KPK Sebut Pengadaan Barang dan Jasa Lahan Basah untuk Korupsi
TS
netizen62
KPK Sebut Pengadaan Barang dan Jasa Lahan Basah untuk Korupsi
Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu lahan basah untuk melakukan korupsi. Ia menyebut korupsi di sektor pengadaan menyumbang 21 persen kasus yang ditangani oleh lembaga yang berdiri sejak tahun 2004 tersebut.
Johanis menyebut korupsi di sektor pengadaan berjumlah 277 kasus yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2022. Proyek pembangunan wisma atlet Hambalang dan pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang sangat merugikan keuangan negara.
“Urusan pengadaan barang dan jasa itu sudah biasa, sudah tau siapa pemainnya dan apa yang dimainkan. Tinggal tunggu waktu saja ketemu KPK,” ujar Johanis pada Selasa 21 Maret 2023 melalui keterangan tertulis.
Selain itu, Johanis turut memaparkan bagaimana sulitnya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Namun, ia menyebut kendala tersebut sebagian besar berkutat kepada integritas dan kompetensi para penyelenggara negara.
“Selain itu, tantangan lainnya adalah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang belum memadai, audit IT yang belum optimal, belum terbentuknya ekosistem bebas korupsi di sektor pengadaan, dan lain sebagainya,” ujar mantan jaksa tersebut.
Johanis menyebut sektor pengadaan barang dan jasa menarik minat untuk melakukan korupsi. Sebab, kata dia, anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pengadaan jumlahnya sangatlah besar tiap tahunnya.
“43-44 persen pagu belanja daerah merupakan pagu belanja pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2023, diperkirakan total nilai belanja pengadaan mencapai Rp.309,603 miliar,” kata Johanis.
Oleh sebab itulah, Johanis mengatakan KPK mencanangkan program Monitoring Center for Prevention atau MCP. Ia menjelaskan program tersebut dibuat untuk memonitor beberapa indikator seperti transparansi rencana pengadaan dan juga pemenuhan komitmen e-Purchasing.
“Juga melakukan survei kepuasan masyarakat, vendor management system, penguatan sumber daya manusia, dan lain sebagainya,”
(Mohon maaf,TS tidak bermaksud mendeskreditkan bacapres tertentu,kebetulan saja berita ini ada di daftar atas pencarian google.)
Mark up harga dalam pengadaan barang itu wajar,gak bisa di anggap korupsi.gak mungkin kan harga barang bisa net,ada ongkir,admin,ongkos kuli,biaya cetak nota dll
Belum lagi budaya "trimakasih" dapat tender
"Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi 'oli' pembangunan," kata Fadli zon
