Merdeka.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak untuk membuat panitia khusus (pansus) guna menyelidiki isu jual beli jabatan di instansi lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Jual beli jabatan di DKI Jakarta ibarat kentut. Enggak ada yang berani ngomong, enggak ada yang berani ngaku 'aku yang kentut' kan Enggak ada. Tapi itu fakta, bukan saya ngarang-ngarang. Suarakan biar segera didorong bentuk pansusnya gitu loh. Yang bisa menguak itu kalau udah terbentuk pansus, itu pasti akan terbuka semuanya," kata Gembong ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (24/8).

Berdasarkan temuan Gembong, beberapa oknum yang ingin naik jabatan perlu membayar sebesar Rp60 juta.

"Untuk geser dari posisi kepala subseksi, itu kan tingkatan paling rendah gitu, geser jadi kepala seksi (itu Rp60 juta). Hanya geser-geser aja dikit. Itu dalam eselon yang sama," tambah Gembong.

Untuk menjadi camat, Gembong menemukan ada yang menjual Rp200-250 juta. Namun, tidak ada harga pasti dalam jual beli jabatan ini.


"Ya bervariasi-lah. Enggak akan baku (harganya) tetapi bervariasi tergantung moodnya si penjual itu. Ada yang Rp100 juta, kalau camat ada yang Rp250 juta, Rp200 juta, bervariasi," tambah Gembong.

Gembong juga menambahkan bahwa di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan praktik jual beli ini semakin marak.

"Ini sudah bukan sekedar marak. Ini sudah menjadi. Sekarang pertanyaan sederhananya begini, ini keterlibatan pihak lain sudah cukup begitu sangat sentral keterlibatan. Sekarang yang ikut campur jadi lebih banyak. Anies punya tim yang begitu banyak," kata Gembong.

Sebelum masa jabatan Anies berakhir, Gembong berharap Gubernur dapat mengevaluasi dan menemukan oknum yang melakukan jual beli jabatan.

"Sebelum meninggalkan Jakarta seharusnya ini menjadi evaluasi di akhir-akhir masa jabatannya, agar ditemukan akarnya dimana gitu loh, siapa yang terlibat gitu," kata Gembong. [rhm]

JUAL BELI JABATAN
kok hanya dari partai banteng aja yang bersuara ya, dari partai lain gimana, kalo benar terbukti, ngeri juga praktek pungli di pemprov dki,