Indikator ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang mengesankan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam tujuh kuartal terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh di atas 5 persen, dengan pertumbuhan mencapai 5,17 persen pada triwulan II tahun 2023. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras serta kerjasama efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didukung oleh partisipasi masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang berlangsung pada Selasa (3/10), Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke kisaran 6-7 persen guna menjaga momentum "Indonesia Maju".

“Salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan memperkuat teknologi digital, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Wapres Ma'ruf Amin juga menetapkan beberapa kebijakan yang relevan untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pembuatan regulasi yang mendukung digitalisasi, inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan optimalisasi infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional.

Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas P2DD, menyampaikan beberapa pencapaian Satgas P2DD dalam periode tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

Menurut Menko Airlangga, implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah mencapai hasil positif. Berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, sebanyak 399 Pemerintah Daerah, atau setara dengan 73,6 persen, telah masuk dalam kategori "Digital". Pemerintah optimistis bahwa target 75 persen digitalisasi dapat tercapai pada tahun ini.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan upaya untuk memperkuat ekosistem ETPD dan meningkatkan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja di tahun 2023 meningkat menjadi 489 Pemerintah Daerah, atau setara dengan 90,2 persen.

"Untuk mencapai target 75 persen digitalisasi pada tahun 2023, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Hingga Agustus 2023, 161 PSN telah selesai dan total investasinya mencapai Rp1.134 triliun, yang akan mendukung ekspansi layanan digital di Indonesia," ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini, 24 dari 27 BPD telah memiliki layanan perbankan digital, namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Menko Airlangga juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan kebijakan P2DD.

Satgas P2DD juga telah mengadakan Championship TP2DD 2023 yang menciptakan persaingan yang sehat di 5 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sebagai hasilnya, 15 Pemerintah Daerah telah mendapatkan Penghargaan TP2DD terbaik, bersama dengan Pemda yang mendapatkan Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain itu, satu BPD juga dinilai sebagai yang terbaik dalam mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.

Komitmen Pemerintah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta kerjasama antarstakeholder, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga momentum "Indonesia Maju", dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi