Salah satu agenda yang diusung joint Mission Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Uni Eropa berkaitan dengan isu regulasi yang dibuat dalam EUDR. Aturan yang secara langsung dipandang tidak adil karena menghambat akses  pasar komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dan merugikan para petani kecil (smallholders) yang akan terbebani dengan persyaratan. Hasil dari pertemuan yang berlangsung selama dua hari pada 30 – 31 Mei 2023 di Brussels, Belgia tersebut akhirnya memunculkan sejumlah kesepakatan awal.

Salah satunya adalah penjajakan pembentukan mekanisme konsultasi/platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Gugus tugas yang nantinya bisa melibatkan multi-stakeholder dalam rangka penyusunan implementing regulation dari EUDR yang tidak akan membebani dan memberatkan pelaku industri kelapa sawit dan para petani kecil (smallholders).

Usulan tersebut muncul karena Indonesia dan Malaysia sejak awal mengkhawatirkan dampak dari implementasi aturan tersebut akan mempengaruhi pasar sawit Indonesia ke Uni Eropa karena penerapan country benchmarking (penerapan label high risk, standard, dan low risk kepada negara tertentu yang dinilai akan merusak citra), Geolocation Data (membebani smallholders dan isu keamanan data), pengakuan standar
nasional/internasional sektor kelapa sawit sebagai langkah mitigasi dari EUDR (RSPO, ISPO dan MSPO), compatibility EUDR terhadap ketentuan WTO, serta komitmen Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan hak-hak pekerja sesuai Konvensi ILO.

Kegiatan utama Joint Mission yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputy Prime Minister/Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof adalah pertemuan dengan beberapa pejabat kunci Uni Eropa, di antaranya High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell-Fontelles, Commissioner for the Environment, Oceans and Fisheries Virginijus Sinkevicius, Executive Vice President – European Green Deal and Commissioner for Climate Action Policy Frans Timmermans, Vice President of the European Parliament MEP Heidi Hautala, serta Chair of International Trade/INTA Committee MEP Bernd Lange.