Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dan terjangkau. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah gencar mendorong inisiatif-inisiatif edukasi atau literasi keuangan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat prioritas.
Dikatakan oleh Airlangga yang sangat  berperan dalam pelaksanaan program-program ini. Pemerintah sejak awal telah  memberikan dukungan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat literasi keuangan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan Workshop Keuangan Inklusif Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait di Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Menko Airlangga Hartarto secara virtual hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan harapannya agar koordinasi dan sinergi antarstakeholder terus ditingkatkan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif. Beliau berharap bahwa kegiatan ini akan membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas (scale up) serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Kalimantan Barat, sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendapat Menko Airlangga Hartarto ini didukung oleh Tim Ahli Menko Perekonomian, Franky Sibarani, yang juga menekankan bahwa pendorong keuangan inklusif akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas perekonomian, stabilitas sistem keuangan negara, pengurangan kegiatan lembaga keuangan non-bank, serta pendalaman pasar keuangan. Program Workshop Keuangan Inklusif Karya Ekonomi Kalimantan Barat di Kota Singkawang dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari program-program yang bertujuan untuk memajukan UMKM dan individu masyarakat Kalimantan Barat.

Selain itu, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, menjelaskan bahwa workshop tersebut diadakan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah di wilayah Kalimantan Barat. Dalam workshop ini, dijelaskan peluang akses permodalan dan pembiayaan, seperti melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penjaminan melalui lembaga keuangan formal, serta peluang kemitraan antara UMKM dengan stakeholder keuangan inklusif.

Selanjutnya, Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Pontianak, Romo Paulinus Surip, menyambut baik penyelenggaraan workshop dan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan melalui berbagai layanan keuangan formal. Beliau juga menekankan pentingnya pembiayaan UMKM melalui ekonomi kreatif bagi masyarakat yang bergerak dalam sektor usaha.

Peran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mendorong literasi keuangan dan kesejahteraan sosial di Indonesia sangatlah penting. Dukungan dan komitmen yang ditunjukkan beliau dalam memajukan inklusi keuangan dan memperkuat literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi dorongan yang luar biasa. Program-program yang telah dilaksanakan, seperti Workshop Keuangan Inklusif Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat, memberikan bukti nyata akan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga langkah-langkah ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.