Jakarta - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara mengenai polemik kondisi Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Anies menilai semestinya Kampung Susun Bayam yang dibangun di eranya sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah bisa ditempati warga eks Kampung Bayam.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara bertajuk 'Resolusi Indonesia' diselenggarakan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/1/2024) malam. Anies awalnya ditanya oleh Bendum NasDem Ahmad Sahroni sebagai pemandu acaranya.

"Satu Pak, itu kan ada Kampung Bayam. Bapak waktu itu sudah bangun bagi warga Kampung Bayam. Sampai di mana kampung bayam itu diperuntukkan untuk masyarakat?" ujar Sahroni.

Anies kemudian bicara soal pentingnya program berkelanjutan. Dia menilai tega jika tempat yang sudah disiapkan belum diberikan ke warga.

"Itu salah satu contoh gimana keberlanjutan itu harus dituntaskan. Jadi sengaja dibangun di situ, disiapkan tempatnya di situ. Menurut saya tega sekali tempat yang sudah disiapkan itu tidak diberikan kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya masuk ke tempat itu. Ini adalah soal bagaimana kita mencari cara," kata Anies.

Anies menekankan sejak awal pembangunan kampung susun yang terletak di kawasan JIS itu telah rampung. Sehingga, kata dia, yang diperlukan saat ini yakni mengizinkan warga menempati hunian tersebut.



"Kampung Bayam itu sudah tuntas. Tinggal diberi izin dan itu soal kewenangan saja mau diberikan apa tidak. Menurut saya itu harusnya diberikan," tegasnya.

Anies menyebut kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah usai sejak 16 Oktober 2022 lalu. Anies lantas berharap pemimpin setelahnya mengizinkan warga Kampung Bayam memperoleh haknya memiliki tempat tinggal.

"Memang batas kewenangan (saya) habis di 16 Oktober kemarin. Dan saya berharap pemegang kewenangan yang ada sekarang menuntaskan hak-hak warga Kampung Bayam untuk mereka bisa tinggal di tempat yang sudah kami bangun. Sudah dibangun tuh, udah kami bangun, udah siap, tinggal diisi saja. Dan kalau itu dikerjakan maka kita bisa mengatakan Republik melindungi siapa saja. Ini bukan soal kreditnya kepada Gubernur sebelumnya. Ini soal melindungi rakyat kita yang punya hak untuk hidup dan tinggal di tempat itu," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, polemik antara JakPro selaku pengelola KSB den warga Kampung Bayam sempat mencuat. Kala itu, warga menuntut agar JakPro segera memberikan kunci hunian KSB. Setelah setahun bertahan di dalam tenda, warga akhirnya bersedia direlokasi di Rusunawa Nagrak.

Namun kini, polemik baru muncul. Sebanyak 40 KK secara paksa menghuni Kampung Susun Bayam tanpa listrik dan air.


(taa/idn)
https://news.detik.com/pemilu/d-7126...ega-sekali/amp