Pemerintah telah menetapkan program inklusi keuangan bagi semua kelompok masyarakat sebagai  salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Inisiatif penting itu diwujudkan melalui keberadaan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), sebagai wadah  sinergitas kebijakan keuangan inklusif antar Pemerintah Pusat Dan Daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata di seluruh daerah. Bentuk lanjutannya ada pada  penyelenggaraan Workshop Keuangan Inklusif bertema Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 22 dan 24 Agustus 2023.

Worshop ini bertujuan untuk bisa memberi manfaat signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit di jangkau seperti masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). “Workshop Keuangan Inklusif menjadi bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMK (Usaha Mikro Kecil) serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.  Salah satu yang disasar Sekretariat DNKI adalah komunitas Koperasi-Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) yang ada di Kalimantan Barat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut.

Lebih jauh dikatakan bahwa program yang digagas bersama antara Kemenko Perekonomian, Keuskupan Agung Pontianak dan segenap stakeholders terkait bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan, peluang akses permodalan dan pembiayaan salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penjaminan melalui lembaga keuangan formal dan juga peluang kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan stakehoders keuangan inklusif.

Hal itu tak lain karena masih banyaknya tantangan yang musti dihadapi khususnya untuk daerah dengan kategori 3 T itu seperti  akses teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan.

Karena lewat workshop ini, diharapkan masyarakat punyaa akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran yang itu sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah. 
“
Semoga kegiatan ini dapat meningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam upaya untuk membangkitkan perekonomian dan dapat mencapai pertumbuhan keuangan inklusif sebesar 90% di tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga