Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan  perlunya  aksi berbasis solusi bagi disrupsi global, mulai dari perubahan iklim, krisis finansial, konflik geopolitik, hingga kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Hal itu dikatakan Airlangga saat mengikuti beberapa sesi utama Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (PTM OECD) yang diselenggarakan pada 2-3 Mei 2024 di Paris, Prancis.  PTM tahunan OECD kali ini mengangkat tema  “Co-Creating the Flow of Change: Leading Global Discussions with Objective and Reliable Approaches towards Sustainable and Inclusive Growth”.  Intinya ada pada penekanan pentingnya kerja sama dalam penyusunan kebijakan yang efektif dengan landasan praktik terbaik berbasis bukti dan dialog multilateral.

Di sisi lain, keinginan untuk maju yang dimiliki Indonesia antara lain didorong oleh target untuk menjadi negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada 2045. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi. Keinginan tersebut sejatinya menghadapi dua situasi secara bersamaan, peluang  sekaligus tantangan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mempunyai 50 juta generasi milenial, dan menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia harus mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan meningkatkan laju pertumbuhan menjadi 6%-7% dalam 20 tahun ke depan.

Agar tercapai, Indonesia memfokuskan diri pada  3 strategi yakni pertama, revitalisasi mesin pertumbuhan konvensional. Kedua, mendorong mesin ekonomi baru dan industri yang sedang berkembang. Dan, ketiga, memperkuat ketahanan dan pemberdayaan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut memungkinkan masyarakat menikmati standar hidup dan kesejahteraan yang lebih tinggi.
Dari sisi OECD, Indonesia dianggap harus mementingkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Perjanjian Paris. OECD memberikan perhatian terkait masih tingginya kesenjangan pembiayaan untuk pencapaian target-target yang ada, khususnya bagi negara berkembang. Sejalan dengan itu, kesenjangan juga terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Menko Airlangga sampaikan pentingnya memperkecil kesenjangan pembangunan di antara negara ASEAN. Hal ini krusial untuk menciptakan stabilitas dan membuka potensi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi global. Perkembangan pesat terhadap teknologi informasi menciptakan peluang dan tantangan yang signifikan.

Didapuk sebagai pembicara utama dalam Sesi “Solution-Oriented Approaches to Emerging Challenges”, Menko Airlangga sampaikan capaian penting dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di bidang ekonomi digital.

Peluncuran sistem pembayaran lintas negara di kawasan Asia Tenggara dan disepakatinya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi capaian yang perlu menjadi perhatian OECD. Implementasi pembayaran lintas negara telah menjangkau lebih dari 47 juta pengguna hanya dalam waktu satu tahun.

Menko Airlangga tekankan langkah-langkah tepat diperlukan untuk memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sekaligus memitigasi risiko. Dia juga menyambut baik kolaborasi penelitian dan analisis AI generatif, serta terbuka untuk bekerja sama dalam kerangka Global Partnership for AI. Pada aspek keamanan data, Menko Airlangga berikan perhatian untuk kemitraan global guna memfasilitasi aliran data lintas negara untuk memperoleh manfaat optimal dari perekonomian digital.