JAKARTA - Mahfud MD menyindir pejabat-pejabat yang sibuk berkampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 tanpa mengindahkan tugas negara yang masih diemban.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 menyampaikan hal itu ketika menemui diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023) malam.

"Orang yang di sana itu, pada di luar daerah, pidato. Kapan ngantornya?" kata Mahfud disambut sorak-sorai para simpatisannya.

"Kok banyak orang, kemarin di Jawa Tengah, besok ada di Sulawesi.

Saya melakukan itu kan bisa juga, tetapi saya tidak," ujarnya melanjutkan.

Selepas acara, wartawan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut siapa yang dimaksud sibuk berkampanye itu.

"Siapa aja, kan banyak.

Ada anggota, ketua partai.

Yang jadi menteri kan banyak tuh.

Kok malah tanya saya?

Kan banyak yang jadi menteri, kepala daerah, jadi apa semuanya, kan berjalan ke mana-mana itu. Kok boleh?" katanya lalu tertawa.

"Kamu baca di koran saja lah.

Tiap hari itu ada di koran.

Ada di sana, ada di situ.

Menerima deklarasi, menerima ini, itu.

Tiap hari ada di luar kantor kan.

Makanya saya juga kalau melakukan kaya gini ini, oh iya orang lain juga melakukan.


Saya sih di luar jam kerja ini," ujar Mahfud lagi.

Diketahui, dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang bertanding pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, hanya dua orang yang bukan pejabat negara.

Keduanya adalah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mahfud merupakan Menko Polhukam saat ini.

Sementara itu, cawapres pendamping Anies, adalah Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Kemudian, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 adalah pejabat negara.

Prabowo Subianto masih berstatus Menteri Pertahanan.

Sedangkan pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, masih berstatus Wali Kota Surakarta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mewajibkan empat orang ini untuk mundur dari jabatannya sehubungan dengan pencalonan pada Pilpres 2024.

Tetapi, diperbolehkan mengambil cuti jika hendak berkampanye pada hari kerja. (*)


https://jateng.tribunnews.com/2023/1...pan-ngantornya

Itu namanya pimpinan yang bertanggung jawab..

Eh gajian full apa kena potongan yak