Pada Pilpres 2024, Prabowo – Gibran memiliki program andalan yakni makan siang dan susu gratis untuk anak – anak dan ibu hamil.

Kini, setelah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo – Gibran kembali menekankan akan menjalankan program yang menjadi janji kampanyenya tersebut.

Dalam wawancara dengan media Al Jazeera, Prabowo menjelaskan program yang rencananya akan dialokasikan kepada sekitar 80 juta orang ini sifatnya mendesak dan perlu disegerakan untuk masa depan anak – anak Indonesia.

Prabowo juga menyampaikan, dirinya juga sudah mempelajari dan sudah memperhitungkan kebijakan tersebut.

“Saya sudah mempelajari masalahnya, sudah mempelajari apa yang bisa kita selamatkan, dan apa yang bisa kita alokasikan,” kata Prabowo, dikutip dari wawancara tersebut pada Minggu 12 Mei 2024.

Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/...an-susu-gratis

Sementara Gibran menyatakan program makan siang gratis akan masuk ke dalam program 100 hari kerja.

Gibran mengaku akan segera memaparkan isi program yang disebutnya quick win, dimana makan siang gratis masuk sebagai salah satu programnya.

"Quick win ya, nanti segera kami paparkan. Yang kami sering lontarkan makan siang gratis," ujar Gibran, dilansir pada Senin 6 Mei 2024.

Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7327...100-hari-kerja

Dari sini kita mengetahui bahwa program makan siang dan susu gratis akan mulai diterapkan sejak 100 hari kabinet Prabowo – Gibran berjalan, sehingga akan masuk dalam pembahasan APBN 2025.

Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi yang memastikan proses transisi pemerintahan akan berjalan mulus.

Salah satu bukti transisi yang dilakukan adalah memasukkan program unggulan Prabowo yakni program makan siang gratis ke dalam prioritas anggaran 2025.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-eko...tis-masuk-apbn

Hal senada juga diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengupayakan agar program unggulan Prabowo – Gibran makan siang dan susu gratis dapat masuk ke dalam RAPBN 2025.

Sumber : https://katadata.co.id/berita/nasion...asuk-apbn-2025

Sehingga diharapkan program ini dapat berjalan dengan target diterapkan optimal pada 80 jutaan anak dan ibu hamil – menyusui secara berkala dalam setahun kebijakan pemerintahan Prabowo – Gibran di 2025.

Tentu kita bertanya-tanya apakah program makan siang dan susu gratis yang masuk ke dalam anggaran negara 2025 akan memberatkan APBN? Apalagi mengingat ada 80 jutaan orang yang harus diberi manfaat program tiap harinya.

Biaya program makan siang dan susu gratis yang ditaksir mencapai Rp 400 T per tahun tersebut ternyata sama sekali tidak membebankan APBN, karena model pendanaannya nanti akan mengkonversi seluruh anggaran bansos tahunan dalam APBN untuk program makan siang dan susu gratis.

Sumber :

Sebagaimana dipaparkan Menkeu Sri Mulayni di sidang MK, bahwa anggaran bansos 2024 saja mencapai hampir Rp 500 T.

Oleh karenanya konversi seluruh anggaran bansos Rp 500 T per tahun menjadi anggaran makan siang dan susu gratis yang ditaksir Rp 400 T per tahun, tidak akan menambah beban APBN.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ani-buka-suara

Lalu bagaimana dengan bansos?

Selama ini anggaran bansos dalam APBN cenderung mengkombinasikan antara Unconditional Cash Transfer Policy (UCT) dan Conditional Cash Transfer Policy (CCT).

UCT adalah bantuan tunai yang membebaskan penerimanya menggunakan dana pada segala jenis belanja, sedangkan CCT adalah bantuan tunai yang membatasi penerimanya menggunakan dana hanya untuk belanja tertentu.

Negara-negara maju rerata sudah mulai meninggalkan konsep UCT, lantaran meski konsep tersebut meningkatkan ekonomi makro, namun tidak mengentaskan persoalan dasar kemiskinan.

Sebab, penerima UCT kerap membelanjakan dana yang diterimanya untuk belanja kebutuhan tersier, dimana TS (Thread Starter/Penulis) pernah mengurai persoalan ini.

Sumber :

Oleh karenanya, arah Prabowo – Gibran mengonversi seluruh anggaran bansos tahunan untuk program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 400 T per tahun akan jauh lebih efektif dan tertarget.

Sebab, penerimanya (siswa dan ibu hamil – menyusui) hanya dapat membelanjakan untuk kebutuhan peningkatan gizi harian.

Konsep CCT diterapkan secara penuh (bantuan tertarget), dimana dengan cara ini, tidak ada celah bagi money politics membelokkan anggaran bansos untuk kepentingan cari suara di pemilu.

Sumber : https://moneyduck.com/id/articles/27...-dana-terbaru/

Dalam rapat – rapat pembahasan program makan siang dan susu gratis, TS turut dilibatkan oleh salah seorang ekonom senior.

Hampir 100 % para ahli yang terlibat menyepakati penuh CCT dalam program makan siang dan susu gratis. Namun memang masih ada ketidaksepakatan terhadap bagaimana implementasi lapangan program ini.

Model implementasi pertama yang pada mulanya menjadi gagasan yang paling populer yakni dengan menggunakan dapur umum di setiap sekolah.

Gagasan ini berdiri di atas kalkulasi Rp 400 T untuk 80 juta anak per tahun, atau Rp 5 juta per tahun/anak, atau Rp 15.000 per anak per hari.

Kemudian angka Rp 15.000 per anak per hari ini memiliki rincian Rp 12.000 per anak per hari + Rp 3.000 biaya operasional. Artinya anggaran Rp 15.000 ini hendak dilepas sepenuhnya kepada para pengelola dapur umum, dimana resipiennya (anak) bersifat pasif hanya menerima apa yang disediakan oleh pengelola dapur umum.

Dengan kata lain, akan ada ruang untuk mengembangkan Rp 3.000 untuk operasional hari ini, menjadi Rp 4.000 pada bulan berikutnya, hingga nantinya bisa menjadi Rp 7.000 untuk opoerasional, dan menyisakan anggara Rp 8.000 per anak per hari untuk pangan yang akan disediakan dapur umum.

Maklum, logika ekonomi akan bekerja disini, sehingga jelas membuka ruang mark up dan korupsi.

Gagasan ini kemudian dianggap berbahaya, karena akan mengikis perlahan anggaran peningkatan gizi untuk anak-anak.

Belum lagi, kehadiran dapur umum akan mematikan UKM yang sudah ada di sekolah-sekolah.

Kini, gagasan yang paling menguat dan paling diterima oleh hampir sebagian besar pakar ekonomi di internal pembahasan program makan siang dan susu gratis adalah penerapan penuh konsep CCT dalam artian yang sebenarnya.

Yakni setiap anak akan menerima poin setara dengan nilai Rp 15.000 per anak per hari, yang bisa dibelanjakan secara bebas, hanya untuk gerai – gerai penyedia makanan bergizi.

Tentunya akan ada sistem klasifikasi gerai mana saja yang penuhi standar jual pangan bergizi untuk anak. Hanya pada gerai-gerai inilah penerima bisa membelanjakan.

Sistem ini akan mendorong UKM-UKM yang sudah ada di setiap sekolah mengubah produk jualannya menjadi produk yang memenuhi standar gizi anak.

Nanti, peran pemerintah adalah memasok bahan pangan bergizi kepada gerai-gerai yang menyediakan makanan bergizi.

Insentif akan bekerja di sini, dimana para pedagang pangan yang mengupgrade jualannya menjadi pangan bergizi, akan mendapatkan bahan baku pangan bergizi dari pemerintah, sedangkan para pedagang yang tetap ingin bertahan menjual bahan pangan minim gizi, akan tetap sediakala.

Namun dengan cara ini, akan ada dorongan bagi para pedagang pangan minim gizi untuk ikut meningkatkan jualannya menjadi makanan bergizi.

Berbeda dengan gagasan dapur umum yang akan menutup seluruh ruang bagi pedagang eksisting atau yang telah ada untuk mengubah produk jualannya, karena akan ada monopoli pengelola dapur umum mematikan pedangang eksisting.

Itulah sebabnya, gagasan kedua ini menjadi lebih populer di kalangan ahli dan kemungkinan besar program makan siang dan susu gratis akan diterapkan dalam mekanisme ini.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gagasan dapur umum hanya akan menghasilkan pergerakan arus dana Rp 400 T per tahun yang terpusat pada monopoli para pengelola dapur umum di setiap wilayah, sedangkan penerima hak hanya berperan pasif, bahkan jika akhirnya terjadi mark up operasional (korupsi) dari para pengelola dapur umum, penerima hanya bisa pasrah.

Sementara gagasan CCT dimana setiap anak akan menerima anggaran Rp 15.000 per hari yang bebas dibelanjakan hanya pada produk makanan bergizi dan gerai dagang yang memutuskan mengupgrade produknya menjadi gerai produk makanan bergizi, akan menciptakan iklim ekonomi baru antara pedagang pangan bergizi dan anak konsumen pangan bergizi senilai Rp 400 T per tahun.

Artinya akan ada ekosistem ekonomi baru di ruang lingkup kantin sekolah-sekolah di seluruh Indonesia senilai Rp 400 T per tahun, yang minim ruang bagi mark up (korupsi) dan monopoli ala dapur umum.

Dengan menerapkan CCT Rp 15.000 per anak per hari, bisa dihitung sendiri, jika rerata anak sekolah Indonesia hari ini diberi uang jajan Rp 5.000 per hari oleh orang tuanya, maka nilai ekonomi kantin sekolah se-Indonesia hari ini senilai Rp 5.000 x 80 juta anak x 320 hari sekolah = Rp 128 T per tahun.

Dengan adanya CCT Rp 15.000 per anak per hari yang akan setara Rp 400 T per tahun, artinya angka ekonomi kantin sekolah se-Indonesia akan meningkat tajam menjadi Rp 528 T per tahun.

Bandingkan dengan gagasan dapur umum yang justru akan memusatkan ekonomi Rp 400 T pada lingkar pengelola dapur umum, dan malah akan mematikan pedagang eksisting. Betapa sebuah gagasan yang sangat buruk jika makan siang dan susu gratis diterapkan dengan mekanisme dapur umum.

Oleh karenanya dapat kita ambil kesimpulan, bahwa gagasan dapur umum akan cenderung mematikan ekonomi kantin Rp 128 T dan memindahkan pergerakan ekonomi ke ekonomi monopoli dapur umum Rp 400 T. Sedangkan gagasan CCT akan mendorong ekonomi kantin se-Indonesia menjadi Rp 528 T, terdiri atas ekonomi kantin bergizi Rp 400 T + ekonomi kantin konvensional Rp 128 T.