Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran jumbo untuk belanja pada pos perlindungan sosial atau bansos tahun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lantas, benarkah anggaran bansos jelang Pilpres 2024 cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah? 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat alokasi anggaran untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.

Alokasi anggaran tersebut meningkat Rp53,3 triliun dari realisasi anggaran pada 2023 yang sebesar Rp443,5 triliun, atau tumbuh 12,02% secara tahunan (year-on-year/yoy).

BACA JUGA

Banjir Bansos Beras Berhasil Redam Gejolak Haga Beras

Untuk diketahui, alokasi anggaran perlindungan sosial tahun ini juga hampir menyamai anggaran perlindungan sosial pada 2020 yang terealisasi sebesar Rp498,0 triliun saat terjadi krisis pandemi Covid-19. Sementara total nilai bansos tahun 2020 sebesar Rp. 202,53 Triliun.

Mengutip laman resmi Kemenkeu, beberapa bantuan sosial yang dilangsungkan saat krisis pandemi, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, dan Sembako, termasuk juga bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik dan Kartu Pra Kerja yang disiapkan dengan total anggaran mencapai Rp203,9 triliun.

Setelah krisis yang menghantam pada 2020, anggaran perlindungan sosial pun cenderung menurun. Pada 2021, anggaran perlindungan sosial turun 6% dengan realisasi sebesar Rp468,2 triliun.

Pada 2022, realisasi anggaran pos ini juga kembali turun, sebesar 1,6% menjadi Rp460,6 triliun. Sementara realisasi anggaran pada 2023 turun 3,71% secara tahunan.


Alokasi tersebut turun dibandingkan awal masa pandemi Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 498 triliun.

Berikut anggaran perlinsos periode 2020-2024:

2020: Rp 498 triliun, bansos Rp 202,53 Triliun
2021: Rp 468 triliun, bansos Rp 173,65 Triliun
2022: Rp 460,6 triliun,bansos Rp 161,52 Triliun
2023: Rp 439,1 triliun,bansos Rp 146,67 Triliun
2024: Rp 496,8 triliun,bansos Rp 157,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seluruh program bansos pemerintah sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata Sri Mulyani, saat konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah melibatkan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perumusan APBN.

https://m.bisnis.com/amp/read/202402...anjang-sejarah