Jakarta - Izin acara 'Desak Anies' di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, dicabut. Terungkap, izin acara itu dicabut karena Museum Diponegoro merupakan aset TNI AD.
"Iya benar, bahwa Monumen Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Mondip merupakan aset TNI AD di bawah Korem 072/Pamungkas," kata Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar kepada detikcom, Selasa (23/1/2024).

Museum Diponegoro dikelola Korem 072/Pamungkas, Yayasan Wiratama dan bekerja sama dengan pihak swasta. Dicabutnya izin acara di lokasi aset TNI itu juga untuk menegakkan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

"Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024 yaitu tidak memberikan fasilitas tempat, sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," kata dia.

Izin acara dicabut setelah pengelola mengetahui bahwa acara akan digunakan untuk acara bernuansa politik.

"Saat itu ada rencana akan dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon. Namun pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, maka pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut," kata Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi terpisah.

Seperti diketahui, Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi masalah itu.

Berdasarkan informasi yang diposting ulang oleh Anies Baswedan di akun X-nya, kegiatan 'Desak Anies' yang semula berada di Museum Diponegoro Sasana Wiratama harus dipindahkan. Pihak dari tim AMIN menyampaikan permintaan maaf.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menanggapi pencabutan izin acara 'Desak Anies' di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Habiburokhman meminta paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak arogan pakai fasilitas TNI tersebut.

"Paslon AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus paslon pilpres lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/1).

Habiburokhman menjelaskan tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye merupakan pelanggaran konstitusi. Habiburokhman mengkritik keras anggapan jika pencabutan izin itu merupakan bentuk ketidaknetralan TNI.

"Konstitusi kita pasal 30 ayat 4, dan UU no.34 tahun 2004 juga sudah mengatur tentang bahwa TNI harus netral tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak," jelasnya.

"Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politk yang tidak etis," lanjut Habiburokhman.

Komen TS

TNI harusnya mempersilahkan AMIN menggunakan Monumen Diponegoro untuk area kampanye AMIN. Kalau bisa kampanye dilaksanakan di Makodam atau Istana Negara sekalian.

Hal itu justru menunjukkan keberpihakan TNI & Pemerintah kepada perjuangan umat Islam yang direpresentasikan oleh pasangan AMIN.

TNI & Pemerintah harus sadar bahwa Indonesia bisa merdeka karena perjuangan umat Islam dibawah kepemimpinan Ulama & Habaib. Umat Islam mengorbankan jiwa raga untuk melepaskan diri dari kaum kafir penjajah dan terlepas dari belenggu hukum buatan kaum kafir.