Jakarta, CNBC Indonesia - Turki dinilai harus menghadapi dakwaan di depan pengadilan internasional karena terlibat dalam tindakan genosida terhadap orang-orang Yazidi, sementara Suriah dan Irak gagal dalam tugas mereka untuk mencegah pembunuhan.
Hal itu diungkapkan oleh pengacara HAM Inggris Helena Kennedy yang mendukung hasil dari penyelidikan terkait hal tersebut.
Adapun sejumlah pengacara HAM menyusun sebuah laporan yang menyoroti tanggung jawab yang mengikat bagi negara untuk mencegah genosida di wilayah mereka. Bahkan, jika genosida dilakukan oleh pihak ketiga seperti Negara Islam (ISIS).


Para pengacara yang berada di bawah 'bendera' Komite Keadilan Yazidi (YJC) mengatakan ada akuntabilitas di bawah hukum internasional bagi negara-negara untuk mencegah kejahatan genosida di bawah Konvensi Genosida.
Sir Geoffrey Nice QC, ketua YJC, menggambarkan genosida orang Yazidi sebagai "kegilaan yang menumpuk pada kejahatan".
"Mekanisme yang ada bisa menyelamatkan Yazidi dari apa yang sekarang menjadi bagian dari masa lalu mereka, dan bagian dari kehancuran parsial masa lalu mereka," katanya, seperti dikutip The Guardian, Rabu (6/7/2022).
Menurutnya, telah menjadi rahasia umum bahwa genosida terus mengancam Yazidi, minoritas agama, dari tahun 2013 di Irak dan Suriah.
Laporan tersebut, sebagai hasil dari penyelidikan selama 3 tahun terhadap 13 negara, menyimpulkan tiga dari mereka gagal dalam tugas mereka untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah genosida.
Dalam kasus Turki, komite melangkah lebih jauh dengan menuduh para pemimpinnya terlibat dalam pembantaian, menuduhnya gagal mengawasi perbatasannya untuk menghentikan aliran bebas pejuang ISIS, termasuk sejumlah besar warga negara Turki.
Adapun, komite mengeklaim bahwa mulai April 2014, para pejabat Turki menutup mata terhadap penjualan, pemindahan, dan perbudakan wanita dan anak-anak Yazidi, dan membantu melatih para pejuang yang berafiliasi dengan ISIS untuk memerangi musuh-musuh Kurdi di Suriah.
"Pejabat Turki tahu dan/atau sengaja buta terhadap bukti bahwa orang-orang ini akan menggunakan pelatihan ini untuk melakukan tindakan terlarang terhadap Yazidi," kata laporan itu.

Laporan tersebut mencatat tuduhan serupa telah dibuat terhadap beberapa negara Teluk, termasuk Qatar, tetapi tidak cukup bukti yang dihasilkan.
Laporan setebal 278 halaman itu mengakui bahwa pada Juni 2014, Irak telah meminta PBB untuk mengakui kekejaman yang dilakukan oleh ISIS, tetapi menuduh pemerintah Irak tidak berkoordinasi dengan otoritas Kurdi atau mengambil tindakan untuk mengevakuasi Yazidi ke tempat yang aman.
Pemerintah Suriah, menurut laporan itu, gagal mencegah pemindahan dan penahanan Yazidi yang diperbudak di wilayahnya.
Duta Besar Turki untuk Inggris, mit Yaln, mengatakan kritik itu tidak berdasar dan tidak adil. Dia mengatakan Turki sejak tahun-tahun awal konflik di Suriah memainkan peran kunci dalam perlindungan warga sipil Suriah dan minoritas, termasuk Yazidi, di wilayah tersebut terhadap serangan dan pelanggaran kelompok teroris.

"Turki tidak hanya membuka pintunya dan menjadi surga yang aman bagi jutaan warga Suriah dan Yazidi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi orang-orang di kawasan itu melalui tiga operasi kontra terorisme di Suriah. Hari ini Yazidi hidup damai di daerah-daerah yang berada di bawah kendali oposisi Suriah yang sah di barat laut Suriah," tuturnya.

Menurutnya, tahun lalu banyak keluarga Yazidi yang mengungsi di barat laut Suriah mencoba kembali ke rumah mereka di timur laut Suriah, tetapi dicegah oleh PKK/YPG, inisial kelompok Kurdi di Turki dan Suriah.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...gini-ceritanya