TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengungkapkan alasan bantuan beras tak lagi disalurkan kementeriannya di sidang sengketa hasil Pilpres hari ini.

Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bertanya kepada Risma. "Sebelum Ibu jadi Mensos, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?" tanya Arief di Gedung Mk, Jakarta pada Jumat, 5 April 2024.

Risma pun menjawab ada. Bantuan pangan itu disalurkan oleh Kementerian Sosial sebelum dia menjabat sebaga menteri. "Habis Ibu jadi menteri, digeser ke Badan Pangan Nasional (Bapanas)?" tanya Arief.

Risma lalu menjawab "Bukan bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan."

Arief lalu mengiyakan. Dengan begitu, akan lebih clear. 

"Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan ke Kemensos. Tapi karena saat itu ada temuan BPK tahun 2020, ada dispute (sengketa) harga," beber Risma.

Dia menjelaskan, Kemensos menggunakan harga CBP atau cadangan beras pemerintah sebagai acuan. Risma mengungkapkan dia hanya mau menyalurkan bansos beras jika HET (Harga Eceran Tertinggi) harga beras di lapangan, bukan harga CBP (Cadangan Beras Pemerintah).

"Kenapa pilih harga CBP? Kenapa bukan HET (harga eceran tertinggi? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa? Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau. Dan tidak ada biaya bungkus," ujar Risma.

Tapi ternyata, pembelian beras untuk bantuan itu tidak bisa mengacu pada HET, dan harus menggunakan harga CBP. Oleh sebab itu, Risma menolak.

"Akhirnya kami pun tidak mau, karena saya khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CBP," ucap mantan Wali Kota Surabaya itu. 

Arief lantas menanggapi, "karena ada persoalan, jadi Ibu yang menyatakan keberatan. Oleh Bapak Presiden digeser ke Bapanas?"

Risma pun tak menjawab pertanyaan tersebut. "Saya tidak tahu mohon maaf," ujar dia.

Rismaharini mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2023 sudah melalui persetujuan DPR RI.

“BLT El Nino 2023 untuk awal tahun 2024 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” kata Risma.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan El Nino merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui oleh DPR. "Itu tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR," katanya di persidangan.

Jelasnya, dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran ada di dalam cadangan bendahara umum negara. Cadangan tersebut digunakan saat dibutuhkan suatu tambahan. Hal itu seperti BLT El NIno.

"Dan mekansime yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti BLT El Nino," katanya.

Lanjut Sri Mulyani, pada 2024 yang telah dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas (Badan Pangan Nasional) bekerjasama dengan BUMN Bulog sesuai UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Sementara, BLT El Nino yang berganti namanya di APBN 2024 menjadi Bantuan mitigasi risiko pangan tersebut belum dieksekusi hingga saat ini. Dia mengatakan, jika dieksekusi maka anggaran di Kemensos akan bertambah.

"Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada eksekusi atau pelaksanaannya, dari awal tahun sampai sekarang," katanya.

https://nasional.tempo.co/read/18537...urkan-kemensos