Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang para Menteri negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan bersama terkait isu-isu penting yang akan dibahas dalam pembahasan jelang pertemuan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Detrois, Michigan, AS pekan lalu. Pertemuan kali ini menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bagi negara-negara ASEAN. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri maupun Pimpinan Delegasi dari 7 Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Para menteri ASEAN berdiskusi mengenai peran third parties pada isu Labor (Ketenagakerjaan) dalam kerangka Kerjasama IPEF. Diskusi menitikberatkan arah peran Serikat Pekerja dan masyarakat madani dalam berbagai isu ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN dan pentingnya membangun konsensus dalam kerjasama IPEF.

Di awal pertemuan, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyampaikan bahwa ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dengan seksama serta mempertimbangan kondisi dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa mekanisme dalam International Labor Organization (ILO) merupakan solusi bagi penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan melibatkan peran pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. “Penyelesaian isu ketenagakerjaan dalam IPEF harus sejalan dan melalui mekanisme ILO, dengan memperhatikan regulasi domestik”, tegas Menko Airlangga pada pertemuan para Menteri ASEAN tersebut.

Mendukung pernyataan Menko Airlangga, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Thailand, Pornpimol Kanchanalak, menyampaikan bahwa penyelesaian isu ketenagakerjaan melalui ILO merupakan komitmen Thailand.

Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Hong Diem, juga menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan concern utama bagi Vietnam. Dan kondisi tiap negara anggota IPEF berbeda-beda dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

Para petinggi negara ASEAN sepakat bahwa pembahasan isu ketenagakerjaan dalam kerangka Kerjasama IPEF perlu melalui mekanisme dan sejalan dengan ILO serta harus memperhatikan regulasi domestik.