Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Keberhasilan ini menandai WTP ke-15 sejak tahun 2008, menunjukkan komitmen Kemenko Perekonomian dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemenko Perekonomian selalu berkomitmen untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini didukung oleh penerapan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Kemenko Perekonomian menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebahagiannya atas capaian tersebut saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kemenko Perekonomian pada Jumat (11/07). Ia juga mengapresiasi kerja keras tim Pemeriksa BPK yang telah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian sejak bulan Januari hingga Mei lalu.

Dalam hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2022, yang menandakan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki pengungkapan yang cukup, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Airlangga Hartarto mengapresiasi kerja keras jajaran BPK dan tim Kemenko Perekonomian yang telah berkontribusi dalam meraih Opini WTP tersebut. Menko Airlangga juga menyatakan harapannya agar seluruh jajaran Kemenko Perekonomian terus berupaya meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

"Opini WTP merupakan standar yang harus dipertahankan. Saya berharap agar terus mendorong pengembangan sistem pengendalian internal yang memadai serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian," ungkap Menko Airlangga.

Dengan capaian Opini WTP ini, Kemenko Perekonomian menegaskan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Seluruh jajaran Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan menindaklanjuti catatan dan temuan demi meningkatkan kinerja perekonomian nasional.