Kompas.com - 30/05/2023, 19:00 WIB 1 Lihat Foto Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw(Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani) 02:19 Penulis Aisyah Sekar Ayu Maharani | Editor Masya Famely Ruhulessin

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw berharap Papua bisa mempunyai transportasi kereta api seperti yang sudah dibangun di Sumatera Selatan (Sumsel). Selama ini, masyarakat Papua hanya mengandalkan transportasi pesawat dan kapal. Padahal, operasional kedua moda transportasi ini mudah dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

"Jadi kalau ada kereta yang bisa melintasi Papua Barat/Manokwari ke Sorong Raya dan sebaliknya. Nanti tembus sampai ke Papua Induk, perjalanan akan mudah," kata Paulus dalam acara pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Kendati demikian, Paulus tidak memungkiri adanya kendala yang dihadapi dalam membangun infrastruktur di Papua, misalnya dari sisi kenampakan alam.

"Ada lembah, danau, laut, dan gunung yang begitu luas, sehingga memerlukan waktu dan tidak gampang," imbuh Paulus.

Dirinya berharap, lewat adanya pengukuhan anggota BP3OKP, pembangunan infrastruktur di Papua bisa semakin digiatkan. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang pengangkatan enam anggota BP3OKP yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 April 2023.

Keenam anggota BP3OKP tersebut, antara lain: Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Masa jabatan keanggotan BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua adalah 5 tahun dan diharapkan bisa mengawal rencana induk percepatan pembangunan di Papua selama 20 tahun ke depan atau hingga 2041 serta menampung aspirasi masyarakat Papua.

Dalam sambutannya, Alberth Yoku mengatakan, BP3OKP akan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua lewat perencanaan yang sudah ada.

"Misalnya dari Kementerian PUPR atau Bappeda di masing-masing provinsi atau kabupaten. Apa yang direncanakan itu dipadukan," tambah Albert. Adapun dana pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus di Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

https://www.kompas.com/properti/read...atera-selatan.
Masalah pembebasan tanahnya, kontur wilayah sampai tanah adat sewa atau beli...
belum lagi teroris muncul atau babi punya suku adat lewat