• Beranda
  • ...
  • Gosip Nyok!
  • Miris! Kepala Desa Di Sumsel Dibui Gegara Pakai Duit Honor Guru Ngaji Untuk Open BO

albyabby91
TS
albyabby91
Miris! Kepala Desa Di Sumsel Dibui Gegara Pakai Duit Honor Guru Ngaji Untuk Open BO
Seorang Kepala Desa dihukum 6 tahun penjara gara-gara menyelewengkan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk membayar honor guru ngaji dan guru PAUD tetapi malah dipakai untuk memuaskan kebutuhan pribadinya hingga dipakai untuk menyewa wanita panggilan via online atau open BO. Peristiwa ini terjadi di Musi Rawas, Palembang, Sumatera Selatan.




Kasus Herman Sawiran, mantan penjabat kepala desa (kades) Ngestikarya, yang divonis 6 tahun penjara atas dakwaan korupsi dana desa, mengungkapkan dua aspek penting dalam konteks moral dan gaya hidup. Pertama, terdapat pelanggaran moral yang jelas terkait penyalahgunaan kepercayaan dan penggelapan dana publik. Kedua, gaya hidup yang dilakukan oleh Herman Sawiran menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati posisinya sebagai pemimpin masyarakat.

Dari segi moral, tindakan Herman Sawiran mencerminkan kekurangan moralitas dan etika. Sebagai seorang kepala desa, Herman seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia justru memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi dan meninggalkan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya mencoreng citra dirinya, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari dana desa tersebut.

Selain itu, penyelewengan dana untuk foya-foya dan menyewa wanita open BO menunjukkan sikap yang tidak bermoral dan bertanggung jawab. Penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi dan perilaku yang melanggar hukum menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Herman tidak memiliki prinsip etika yang kuat atau kepedulian terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritasnya.

Gaya hidup Herman Sawiran yang melibatkan penggunaan dana desa untuk foya-foya dan penyewaan wanita open BO menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin masyarakat, ia harus menjadi contoh yang baik bagi warganya. Namun, tindakan-tindakannya justru mencerminkan perilaku hedonistik dan tidak bertanggung jawab. Gaya hidup semacam ini menunjukkan prioritas yang salah, di mana kepuasan pribadi dan kenikmatan jangka pendek diutamakan daripada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kasus Herman Sawiran menyoroti pentingnya integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Seorang pemimpin harus memiliki moralitas yang kuat, integritas yang tak tergoyahkan, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Melalui tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, Herman Sawiran telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip moral yang harus menjadi dasar dalam tindakan seorang pemimpin.

Kasus semacam ini sih sudah sering sekali terjadi tetapi sepertinya belum ada formula yang tepat untuk meminimalisir masalah semacam ini. Sejak awal, sistem pemilu langsung termasuk pemilihan di tingkat Desa tidak jarang melah menimbulkan masalah. Menurut TS sih setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya :

1. Integritas Yang Rendah

Minimnya integritas yang dimiliki oleh pejabat publik menyebabkan mereka tidak mengindahkan prinsip etika, kejujuran dan moral. Tidak jarang jabatan malah dianggap seperti bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi.

2. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Minim

Masyarakat hanya dijadikan sebagai alat untuk mengeruk suara saat pemilu tetapi ditinggalkan saat terpilih. Kesadaran masyarakat juga masih sangat rendah untuk terlibat dalam upaya mengawasi dan mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di instansi pemerintah.

3. Mentalitas Feodal dan Premanisme

Di beberapa daerah unsur feodalisme masih sangat kental di masyarakat. Mengkritik dan mempertanyakan kinerja pemerintah dan pejabat publik dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Padahal mereka bukan raja atau bangsawan yang harus di sembah sujud dan semua yang kebijakan seenak udelnya saja.

Di sisi lain, upaya untuk merekrut preman untuk menjadi backingan para pejabat dan menakut-nakuti rakyat masih marak dilakukan. Tak jarang warga yang vokal akan mendapatkan intimidasi dari pengancaman bahkan penganiayaan fisik.

Bagaimanapun juga jabatan publik di level apapun punya konsekuensi etis dan hukum yang menyertainya. Segala tindakan yang melanggar keduanya jelas harus mendapatkan ganjaran berupa hukuman yang setimpal.

Menurut Agan dan Sista, apalagi yang bisa dilakukan agar kejadian serupa bisa diminimalisir? Berikan pendapat kalian di bawah yaa. Terima kasih sudah membaca, see you on the next thread.

Narasi : Ulasan Pribadi

Sumber Referensi :

https://www.detik.com/sumbagsel/huku...rujung-penjara

Copyright @albyabby912023, All right reserved.





spay21marwangroove920penikmatbucin
penikmatbucin dan 13 lainnya memberi reputasi
14
3.6K
159
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Gosip Nyok!
Gosip Nyok!
icon
33.7KThread23.6KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.