Yerusalem -

Otoritas Israel menggerebek kantor media Al Jazeera yang berlokasi di sebuah kamar hotel di Yerusalem pada Minggu (5/5) waktu setempat. Penggerebekan dilakukan telah pemerintah Israel menerbitkan perintah penutupan operasional stasiun televisi milik Qatar tersebut di wilayahnya.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (6/5/2024), sebuah video yang beredar secara online menunjukkan sejumlah personel kepolisian berpakaian preman membongkar peralatan kamera di dalam sebuah kamar hotel, yang menurut sumber Al Jazeera, berada di wilayah Yerusalem Timur.

Kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memerintahkan penutupan jaringan Al Jazeera selama perang di Jalur Gaza terus berlanjut, dengan alasan jaringan media itu mengancam keamanan nasional Israel.

Dalam tanggapannya, pihak Al Jazeera menilai tindakan Israel itu sebagai "tindakan kriminal". Al Jazeera juga menegaskan bahwa tuduhan Tel Aviv soal jaringan media mereka mengancam keamanan Israel adalah "sebuah kebohongan yang berbahaya dan konyol" yang menempatkan para jurnalisnya dalam bahaya.

Ditegaskan juga oleh Al Jazeera bahwa pihaknya memiliki hak untuk "mengupayakan setiap langkah hukum".


"Jaringan Media Al Jazeera mengutuk keras dan mengecam tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi. Al Jazeera menegaskan haknya untuk terus menyampaikan berita dan informasi kepada khalayak global," tegas Al Jazeera dalam pernyataannya.

Al Jazeera selama ini mengkritik keras operasi militer Israel di Jalur Gaza, yang juga menjadi lokasi media asal Qatar itu melaporkan perang yang berkecamuk.

Perintah penutupan operasional Al Jazeera itu diumumkan Netanyahu setelah voting digelar oleh kabinet pemerintahannya.

"Saluran Al Jazeera yang menghasut akan ditutup di Israel," tegas Netanyahu dalam postingan media sosial setelah hasil voting menunjukkan suara bulat mendukung penutupan jaringan media terkemuka itu.

Langkah ini diambil Israel setelah bulan lalu, parlemen negara Yahudi itu meratifikasi undang-undang (UU) yang mengizinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing di wilayahnya yang dianggap memberikan ancaman terhadap keamanan nasional.

UU itu mengizinkan Netanyahu dan kabinet keamanannya menutup kantor lembaga penyiaran asing di Israel selama 45 hari, jangka waktu yang bisa diperpanjang, sehingga bisa tetap berlaku hingga akhir Juli atau hingga akhir operasi militer Tel Aviv di Jalur Gaza.

Pernyataan pemerintah yang dirilis ke publik menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi Israel telah menandatangani perintah untuk "segera bertindak". Namun setidaknya satu anggota parlemen Israel yang mendukung penutupan itu menyatakan bahwa Al Jazeera masih bisa berusaha memblokir perintah itu di pengadilan.

Langkah tersebut, menurut pernyataan pemerintah Israel, mencakup penutupan kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan penyiaran, memutus saluran dari perusahaan kabel dan satelit, dan memblokir situs webnya.

Tidak disebutkan lebih lanjut soal operasional Al Jazeera di wilayah Jalur Gaza. Penyedia televisi satelit dan kabel Israel langsung menghentikan siaran Al Jazeera menyusul keputusan pemerintah tersebut.

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar terkait hal ini. Diketahui bahwa Qatar mendirikan media Al Jazeera sejak tahun 1996 silam dan memandangnya sebagai cara untuk meningkatkan profil globalnya.

Bulan lalu, Al Jazeera mengeluhkan "serangkaian serangan sistematis Israel untuk membungkam Al Jazeera".

Disebutkan jaringan media itu bahwa Tel Aviv sengaja menargetkan dan bahkan membunuh beberapa jurnalisnya, termasuk Samer Abu Daqqa dan Hamza AlDahdooh -- keduanya tewas di Jalur Gaza saat perang berkecamuk. Israel membantah pasukannya menargetkan jurnalis dalam serangannya di Jalur Gaza.

sumber