Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa beliau belum melakukan pembahasan kabinet, lantaran masih mendorong finalisasi kajian program unggulan makan siang dan susu gratis.

Program makan siang dan susu gratis menjadi fokus utama karena mengejar waktu dengan pembahasan APBN 2025 di DPR RI

Sumber :


Akan tetapi, ambisi sejumlah pihak untuk mendapatkan kursi di kabinet Prabowo – Gibran tak surut dan malah kian memanas.

Berdasarkan pantauan wacana yang bergulir di media massa nasional, terlihat sejumlah nama yang menurut spekulasi sudah ditawari kursi di kabinet Prabowo – Gibran, kian menjadi sorotan, berikut di antaranya.

Pertama-tama mari kita tengok Maruarar Sirait yang terlihat mengklaim menerima panggilan untuk menghadap Prabowo di Bali.

Pada Minggu 19 Mei 2024, Maruarar menjawab pertanyaan apakah dirinya sudah mengetahui jika ada pembicaraan terkait bursa nama-nama menteri pemerintahan Prabowo kelak.

"Tidak ada (pembicaraan). Tidak ada. Hari ini saya dipanggil Pak Prabowo ke Bali untuk berbicara malam ini. Untuk berdiskusi biasa saja. Sekarang saya mau ke Bali karena dipanggil beliau diskusi biasa saja," kata Maruarar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...oogle_vignette

Terkait kursi menteri sendiri, Maruarar yang juga eks politikus PDIP itu mengaku tak berharap apapun, sebab kesetiaannya terhadap Prabowo bukan cuma soal kursi menteri.

Maruarar yang keluar dari PDIP demi mendukung Prabowo – Gibran itu mengatakan tanpa kursi menteri dia akan tetap setia kepada Prabowo.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...rabowo-ke-bali

Meski dibumbui pernyataannya yang keluar PDIP untuk dukung Prabowo – Gibran tidak didasari syarat minta kursi menteri, namun cara Maruarar merespons, memperlihatkan adanya keinginan kuat untuk mendapatkan kursi kabinet.

Selanjutnya, ada Hotman Paris yang menurut spekulasi ditawari Wamenkumham. Ditanya kabar tersebut, Hotman Paris menolak menjelaskannya.

"Apa perlu saya cerita kalau sudah ada tawaran, itu hanya saya yang tahu," kata Hotman Paris di Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 16 Mei 2024.

Hotman Paris tidak menceritakan terkait tawaran wakil menteri itu. "Saya hanya merasa tidak bakat menjadi birokrat," ujarnya.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/202...abowo-subianto

Hotman Paris di sini dapat kita nilai tampak merespons dengan mengaku sudah ditawari kursi kabinet.

Meski kemudian diikuti kemasan “Apa perlu saya cerita” dan “saya kurang cocok jadi birokrat”, namun cara Hotman Paris merespons, memperlihatkan adanya keinginan kuat untuk mendapatkan kursi kabinet.

Tak hanya itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang merupakan mantan penasihat Kapolri, terlihat menghembuskan kembali spekulasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan 4 nama ke kabinet Prabowo – Gibran, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Jokowi konon meng-endorse empat orang untuk jadi menteri. Konon ya. Dia ingin pertahankan Bahlil yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Erick Thohir yang banyak jasanya dalam tanda kutip, Listyo Sigit yang banyak jasanya dalam tanda kutip, dan Pratikno yang banyak jasanya dalam tanda kutip," ujar Refly, Sabtu, 18 mei 2024.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...l-hingga-erick

Wacana spekulatif yang sudah bergulir sejal awal 2024 dan dihembuskan kembali jelang pembahasan kabinet Prabowo – Gibran ini, jelas memiliki tujuan untuk menggolkan salah satu, beberapa, atau seluruh empat nama tersebut agar masuk kabinet.

Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1838834...satunya-bahlil

Meski dikemas dengan nuansa kritikan, TS (Thread Starter/penulis) melihat gerakan Refly Harun bertujuan mengingatkan Prabowo – Gibran agar perlu memasukkan salah satu, beberapa, atau seluruh keempat nama tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu, beberapa, maupun keempat nama itu sedang menggunakan tangan Refly Harun untuk mendorong dirinya masuk dalam kabinet Prabowo – Gibran.

Seluruh uraian di atas berbanding terbalik dengan sikap yang dikedepankan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), dimana ketika dikonfirmasi media massa soal spekulasi dirinya akan kembali duduk di kabinet Prabowo – Gibran, direspons dengan sikap tak terduga.

"Beliau sudah minta. Saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta," kata Luhut di Bali, Sabtu 18 Mei 2024.

Sumber : https://video.tribunnews.com/view/72...rpilih-prabowo

LBP memastikan menolak kembali menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo – Gibran, sembari menekankan bahwa dirinya lebih menyediakan diri sebagai penasihat untuk membantu presiden terpilih Prabowo.

Respons LBP menangkis praduga yang banyak diyakini dan dituding khalayak luas bahwa LBP adalah sosok ambisius dan ingin terus super power.

Sikap tegas LBP menolak kembali jabat menteri, menunjukkan sikap yang patut dicontoh oleh semua pihak.

Sebab, duduk di kabinet itu selayaknya merupakan suatu amanah, bukan didasari ambisi berkuasa.

Oleh karenanya, ini perlu menjadi catatan bagi Prabowo – Gibran dalam menyusun komposisi kabinet nantinya.

Sebab, komposisi kabinet yang sejak pemerintahan Jokowi (2014 – 2024) mulai menyeimbangkan antara kursi politis dan kursi ahli/spesialis non partisan, seyogyanya diikuti adanya penerapan garis batas yang jelas.

Kursi politis, atau kursi yang diperuntukkan bagi jatah parpol pendukung, tentunya akan diisi oleh orang-orang yang bukan spesialisasinya untuk diduduki kursi menteri tertentu, sehingga selayaknya jenis kursi politis memang diperuntukkan bagi mereka yang berpolitik untuk mendapatkan kursi di kekuasaan.

Sebaliknya, kursi ahli/spesialis non partisan selayaknya memang diperuntukkan bagi mereka yang ahli di bidangnya, sehingga kursi jenis ini bersifat amanah, bukan bersifat jatah politis.

Dengan demikian, mereka yang terlihat ambisius mengejar kursi kabinet, sepatutnya hanya diwajarkan pada porsi kursi politis, sedangkan kursi ahli / spesialisn non partisan sepatutnya dijauhkan dari mereka yang ambisius, agar dapat dikhususkan bagi mereka yang melihat penunjukkan dirinya sebagai amanah.

Garis batasnya harus jelas. Jangan sampai kursi ahli / spesialis non partisan juga diisi oleh mereka yang ambisius. Hal ini penting agar porsi kursi ahli / spesialis non partisan dapat bertindak menjadi “Solve Maker”.

Jangan lupa, mereka yang ambisius mengejar kursi kekuasaan, bahkan jika ia tergolong ahli di bidangnya pun, akan memiliki dorongan untuk mencari solusi yang berkesesuaian dengan kepentingan mengamankan kursinya.

Sementara mereka yang betul-betul ahli di bidangnya dan menjabat karena amanah, bukan karena didorong ambisi berkuasa, akan cenderung lebih konsisten dalam mencari solusi yang menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara porsi kursi politis dan porsi kursi ahli / spesialis non partisan yang mencakup garis batas yang jelas antara mereka yang berpolitik untuk ambisi berkuasa duduk di kursi politis dan mereka yang amanah menjalankan keahlian di bidangnya duduk di kursi ahli / spesialis non partisan.

Sebab, jika kursi ahli / spesialis non partisan juga diisi oleh mereka yang ambisius, sebagaimana kursi politis, maka karakter kabinet akan tetap didominasi dorongan mengamankan kursi kekuasaannya.