Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumiko Kishida membahas tiga agenda khusus dalam  Perhelatan KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang  di Tokyo pada Minggu (17/12/2023). Ketiganya dimaksudkan sebagai  pilar dalam Visi Bersama ASEAN-Jepang. Pada agenda pertama dibahas kerja sama untuk perdamaian dan stabilitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut.

Selama setengah abad terakhir, hubungan kemitraan antara ASEAN dan Jepang telah menjadi salah satu tonggak penting dalam dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara. Kemitraan ini bukan hanya sebatas hubungan bilateral, melainkan sebuah aliansi strategis yang memperlihatkan ketergantungan dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Pandemi, krisis ekonomi, dan masalah keamanan lintas negara menjadi ujian bagi kedua pihak, namun keduanya berhasil menjalaninya dengan solidaritas yang mengesankan.

Pentingnya peran Jepang dalam mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pandangan beliau, kemitraan antara ASEAN dan Jepang harus menjadi solusi bagi berbagai ketegangan dan konflik yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi tiga langkah konkret yang dapat diambil untuk mengokohkan kemitraan ini.

Pertama, adalah perlunya kolaborasi yang inklusif di kawasan. Dengan mengedepankan prinsip ASEAN Outlook on Indo Pacific, Presiden Joko Widodo mendorong bentuk kerja sama yang melibatkan semua pihak, termasuk Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Korea Selatan. Kolaborasi ini dianggap sebagai fondasi utama dalam mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama di kawasan.

Kedua, adalah pentingnya menghormati hukum dan peraturan internasional. Presiden Joko Widodo menyampaikan seruan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di kawasan dengan mematuhi hukum internasional. Ia mengambil contoh tragedi kemanusiaan di Palestina dan konflik berkepanjangan di Ukraina sebagai peringatan bahwa ketidakpatuhan terhadap norma internasional dapat membuka pintu menuju ketidakstabilan dan konflik yang lebih besar.

Ketiga, adalah perlunya memperkuat sentralitas ASEAN. Dukungan terus-menerus dari Jepang dianggap sebagai kunci untuk menjaga sentralitas ASEAN, termasuk dalam penyelesaian isu-isu yang mungkin muncul, seperti krisis di Myanmar. Presiden Joko Widodo mengajak ASEAN dan Jepang untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama, yaitu common security, common stability, dan common prosperity.

Sebagai kesimpulan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kemitraan antara ASEAN dan Jepang bukan hanya sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan sebuah solusi konkret untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran bersama di kawasan. Dalam konteks ini, peran Jepang tidak hanya diakui, tetapi juga diharapkan untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi ASEAN dalam menghadapi dinamika kompleks di tingkat regional maupun global.