihkan ruang digital dari judi online, dan selamatkan rakyat kita dari pengaruh judi online,” ujar Budi, Selasa, 23 April 2024.

Pemerintah pun akan membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk memberantas judi online. Menurut Budi, pembentukan satgas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judol secara menyeluruh dengan mempertajam koordinasi di antara kementerian/lembaga yang terlibat.

Permasalahan judol ini memang sangat meresahkan, merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari judol sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Temuan itu disebut Budi sangat meresahkan, terlebih banyak laporan yang diterima pemerintah bahwa para pemain judi online adalah masyarakat kecil.

“Tahun ini saja tadi sudah saya sampaikan ada empat orang bunuh diri akibat judi online. Karena itu negara ini harus serius. Dalam seminggu ke depan akan ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Kalau perlu ditangkap aja bandar judinya,” ujarnya

Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/nas...-satgas?page=3

Satgas pemberantasan judi online pun akhirnya terbentuk yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024.

Satgas itu dipimpin Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dengan posisi Wakil Ketua Satgas diisi oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Selanjutnya Presiden Jokowi juga menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan.

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipercaya sebagai Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum.

Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertindak sebagai pemasok analisis data transaksi judi online.

Dalam pelaksanaannya, Ketua Satgas Judi Online, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memastikan bahwa satgas ini akan memberantas perjudian daring dari hulu ke hilir agar masyarakat tidak terjebak dalam dua lingkaran setan, yaitu judi online dan pinjaman online.

Langkah yang akan dilakukan Satgas Judi Online untuk memberantas judi online yang 80 persen dari 2,37 juta pemainnya berasal dari kalangan menengah ke bawah ini antara lain.

1. Mendeteksi aliran dana di 4000 sampai 5000 rekening penadah uang pinjol yang telah didata PPATK.

"Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri, walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari," ujar Hadi.

Satgas meminta Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan PPATK tentang 4-5 ribu rekening yang diduga terkait transaksi judi online dalam waktu 30 hari. Jika pembekuan tersebut tidak dilaporkan, aset uang dari rekening-rekening tersebut akan disita oleh negara.

2. Satgas berupaya memberantas modus jual beli rekening yang digunakan untuk aktivitas judi daring.

Modus baru saat ini yakni pertama – tama, pelaku bekerja dengan datang ke kampung atau desa.

Setelah mendekati korban dan mengajaknya berbicara, pelaku kemudian membuka rekening secara online. Begitu proses pembukaan rekening selesai, pelaku menyerahkan rekening tersebut kepada pengepul.

Rekening yang dikumpulkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan.

“Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judol," kata Hadi usai memimpin rapat Satgas Judi Online di kantor Kemenkopolhukam, Rabu, 19 Juni 2024.

Hadi menambahkan, aparat TNI – Polri akan segera turun ke lapangan untuk mengatasi masalah Judi daring.

Adapun perangkat yang akan diterjunkan ke lapangan adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI.

Tugas mereka mendeteksi adanya praktik jual beli rekening hingga melakukan penindakan hukum. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menyosialisasikan tentang bahaya judi online.

Pada saat penindakan di masyarakat berjalan, satgas juga melakukan penindakan dengan cakupan yang lebih luas, yakni mendeteksi aliran dana di rekening tersebut.

Bahkan tidak menutup kemungkinan satgas akan menelusuri aliran dana hingga luar negeri melalui kerja sama dengan Interpol.

3. Satgas memastikan seluruh minimarket menutup layanan top up game online yang terafiliasi dengan judol.

Babinsa dan Babinkamtibmas akan memimpin penindakan di lapangan, memeriksa minimarket, dan meminta mereka menutup layanan tersebut.

Satgas juga akan berkoordinasi dengan perusahaan minimarket untuk menutup layanan top up game online yang terafiliasi dengan judol.

"Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau accountnya terlihat," kata Hadi di kantornya belum lama ini.

Hadi juga menyampaikan satu upaya pencegahan yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Yakni satgas meminta Menkominfo menutup map akses provider agar jaringan yang ada di luar negeri tidak memberikan ruang untuk pemain judi online di Indonesia.

Pemerintah juga meminta ada pengetatan supaya ada langkah mengamankan server-server pemerintah daerah. Hadi menjelaskan ada server-server pemda yang dimasuki backdoor.

Dia menyebut banyak konten judi online yang bersembunyi di server tersebut dan saat ini dimonitor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber :
https://nasional.tempo.co/read/18822...nline-apa-saja
https://news.detik.com/berita/d-7398...ikin-3-operasi

Langkah Presiden Jokowi menunjuk Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas, disertai pelibatan TNI - Babinsa dan Polri – Bhabinkamtibnas dalam pelaksanaan tugas pemberantasan judi online, jelas menunjukkan Satgas pemberantasan judi online ini dibentuk lantaran lantaran satgas judi online Polri yang dibentuk beberapa tahun lalu, tidak punya taring dan mandul.

Perlu diketahui, pada 18 Agustus 2022 lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajaran di tingkat Mabes Polri hingga seluruh Polda untuk memberantas aktivitas judi online maupun konvensional di Indonesia.

Sigit meminta agar seluruh jajarannya tak hanya menindak pemain judi, namun turut pula memberantas bandar maupun pihak yang turut melindungi aktivitas itu.

Sigit juga telah meminta agar Kabereskrim saat itu yakni Komjen Agus Andrianto menindaklanjuti perintah itu dengan mengeluarkan Surat Telegram kepada Polda jajaran.

Sumber : https://www.tribunnews.com/nasional/...ang-melindungi

Lantas apakah arahan dari Kapolri tersebut membuahkan hasil?

Berdasarkan laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023.

Jumlah itu melonjak signifikan, yakni sebesar 213 % dari Rp 104,41 triliun pada 2022. Secara historis, jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online di Indonesia ternyata sudah melejit 8.136,77 % dari tahun 2018 sebesar Rp 3,97 triliun.

Sementara itu dalam tiga bulan pertama tahun 2024, jumlah transaksi judi online warga Indonesia sudah mencapai Rp 100 triliun.

"Ya tahun ini aja, tiga bulan pertama atau Q1 (kuartal 1) sudah mencapai lebih dari Rp 100 trilliun. Jadi kalau dijumlah dengan periode sebelumnya sudah lebih dari Rp 600 trilliun," ungkap Ivan.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...nyangkut-nggak
https://www.kompas.com/tren/read/202...oogle_vignette

Bukannya berkurang, ternyata malah makin melejit angkanya. Tapi wajar saja Satgas Judi Online Polri mandul, karena menurut IPW yang diketuai Politisi PSI (tentunya loyalis Jokowi) Sugeng Teguh Santoso, markas judi online berlokasi dekat dengan Mabes Polri dan ada aliran dana raksasa kepada Jenderal – Jenderal polisi dari mafia judi online.

Markas judi online tersebut, menurut investigasi wartawan atas informasi dari IPW sejak era alm Neta S Pane, terletak di Jalan Gunawarman Nomor 1.

Rumah itu diduga milik Direktur Utama PT Robust Buana Tunggal (RBT) Robert Priantono Bonosusatya.

Sumber lain dari wartawan yang telah belasan tahun bermukim di area itu mengatakan, sejak sekitar 2010 rumah itu difungsikan sebagai kantor PT RBT. Namun sejak 2019, rumah itu selalu didatangi purnawirawan petinggi polisi hingga jenderal aktif.

Setiap hari pula ada penjagaan dari anggota Brigade Mobil (Brimob) dan mobil patwal terparkir rapi di depan rumah Robert. "Ya pasti selalu ada penjagaan setiap hari kerja, satu sampai dua Brimob-lah yang jaga," kata sumber ini.

Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-da...ng-disebut-ipw

Itulah mengapa Kompolnas mendesak Polri menindak tegas anggotanya yang jadi backing judi online.

Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5...ng-judi-online

Keterelibatan TNI, Babinsa, hingga Mantan Panglima TNI untuk memberantas mafia judi online yang sejatinya menjadi tugas Kapolri, jelas menunjukkan ketidakmampuan Kapolri menggalakkan penegakan hukum terhadap jenderal polisi anak buahnya sendiri yang menjadi backing judi online, sehingga TNI harus ikut terjun dalam penanganannya.

Aspek paling menarik dari dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online ini tampak langsung diikuti dengan dugaan terjadinya serangan siber massif kepada Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan server down, hingga mengganggu data layanan penerbangan di Soekarno Hatta.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7400...lihan-bertahap

Hingga thread / tulisan ini diturunkan, gangguan server masih terjadi. Diduga kuat, ada motif pembalasan dari mafia judi online (dan pinjol ilegal) terhadap dibentuknya Satgas anti judi online yang melibatkan TNI.

Sebab, selama ini satgas judi online Polri lebih berfungsi sebagai marwah mafia judi online.

Sebab, selama satgas judi online Polri bertugas, bisnis judi online malah terus berkembang. Dalam dua tahun terakhir urusan judi online diserahkan ke Polri, binsin judi online justru makin berjaya.

Pelibatan TNI dan Menkominfo untuk membabat bisnis gelap Jenderal Polisi, jelas menimbulkan kekhawatiran dari mafia judi online dan pinjol ilegal, sehingga wajar jika berkembang dugaan serangan siber kepada server PDN yang dikerahkan oleh mafia judi online dan mafia pinjol ilegal.

Bahkan tak menutup kemungkinan, ada peran aktivitas gelap Jenderal Polisi pembacking judi online yang ikut mengerahkan serangan siber itu.

Karenanya, TS (Thread Starter/ Penulis) melihat pembentukan satgas pemberantasan judi online oleh presiden yang dipimpin Menko Hadi jelas merupakan tamparan menohok kepada Kapolri dan Satgas Judi Online Polri yang kiprahnya selama 2 tahun terakhir malah menumbuhkan bisnis judi online hingga 3 kali lipat.