Anies Baswedan/Foto: Faiq Azmi
Jakarta -

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dirasa terlalu fokus dalam mencari keuntungan. Padahal, menurutnya perusahaan-perusahaan pelat merah ini tidak dibentuk untuk meningkatkan pendapatan negara atau mencari keuntungan semata.

"Ketika negara punya korporasi (BUMN), jangan dipandang itu sebagai (sumber) mencari keuntungan, itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini," ungkap Anies dalam dialog bersama Kadin di Djakarta Theater, Kamis (11/1/2024) malam.

"Menurut saya di sini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi," tegasnya

Anies berpendapat BUMN terlalu fokus mencari keuntungan, maka hal ini dapat menyebabkan crowding out atau kondisi di mana kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif malah menurunkan investasi sektor swasta.

Selain itu, menurutnya kondisi tersebut juga bisa memasukkan pemerintah dalam konflik kepentingan antara BUMN dengan swasta. Di mana pada akhirnya Anies merasa pemerintah lebih mengunggulkan BUMN dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang membantu perseroan.

"Kalau ini (BUMN) dipandang sebagai instrumen pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada conflict of interest, di satu sisi regulator di sisi satu lain adalah market player. Maka dia akan bisa membuat regulasi yang bisa menguntungkan maket player miliknya dia (pemerintah)," terangnya.

Untuk itu Anies mengatakan seharusnya BUMN hanya bekerja di sektor-sektor strategis nasional seperti industri telekomunikasi, industri pertahanan, ataupun sektor-sektor industri lain yang tidak bisa dikerjakan swasta. Sedangkan untuk sisanya ia merasa harus dilepas ke pasar agar sektor swasta berkembang.

"Kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi gimana? itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan," ungkapnya.
(fdl/fdl)

https://finance.detik.com/berita-eko...arus-dikoreksi.